ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Sulteng Peroleh Indeks Tata Kelola Kehutanan Terbaik 2014

Taman Nasional Lore Lindu, Sulteng. Foto : ekowisata.org
JAKARTA, BL- Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Indeks Tata Kelola Kehutanan Terbaik 2014 dengan nilai 42, disusul Provinsi Jambi di peringkat kedua dengan nilai 39 dan Provinsi Kalimantan Tengah di peringkat ketiga dengan nilai 36.

Di tingkat kabupaten, Indeks Tata Kelola Kehutanan Terbaik 2014 berturut-turut diraih oleh Kabupaten Banggai dengan nilai 39, Kabupaten Merangin dengan nilai 37 dan Kabupaten Morowali dengan nilai 35.

Hal tersebut terungkap saat peluncuran buku Indeks Tata Kelola Kehutanan 2014 dan Kajian Perizinan Online Kehutanan 2014 di Ruang Rimbawan, Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Kamis (21/05).

Kepala Humas KLHK, Eka W. Soegiri mengatakan, berdasarkan laporan Indeks Tata Kelola Kehutanan 2014 ini diharapkan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan ke depan mencapai hasil yang berkelanjutan serta menempatkan Indonesia untuk lebih berperan penting dalam agenda perubahan iklim global.
-->

Menteri LHK Luncurkan Indeks Tata Kelola Hutan

Kondisi hutan Indonesia. Foto : Ist.

JAKARTA, BL- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meluncurkan buku Indeks Tata Kelola Kehutanan 2014 dan Kajian Perizinan Online Kehutanan 2014 di Ruang Rimbawan, Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Kamis (21/05).

Turut hadir dalam peluncuran tersebut Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann, Duta Besar Norwegia Stig Traavik, Prof Dr Hariadi Kartodihardjo selaku Panel Ahli Tata Kelola Hutan 2014, serta Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Buku Indeks Tata Kelola Kehutanan 2014 merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dan United Nations Development Program (UNDP) yang secara komprehensif menganalisa kekuatan dan kelemahan tata kelola hutan di Indonesia. Laporan ini mencakup 12 provinsi Indonesia beserta dua kabupaten dari tiap-tiap provinsi, dimana lebih dari separuh hutan Indonesia berada. Menggunakan skala dari satu sampai 100, hasil laporan menunjukkan angka 36 yang berarti penguatan tata kelola hutan sangat diperlukan.

Indeks Tata Kelola Kehutanan 2014 ini dikembangkan dengan menggunakan kerangka metodologi yang juga digunakan pada Indeks Tata Kelola Kehutanan 2012 dengan mengukur 4 aspek antara lain: (1) Aspek Kepastian Kawasan Hutan, (2) Aspek Keadilan Atas Sumberdaya Hutan, (3) Transparansi Pengelolaan Hutan, dan (4) Kapasitas Penegakan Hukum.

Menurut Humas KLHK, Eka W. Soegiri,  terdapat beberapa kemajuan, terutama dalam usaha-usaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi hutan adat, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta restrukturisasi proses perizinan di beberapa daerah. Temuan tersebut menunjukkan arah yang tepat dalam peningkatan manajemen kehutanan dan lahan gambut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, memandang kajian Indeks Tata Kelola Kehutanan sebagai salah satu instrumen yang bisa dipergunakan untuk memahami konteks tantangan pembangunan kehutanan dan pada saat bersamaan melihat peran setiap aktor kunci dalam penguatan tata kelola hutan. Hal ini bermanfaat dalam menetapkan prioritas kebijakan, program dan sejumlah inovasi yang bisa dipergunakan untuk mencapai target-target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan,”ujarnya.

Siti Nurbaya berjanji akan membuat fondasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang baik untuk melindungi dan menghormati hak-hak kelola rakyat dan masyarakat adat dalam mengelola hutan, penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, pengelolaan hutan yang bebas korupsi dan ekonomi biaya tinggi, kawasan hutan yang lebih legitimate, distribusi keuntungan pemanfaatan hutan yang merata dan melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. (Marwan)
-->

Presiden Jokowi Perpanjang Moratorium Hutan


Hutan tropis Indonesia. Foto : Ist.
JAKARTA, BL- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyetujui perpanjangan pelaksanaan moratorium hutan. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya usai menghadap Presiden Jokow pagi ini (13/5). Dijelaskan, sehubungan dengan berakhirnya Inpres No. 6 Tahun 2013 yang selama ini menjadi dasar hukum pelaksanaan moratorium hutan pada 13 Mei 2015, dan sampai dengan pembahasan terakhir masih banyak usulan untuk perubahan penguatan. Presiden RI pada Rabu pagi 13 Mei 2015 menegaskan setuju untuk diperpanjang.

Untuk pembahasan perubahan penguatan akan dilakukan dengan penyesuaian dalam proses perpanjangan yang saat ini sudah bisa mulai dilakukan lintas kementerian secara mendetail bersama elemen pengusulnya. Usul penguatan yang datang dari WALHI, Kemitraan, Sawit Watch, WRI, dan lain-lain sangat dihargai dan akan dirangkum oleh Kementerian LHK untuk ditindaklanjuti. (Marwan Azis)
-->

KLHK : Pelaku Perdagangan Satwa Illegal Harus Dihukum


Petugas memperlihatkan kakatua jambul kuning yang berada di dalam botol air mineral kosong setelah berhasil diamankan dari perdagangan satwa liar ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, 4 Mei 2015. Sebanyak 24 Kakaktua jambul kuing dimasukkan ke dalam botol mineral kosong. Foto : Suryanto/Anadolu Agency/Getty Images

JAKARTA, BL- Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merespon reaksi masyarakat terhadap penangkapan Kakatua Jambul Kuning yang diselundupkan dengan cara memasukan satwa tersebut ke dalam botol.

“Kasus ini merupakan pertanda bahwa alam yang memanggil kita untuk menyelamatkan satwa liar yang dilindungi dan hampir punah dan melestarikan ekosistem lingkungan hidup dan hutan di Indonesia.” Kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc kemarin (12/5).

Ia juga mendorong penegakan hukum atas perdagangan satwa ilegal dan terhadap pelaku kejahatannya dihukum seadil-adilnya untuk memberikan efek jera

Seperti diberitakan sejumlah media, pada 4 Mei 2015 ditemukannya puluhan burung Kakatua Jambul Kuning yang terbungkus botol minuman kemasan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. .Sebanyak 24 Kakaktua jambul kuing dimasukkan ke dalam botol mineral kosong. (Marwan Azis)

KLHK Buka Posko Save Kakatua Jambul Kuning

Kakatua Jambul Kuning. Foto : Ist.

JAKARTA, BL- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak Jumat 8 Mei 2015 membuka Posko “Save Kakatua Jacobs Jambul Kuning” yang berlokasi di Lobi Blok 1 Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. 


Posko dibuka setiap hari Senin sampai Minggu jam 09.00 – 17.00 WIB. Posko akan dibuka selama sebulan hingga 8 Juni 2015 untuk memberi kesempatan kepada warga yang mempunyai satwa liar dilindungi termasuk Kakatua Jambul Kuning untuk dikembalikan kepada negara. 

Selain itu, Posko Save Kakatua Jambul Kuning juga dibuka diseluruh Indonesia dimana lokasi di daerah diterima di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di masing-masing Provinsi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Humas KLHK, Eka W. Soegiri melalui siaran persnya yang diterima Beritalingkungan.com,  

Rencananya kakatua atau satwa lainnya akan dilepas liarkan di habitat alami setelah melalui proses karantina dan rehabilitasi sampai satwa tersebut bisa beradaptasi dengan alam serta mampu untuk bertahan hidup di habitat alaminya.

Sampai dengan 11 Mei 2015, Kakatua Jambul Kuning yang telah diserahkan oleh masyarakat sudah berjumlah 25 ekor (23 ekor di DKI Jakarta dan 2 ekor di Jawa Timur). 

Bagi masyarakat yang ingin menyerahkan kakatua selanjutnya dapat menghubungi nomor Posko Kakatua Jambul Kuning / Poko Layanan Pengaduan LHK di nomor: 021-573-3941 fax: 021-573-3940 atau menghubungi KSDA di provinsi masing-masing.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pimpinan Posko “Save Kakatua Jacobs Jambul Kuning”, Drh Indra Exploitasia, Kasubdit Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Kementerian LHK, tel: 021-5700242 email: pph.phka@gmail.com

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 4 Mei 2015 ditemukannya puluhan burung Kakatua Jambul Kuning yang terbungkus botol minuman kemasan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. .Sebanyak 24 Kakaktua jambul kuing dimasukkan ke dalam botol mineral kosong.(Marwan Azis)
-->

Laju Kerusakan Hutan Indonesia Terparah Setelah Brasil

Kerusakan hutan Leuser. Foto : Ist.
 
BOGOR, BL- Indonesia menghadapi ancaman kerusakan hutan cukup tinggi, dari tahun 1990 hingga 2005 kerusakan hutan berada di urutan dua setelah Brasil.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Hadi S Alikodra mengatakan, selama kurun waktu 15 tahun kerusakan hutan di dunia mencapai 148 juta hektar, ada lima negara terbesar yang mengalami kerusakan, Brasil diurutan pertama 42 juta hektar dan Indonesia 28 juta hektar.

Menurutnya, kerusakan hutan yang signifikan terjadi setiap tahunnya sangat mengancam keberlangsungan hidup umat manusia, karena hilangnya hutan maka ekosistem akan rusak, sumber air bersih akan hilang dan pangan juga akan terputus.

Dia mengatakan, sebagai negara dengan `mega-biodiversity`, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutannya. Karena hutan memiliki peran sangat vital bagi pembangunan bangsa.

"Hanya saja sumber kekayaan hayati mengalami banyak tekanan karena perilaku dan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada kepentingan ekonomi sesaat dan mengabaikan fungsi-fungsi ekologi jangka panjang," katanya seperti dikutip dari laman Harian Terbit.

Ia mengatakan, di samping ancaman perubahan iklim global, dengan suhu bumi yang semakin panas dan naiknya permukaan laut, memberikan konsekwensi semakin serius terhadap kehidupan berbagai jenis flora dan fauna.

Menurut dia, penerapan ekonomi hijau (1983) belum memberikan dampak nyata bagi perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan belum mampu menunjukkan perannya bagi kemakmuran masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan.

Prof Hadi Sukadi Alikodra merupakan salah satu dari tiga guru besar IPB yang akan menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul "Transformasi Konservasi Sumberdaya Hutan Bagi Keberlangsungan Bangsa" yang akan dilangsungkan Rabu (13/5) mendatang di Kampus IPB Dramaga.


(Ind/Hanter)

-->

GMIT Gereja Austalia Suarakan Pencemaran Laut Timor


KUPANG, BL- Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) menggandeng gereja-gereja Kristen Australia (Uniting Church) untuk menyuarakan dan mendorong Pemerintah Federal Australia untuk secepatnya menyelesaikan masalah pencemaran Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada Agustus 2009.

"Kami sampai akhirnya mengambil sikap tersebut, karena Pemerintah Federal Australia belum memberikan tanggapan apapun terhadap himbauan dari Pemerintah Indonesia dan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) pimpinan Ferdi Tanoni, terkait kasus pencemaran dimaksud," kata Ketua dan Sekretaris Sinode GMIT Pendeta Robert St Litelnoni STh dan Pendeta Benjamin Nara Luhu MTh dalam suratnya yang ditujukan kepada Presiden Uniting Church di Australia. Surat Sinode GMIT tersebut ditembuskan juga kepada Dewan Gereja Gereja di Australia dan Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia.

GMIT mengambil sikap yang bernuansa "Eco-Pastoral" tersebut melalui sidang Majelis Sinode GMIT ke-38 yang berlangsung di Kupang pada pertengahan April 2015, setelah mengetahui masyarakat di wilayah pesisir mengalami berbagai macam penyakit aneh serta menurunnya produksi hasil usaha mereka seperti budidaya rumput laut dan hasil tangkapan ikan yang bersumber dari Laut Timor.

"Memang, belum ada penelitian ilmiah yang terkait dengan masalah itu, namun kami duga, apa yang dialami oleh masyarakat kami di pesisir NTT, akibat dampak dari pencemaran minyak di Laut Timor setelah meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009," kata Pendeta Litelnoni.

Mencermati adanya fakta-fakta tersebut, GMIT memohon Uniting Church di Australia untuk bersama GMIT menyuarakan dan mendorong Pernerintah Federal Australia untuk secepatnya memberikan klarifikasi dan penyelesaian atas masalah ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas derita yang dialami masyarakat di pesisir NTT.

GMIT dalam suratnya itu menjelaskan keberpihakan GMIT terhadap kasus pencemaran tersebut didasari oleh panggilannya sebagai gereja untuk menjalankan Mandat Budaya dan Mandat Agung, yakni panggilan gereja untuk memelihara dan mengelola serta memberdayakan bumi bagi kesejahteraan sesama dan untuk kemuliaan Tuhan.

Sedangkan, Mandat Agung adalah panggilan Gereja untuk terlibat dalam pelayanan holistik, termasuk menjadi berkat bagi sesama dalam hal pendampingan dan pembelaan terhadap korban pencemaran minyak Montara di Laut Timor yang merugikan warga GMIT secara khusus, dan masyarkat secara umum.

GMIT menyadari adanya relasi simbiosis-mufualisme, antara manusia dan laut, bahwa laut merupakan sumber daya alam yang sakral pemberian Tuhan bagi manusia. Sayangnya, Laut Timor telah kehilangan sakralitas (desakratitas) berupa pencemaran minyak Montara sebagai bagian dari bentuk eksploitasi sumber daya alam.

"Pencemaran Laut Timor dalam pemahaman Eco-Pastoral GMIT, bukan saja merupakan gambaran kecerobohan manusia melainkan sebuah dosa sosial yang telah menodai sakralitas alam," kata Litelnoni.

Ia menambahkan sekalipun belum ada penelitian yang pasti, namun informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dampak dari tumpahan minyak Montara dan penyemprotan bubuk kimia sangat benacun itu, mengakibatkan lebih dari 100.000 masyarakat miskin di lndonesia (nelayan dan petani rumput laut) yang hidup di pesisir Timor Barat, Rote, $abu, Alor, Lembata, Flores Timur, dan Sumba kehilangan mata pencaharian mereka.

Lebih daripada itu mulai muncul berbagai penyakit aneh yang menyerang masyarakat pesisir mulaidari gatal-gatal hingga membawa dampak pada kematian, selain puluhan ribu hektare terumbu karang yang dilaporkan hancur atau rusak.

Sekalipun beberapa pihak mengklaim belum ada korban yang meninggal atau dampak langsung pencemaran terhadap kehidupan manusia dan alam, namun GMIT tetap melihatnya sebagai sebuah ancaman besar untuk jangka panjang dan kelangsungan hidup alam semesta.

"Apalagi sejak terjadinya pencemaran tersebut hingga hari ini, Pemerintah Australia maupun operator ladang Minyak dan Gas Montara PTTEP Australasia maupun pemilik dari ladang Minyak dan Gas Montara Sea Drill Norway Pty.Ltd. tidak pemah melakukan sebuah monitoring, riset yang independen serta informasi yang terbuka kepada masyarakat lndonesia, secara khusus masyarakat di wilayah sekitar Laut Timor akan dampak ledakan anjungan Minyak lepas pantai tersebut," ujarnya.

Turun sampai 90 persen

Sementara itu, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengatakan cukup terkejut dengan sikap "Eco-Pastoral" yang ditunjukkan Sinode GMIT yang akan menggandeng Uniting Chruch di Australia untuk menyuarakan masalah tersebut guna mendorong Pemerintah Federal Australia untuk mengambil langkah-langkah pemulihan.

"Apa yang disebutkan GMIT bahwa produksi rumput laut turun, memang ada benarnya, dan mengalami penurunan antara 75-90 persen dari produksi lima tahun lalu (sebelum munculnya kasus pencemaran Montara). Dan, itu tergantung pada arus gelombang dan angin, seperti yang dialami masyarakat pesisir NTT saat ini," katanya.

Tanoni yang baru meraih Civil Justice Award 2013 dari Asosiasi Pengacara Australia (ALA) ini mengatakan dalam waktu dekat ini, akan berupaya untuk menemui Menteri Luar Negeri Australia di Canberra guna membicarakan proses penyelesaian masalah pencemaran akibat meledaknya anjungan minyak Montara milik operator kilang minyak asal Thailand, PTTEP Australasia.

"Uniting Church di Australia telah menyatakan kesediaannya untuk bersama YPTB memberikan penekanan kepada Pemerintah Australia untuk segera menuntaskan kasus ini," katanya dan menambahkan dalam upaya penyelesaikan kasus ini, YPTB menempuh jalur diplomasi dan ligitasi.

Jalur diplomasi, kata dia, diprioritaskan untuk melakukan "triple diplomacy" dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat di Australia termasuk Komisi Hak Hak Asasi Manusia dan Lembaga Keagamaan Australia guna bersama terus mendesak Pemerintaa Australia guna turut bertanggung jawab.

Sementara jalur ligitasi, tambahnya, kasus pencemaran ini akan dibawa ke Pengadilan Australia. Gabungan para pengacara dan ilmuwan YPTB dari Australia, Indonesia, Inggris dan Amerika Serikat sedang terus merampungkan berbagai bukti dan saksi untuk didaftarkan ke Pengadilan Australia, jika jalur diplomasi sampai akhirnya mengalami jalan buntu menuju proses penyelesaian masalah. (Leo).



-->

Presiden Jokowi Diminta Memperkuat Moratorium

JAKARTA, BL- Ratusan supporter Greenpeace bersama sejumlah artis akhir pekan kemarin berlari sepanjang lima kilometer (/Run Forest Run/) di kawasan bebas kendaraan di Jakarta. Mereka menyerukan agar Presiden Indonesia Joko Widodo tidak melewatkan kesempatan untuk memperkuat kebijakan penundaan izin tebang hutan (Moratorium hutan).

Di antara artis itu adalah Poppy Sovia, Ninda Felina, Gugun Blues Shelter, Putri Indonesia Lingkungan tahun 2015 Chintya Fabyola, Kunto Aji. Mereka ikut bersuara mendorong Presiden Jokowiagar segera bertindak melindungi secara penuh seluruh hutan Indonesia di jam-jam terakhir sebelum semunya terlambat.

Kurang dari 72 jam lagi kebijakan Moratorium akan berakhir yakni pada Rabu, 13 Mei 2015 yang berarti hutan-hutan alam tidak lagi terlindungi karena dapat diberikan ijin-ijin penebangan atau pembukaan.Presiden sudah menegaskan bahwa kebijakan ini akan diperpanjang tapi tidak jelas apakah itu akan diperkuat atau justru lebih lemah dari kebijakan sebelumnya.


Menurut Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia,  memperkuat Moratorium dengan menjamin perlindungan seluruh hutan yang tersisa seluas 93,6 juta hektar1) akan mempertegas bahwa Presiden Jokowi adalah seorang Rimbawan sejati. “Jika tidak diperkuat maka kebijakan itu adalah langkah mundur yang meninggalkan kehancuran bagi hutan dan keanekaragaman hayati yang pernah dimiliki bangsa ini,” ujarnya. (Marwan Azis) -->

Moratorium Harus Dilanjutkan dengan Perpres


Foto : Greenpeace.

PEKANBARU, BL- Moratorium pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan.

Salah satunya memperkuat basis hukum dari semula hanya instruksi presiden menjadi setidaknya dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) supaya mengikat bagi para aparatur pemerintahan di bawahnya.

Hal tersebut dibahas dalam Diskusi Terbatas bertemakan “Melanjutkan Moratorium untuk Melindungi Hutan Indonesia” di Pekanbaru pekan lalu. Hadir sebagai narasumber di acara tersebut Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, Muslim Rasyid, Aktivis Jikalahari, Haris Gunawan, Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau, dan Suhardiman Amby, Ketua Pansus Perijinan DPRD Riau. Hadir memberikan keynote speech Arsjad Juliandi, Plt Gubernur Riau.

Riau adalah salah satu provinsi yang memiliki hutan tropis dan gambut yang dalam serta kaya karbon. Sebanyak 46% dari wilayah Riau merupakan wilayah bergambut yang memiliki fungsi penting sebagai carbon storage. Kini kondisinya berada dalam ancaman yang serius akibat kebakaran lahan dan hutan, serta alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan sawit dan akasia. Guna melindungi hutan alam primer dan lahan gambut, pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium selama dua periode. Periode kedua akan berakhir pada 12 Mei 2015.

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau mengatakan bahwa saat ini fakta yang terjadi di Riau adalah lahan yang memiliki gambut dalam dan hutan alam yang masih bagus tidak termasuk dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru (PIPPIB). Sehingga moratorium pemberian ijin baru selain perlu diperpanjang juga perlu diperluas dengan memasukkan hutan alam primer dan lahan gambut yang tersisa. Serta perlu dilakukan audit pemberian ijin yang telah dikeluarkan sebelumnya di kawasan gambut dalam yang masih di area hutan alam bagus sehingga lahan gambut yang tersisa di Riau dapat diselamatkan.

Muslim Rasjid, Aktivis Jikalahari menyatakan bahwa moratorium hutan dan gambut perlu diperkuat dengan memberikan ruang dan akses masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan dan pengelolaan hutan dan gambut itu sendiri. Blok Rimbang Baling, hutan Rumbio, hutan Buluh Cina dan hutan desa Segamai-Serapung merupakan contoh baik bahwa masyarakat lokal/adat lebih lestari dalam mengelola hutan dan lahan gambut. Skema-skema perhutanan sosial dan hutan adat dapat menjadi alas hak bagi rakyat untuk terlibat aktif dalam memperkuat moratorium itu sendiri.

Haris Gunawan, Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau mengatakan bahwa kebijakan nasional tentang moratorium sejak tahun 2011, perlu diperpanjang dan diperluas terutama kaitannya terhadap aspek implementasi, pengawasan dan mekanisme sanksinya. Salah satu hal yang penting untuk dimasukkan adalah ukuran capaian keberhasilan, kendala serta upaya perbaikannya. Misalnya berapa capaian kawasan hutan yang sudah ditata batas, bagaimana mekanisme pengelolaan kawasan hutan open akses, evaluasi konsesi dan validitas izin, dan pengembangan tata kelola hutan yang lestari, termasuk didalamnya capaian pengelolaan gambut yang rendah emisi.

Pendekatan pembangunan pada gambut perlahan dan pasti harus diperbaiki, jangan terlalu mengusik karakteristik alami gambut yang harus tetap basah dan lembab. Kita harus berangkat dari niat yang sama, bekerja keras memperbaiki tata kelola hutan dan gambut di Indonesia. Saat ini kita sudah dalam kondisi daurat akan masa depan hutan dan gambut. Salah satu obat penting untuk menghentikan atau mengurangi resiko kebakaran hutan dan gambut adalah kebijakan moratorium yang harus diperpanjang dan diperluas.

Suhardiman Amby, Kepala Pansus Perijinan DPRD Riau mengatakan bahwa Pemda Riau mendukung penuh kampanye untuk melanjutkan kebijakan moratorium, tapi bukan sekedar kampanye tapi langsung melakukan monitoring terhadap kondisi hutan. Saat ini hutan yang masih tersisa hanya kurang dari 2 juta hektar dari total 7,1 juta hektar kawasan hutan. Karena itu, DPRD melalui pansus monitoring akan sesegera mungkin membuat suatu rekomendasi penyelamatan kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, konservasi sumber daya alam yang memang sampai hari ini dalam kondisi kritis.

Bagi provinsi Riau, melanjutkan moratorium hutan masih sangat diperlukan untuk meredam kerusakan hutan dan lahan gambut. Dengan adanya jeda pemanfaatan hutan untuk industri-industri besar, pemerintah dan masyarakat bisa kembali memulihkan lahan-lahan gambut dengan berbagai teknis, seperti pembangunan sekat kanal, pembasahan kembali (rewetting), penanaman sagu dan tanaman-tanaman asli lahan gambut, dan teknik-teknik lainnya. Dalam melanjutkan moratorium ke depan harus disertai sejumlah perbaikan, salah satu diantaranya adalah basis hukum untuk moratorium harus berbentuk Perpres. (Ratih)
-->

Longsor Pangalengan Mirip Ciwidey


Ilustrasi longsor. Foto : Okezone.
JAKARTA, BL- Kejadian longsor seringkali jarang menjadi pembelajaran di masa berikutnya. Saat terjadi bencana semua sibuk. Namun selesai tanggap darurat, semuanya lupa untuk memperbaiki agar longsor tidak berulang kembali. 


Akhirnya longsor menjadi bencana yang paling mematikan selama tahun 2014-2015. Tahun 2014, ada 600 kejadian longsor dengan 372 orang tewas. Pada tahun 2015  hingga Minggu (10/5), telah terjadi 251 longsor dengan 74 orang tewas.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kapusdatin Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana longsor di Pangalengan Kabupaten Bandung pada Selasa (5/5) mirip dengan longsor di Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung pada 23 Februari 2010.

Keduanya sama-sama berada di perkebunan teh yang menimbun rumah pekerja kebun teh. Hujan menyebabkan retakan di punggung bukit, kemudian longsor meluncur ke bawah menghantam permukiman sejauh sekitar 1,2 km dengan lebar timbunan longsor 300 meter dan tebal 4 meter. Jenis tanah sama yaitu vulkanik dengan solum tebal, telah lapukan, dan di bagian bawah kontak dengan lapisan batuan dasar sebagai bidang gelincir longsor.

Bedanya longsor Pangalengan disertai dengan ledakan pipa panas bumi, sedangkan di Ciwidey tidak ada kaitan dengan pipa panas bumi. Korban longsor Ciwidey 33 orang tewas, 11 orang tertimbun, 2 orang terluka, dan 200 orang mengungsi. Sedangkan longsor di Pangalengan hingga Minggu (10/5), 6 orang tewas, 3 orang masih tertimbun, 6 luka berat, 7 luka ringan dan 170 orang mengungsi.

Kepala BNPB, Syamsul Maarif, mengatakan sekitar 50 persen wilayah di Jawa Barat adalah rawan longsor tinggi. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor harus dilatih melalui pembentukan kelompok siaga bencana. 32 unit rumah di Kampung Cibitung, Kecamatan Pangalengan yang saat ini sebagian terkena longsor harus direlokasi ditempat yang aman. Pemda perlu mereview Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dunia usaha, seperti PT Star Energy dan PTPN juga melakukan mitigasi bencana dengan memasang EWS longsor dan melakukan mitigasi bencana.

-->

Top