-
Jakarta, BERLING-Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya meresmikan Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bertempat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Gedung B Lantai 1.
-
”Kami memohon bantuan dari semua masyarakat dan siapapun untuk membantu melindungi hutan dan tanah leluhur kami. Kami telah dikepung dari berbagai sisi oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan “kata Singko,tetua adat Dayak Benuaq di Muara Tae kepada sejumlah aktivis lingkungan yang menyambangi mereka.
-
Kapuas, BERLING- Masyarakat Adat Dayak Ngaju dari 4 desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, kemarin melakukan aksi pendudukan lahan perkebunan sawit milik PT Rezeki Alam Semesta Raya (PT RASR). Aksi pendudukan lahan yang dipimpin Asrin Kini melibatkan ratusan massa dari Desa Sei Ahas, Katimpun, Kalumpang, dan Mantangai.
-
Jakarta, BERLING-ProFauna Indonesia menyerukan penghentian tayangan-tayangan TV yang cenderung mengekploitasi satwa dan melanggar kaidah kaidah animal welfare dan konservasi satwa.
Agenda
Air
Bencana
CSR
Energi
Gaya Hidup
Giat Hijau
Hutan
Jelajah
Laut
Limbah
Perubahan Iklim
Satwa
Tambang
Green Video:
Save Our Rainforests, Lungs of Our Planet
Greentips:
"Satu pohon, satu pendaki"adalah satu dari sekian himbauan menarik yang diposting penggiat group facebook Kedaipetualang.com.
Setiap minggu adalah awal baru untuk memulai gaya hidup ramah lingkungan. Lakukan dengan gembira dan sadari bahwa setiap tindakan Anda membawa perubahan ...
Kolom:
-
Ketika pejabat-pejabat itu diyakini oleh semua orang dapat disuap dan ada keinginan dari pejabat itu sendiri untuk mendapat tambahan masukan bagi gaji mereka, kemungkinan adanya proses yang jujur yang berhubungan dengan tata guna lahan akan sulit tercapai. -
Oleh : Merdian Tri Hadi Semakin keras bergema kembali, pemberitaan tentang sengketa lahan ataupun perebutan lahan. Rakyat kecil bertarung melawan kekuasaan (Pengusaha /Pemerintah), lihat hasilnya??korban materiil bahkan jiwa berjatuhan dimana-mana. Sengketa tanah yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini terjadi karena tidak ada aturan kuat yang mendasari penyelesaian sengketa pertanahan.