ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Pemerintah Didesak Lindungi Kepulauan Aru


Infografi #SaveAru

JAKARTA, BL- Baru saja dapat bernafas lega karena rencana konversi hutan menjadi perkebunan tebu dibatalkan, masyarakat Kepulauan Aru, -sebuah kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil di laut Arafura, mendapatkan ancaman baru dari perusahaan lain yang ingin mengkonversi lahan hutan di Kepulauan tersebut.

Padahal secara ekologis, kondisi Kepulauan Aru yang wilayahnya adalah pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan ekosistem. Sejumlah organisasi yang bergerak dalam pelestarian lingkungan  yang tergabung dalam Koalisi #SaveAru mendesak Pemerintahan Jokowi untuk segera melindungi wilayah pulau-pulau kecil yang kaya dengan kekayaan hayati darat dan laut ini, sebagai perwujudan implementasi program Poros Maritim Dunia yang kini dicanangkan kabinet Jokowi.

Dari data yang dirilis Forest Watch Indonesia (FWI) diungkapkan konsorsium Menara Group mulai menjajakan kakinya di Kepulauan Aru pada pertengahan tahun 2007. Aru adalah sebuah kepulauan yang membentang diantara daratan Papua dan benua Australia, untuk merencanakan investasi perkebunan tebu dengan cara membuka hutan alam di Kepulauan tersebut.

Puncaknya pada Februari 2013 Kementerian Kehutanan menerbitkan izin prinsip pencadangan kawasan hutan untuk 19 perusahaan dari 28 perusahaan yang diajukan oleh Konsorsium Menara Group. Kebijakan ini menimbulkan penolakan besar-besaran dari masyarakat Kepulauan Aru bahkan pemerhati lingkungan di seluruh dunia. Saat ini, sebuah perusahaan HPH bernama PT Waha Sejahtera Abadi (PT WSA) telah membuat resah kembali masyarakat karena mulai melakukan survey dan pemetaan lahan di wilayah tersebut. Perusahaan tersebut mendapatkan izin dari kementerian kehutanan pada 30 September 2014 dengan No. SK 5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 dengan luas konsesi 54.560 Ha.

Hasil analisis FWI  pada periode tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa 660 ribu ha atau 83% daratan di kepulauan Aru berupa hutan alam dari total 805 ribu ha luas daratannya. Hutan alam yang terdapat di Kepulauan Aru tersebar rata di seluruh 187 pulau-pulau kecil di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru sendiri merupakan sebuah wilayah yang sangat rentan akan dampak kerusakan lingkungan dan alam.

“Pembukaan hutan secara besar-besaran di Kepulauan Aru, akan menyebabkan banyak pulau-pulau kecil yang hilang dan tenggelam. Pembukaan hutan juga akan menyengsarakan masyarakat yang hidupnya tergantung kepada hutan dan sumber-sumber air,” jelas Mufti Barri, peneliti dari FWI melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com (17/12).

Hasil pantauan yang dilakukan FWI di Desa-desa sekitar pulau Koba, salah satu pulau terkecil di Kepulauan Aru, memperlihatkan dengan kondisi hutan yang sangat bagus, 50 persen sumber air di 8 desa mengalami kekeringan. Jika pembukaan hutan dilakukan, maka sangat memungkinkan seluruh sumber air masyarakat di wilayah tersebut akan hilang. Kawasan karst Koba dan hutan yang ada di atasnya berfungsi layaknya spons yang mampu menjaga tata air di wilayah ini, menahan dan menyimpan air di musim penghujan dan melepaskannya di musim panas.

Dengan alasan akan menganggu ekosistem dan kehidupan masyarakat, masyarakat di Kepulauan Aru bersepakat menolak berbagai rencana yang akan mengganti kawasan hutan.

“Penolakan secara besar-besaran yang dilakukan Masyarakat Kepulauan Aru telah membuat wacana pembukaan hutan untuk perkebunan tebu yang direncanakan oleh Konsorsium Menara Group batal dilakukan. Kami berharap tidak akan ada lagi rencana untuk pembukaan kawasan ini dari perusahaan lainnya,”kata Mika Ganobal, Koordinator Koalisi SaveAru.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendukung perjuangan masyarakat Kepulauan Aru dan mengecam upaya sistematis untuk menghilangkan identitas budaya dan kedaulatan masyarakat Aru terhadap wilayah adat dan hutannya.

“Tanggung jawab pemerintah adalah melindungi masyarakat adat dan hak atas wilayah adat  mereka sehingga mereka dapat ikut serta mengontrol kegiatan investasi yang masuk dalam wilayah-wilayah adat,”ujar Rukka Sombolinggi, Deputi II Bidang Advokasi AMAN.

Menurut Rukka, selama ini masyarakat adat di Kepulauan Aru menjaga dan mengelola hutan yang melekat dengan integritas budaya mereka termasuk tradisi, pengetahuan, sistim nilai, sistim ekonomi dan tatanan sosial politik masyarakat adat di Aru. Hilangnya hutan merusak keseimbangan alam dan menghancurkan masyarakat Aru yang merupakan bagian tak terpisahkan dari alam tersebut.

Pembangunan di area pulau-pulau kecil seharusnya memperhatikan kelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Konsep pembangunan pulau-pulau kecil tentu tidak dapat disamakan dengan konsep pembangunan di pulau besar. Eksploitasi hutan di Kepulauan Aru akan menyebabkan banyak pulau-pulau kecil di wilayah tersebut tenggelam dan hilang. Hal ini sangat bertentangan dengan wacana pembangunan poros maritim di Indonesia.

“Jika pulau-pulau kecil Kepulauan Aru dan Indonesia rusak dan tenggelam, jati diri bangsa Indonesia sebagai Negara kepulauan akan hilang. Sangat tidak mungkin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia tanpa memperhatikan keberadaan dan Kelestarian sumberdaya alam pulau-pulau kecil di Indonesia” tegas Mufti Barri dari FWI.


Demi Film Dokumenter Lingkungan, Wanita Ini Rela Menikahi Pria Amazon



Seorang pembuat film dokumenter asal Inggris 'menikahi' pria pejuang suku suku Amazon kendati usia mereka terpaut 30 tahun. Melalui film dokumenternya dia mengaku setuju untuk menyoroti raksasa minyak yang merambah dan menghancurkan lingkungan suku pedalaman Amazon.

Sarah Begum hanya berusia 21 tahun setelah dia meninggalkan London untuk menghabiskan dua minggu dengan suku Huaroani dan bersedia menjalani ritual simbolik. Seperti yang dilansir Daily Mail, kini dia memiliki 3.000 anggota suku di hutan hujan Ekuador yang kaya mineral.

Meskipun sejarahnya sejak 1950 hubungan suku Amazon cukup tegang dengan dunia luar, terlebih lima misionaris AS tewas karena berusaha menyusup, namun dia mengaku disambut dengan tangan terbuka.

Dia belajar bagaimana menenun dengan rumput dan berburu dengan sumpitan, dan pada akhir periode dia 'menikahi' pria Amazon yang berusia 50-an bernama Ginkto yang hanya bisa berbicara dengan bahasa sukunya sendiri dan sedikit dialek bahasa spanyol.

Tapi sikap itu dianggap sebagai permohonan suku itu untuk membantu perlindungan dari perusahaan minyak yang akan merambah lingkungan mereka, bukan pernikahan yang mengikat mereka secara hukum.

"Mereka senang bahwa saya benar-benar telanjang dan mulai membuat mahkota bagi saya dari bulu macaw. Saya diberitahu, mereka akan membuat saya sebagai Ratu. Saya dikelilingi oleh wanita dan pria yang bernyanyi dan menari di pondok," katanya.

'One of the women pulled off my underwear, and I gave in from there. The elder leader was chanting and the women were making chicha, their home-brewed beverage.

Sarah Begum (kanan) dan pria suku Amazon bernama Ginkto (kiri)
"Mereka memberi saya minum chicha dan nama Imaca, yang berarti nama terakhir, setelah itu ia mendapatkan suami dari suku itu bernama Ginkto, pria yang paling populer di suku tersebut."

Suku itu mempercayai kalau pernikahan itu adalah salah satu yang kehormatan untuk membangun kepercayaan antar dirinya dengan suku tersebut.

"Ginkto adalah orang memikat dan pemburu yang kuat, yang membuatnya sangat populer di kalangan wanita. Ia juga sangat lucu dan ingin tahu tentang kehidupan saya di London," tambahnya lagi.

Begum merupakan salah satu dari banyak turis yang membuat  film dokumenter tentang suku pedalaman Amazon selama bertahun-tahun, namun menikahi pria dari suku tersebut merupakan peristiwa yang langka. (fahrizal fahmi daulay/daily mail/Tribunnews)

Efek Mengejutkan dari Deforestasi



Foto ilustrasi penebangan pohon yang berdampak pada kehidupan satwa, penghuni hutan. 

Ini Nama-nama Korban Bencana Longsor Karangkobar

Presiden Jokowi mengunjungi lokasi dan korban bencana longsor di Banjarnegara (14/12). Foto : @IrianaJokowi
PURBALINGGA, BL- Hingga Minggu (14-12-2014) pukul 16.00 Wib tim gabungan berhasil menemukan 32 korban tewas akibat longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Purbalingga. 76 orang yang diduga tertimbun masih dicari.
Berikut nama-nama 32 korban tewas :
1.    Ruliah (P/30 th)
2.    Joko Adi P (L/18 th)
3.    Sukirno (L/20 th),
4.    Misman (L/25 th),
5.    Bahrun (L/17 th),
6.    Tutur (L/ 30 ),
7.    Hadi (L/60 th),
8.    Hendi b Ahmad(L/ 9 th),
9.    Klimah (P/33 th)
10.    Munawar (L/80 th)
11.    Ikhwan (L/30 th)
12.    Endar (L/11 th)
13.    Sukamto (L/36 th)
14.    Andri (L/balita)
15.    Sunari (P/50 th)
16.    NN (No name/masih diidentifikasi)
17.    NN
18.    Rohyati (P)
19.    Camin (33/L)
20.    NN
21.    Maryamah (45/P)
22.    Tursino (L/52 th)
23.    Marwoto Bundar (L/50 th)
24.    NN
25.    Sopan (L/18 th)
26.    Rebu Tuarsono (L/57 Th)
27.    Ikah Rohyani (P/18 th)
28.    Haryoto (L/18 th)
29.    NN
30.    Burhan bin Topani (L/28th)
31.    NN
32.    NN

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban yang sudah teridentifikasi sudah diambil keluarga dan dimakamkan.

Tim Inafis Polri masih melakukan identifikasi korban. Lebih dari 2.000 personil tim gabungan dikerahkan mencari korban longsor. (Marwan)

24 Tewas dan 84 Korban Longsor Banjarnegara Masih Dilakukan Pencarian



Proses pencarian korban tanah longsor di Banjarnegara yang dilakukan tim relawan (14/12). Foto : @IrianaJokowi
BANJARNEGARA, BL- Pencarian korban longsor Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, hingga Minggu (14/12) pukul 10.45 Wib, telah menemukan 24 orang tewas.

Sementara 84 orang korban masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan.  Menurut Kepala  Data Informasi dan  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, lebih dari 2.000 personil tim gabungan melakukan pencarian korban di bagian atas dan bawah lokasi longsor.

Kementerian PU mengerahkan 10 alat berat dan 7 dump truck. Polri mengerahkan anjing pelacak untuk pencarian korban.

Jumlah pengungsi di Kecamatan Karangkobar ada 592 orang di 10 titik lokasi pengungsian, dan di Kecamatan Wanayasa 223 orang. 3 dapur umum telah dirikan.

Data sementara kerusakan akibat longsor di Karangkobar, rumah rusak berat/hilang tertimbun  35 unit, mesjid 1 unit hilang, sungai tertutup longsoran 1 kilo meter, Sawah rusak 8 hektar, Kebun palawija 5 hektar, sapi 5 ekor, kambing 30 ekor, ayam dan Itik 500 ekor. Kerugian dan kerusakan masih dalam penilaian.(Marwan)

Trinimala Ningrum Terpilih Ketua Planas Pengurangan Risiko Bencana



Trinimala Ningrum (Tengah).
JAKARTA, BL- Trinimala Ningrum terpilih sebagai ketua Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) Indonesia pada Munas Planas PRB yang berlangsung di Aula Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Jakarta kemarin.

“Mudah-mudahan amanat yang bapak ibu berikan, bisa saya jalankan dengan baik,” ujar Rini panggilan akrab Trinimala Ningrum saat menyampaikan sambutan perdana  usai terpilih sebagai Ketua Planas PRB periode 2014-2017.

Sebelum memilih ketua Planas PRB yang baru, peserta Munas terlebih dahulu memilih formatur yang mencerminkan keterwakilan keanggotaan Planas dari unsur NGO, Perguruan Tinggi, pihak Swasta dan Pemerintah.

Yang terpilih formatur Planas yaitu Sugeng Tri Utomo, Euis Sunarti, Arif Nurkholis dan Trinimala Ningrum. Selanjutnya kelima formatur atas persetujuan peserta munas dipersilakan bermusyawarah untuk memilih ketua Planas PRB periode 2014-2017. Mereka akhirnya menyepakati memilih Trinimala Ningrum sebagai ketua Planas.

Dalam kepengurusan Planas PRB periode 2014-2017, mantan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ini mengungkapkan, dirinya akan berusaha mengoptimalkan kerja-kerja koordinasi  berbagai stakeholder pemangku bencana.

Trinimala Ningrum
“Yang berhasil dari pengurusan Planas PRB kemarin adalah telah terbangun koordinasi antara stakeholder yang bergerak pada Pengurangan Resiko Bencana,”ujar alumnus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.

Rini juga berencana memperkuat  disiminasi informasi seputar pengurangan resiko bencana melalui disaster.co.id yang saat ini dalam tahap pembangunan.  Planas juga akan melakukan advokasi kebijakan revisi Undang-Undang Kebencanaan dan akuntablitas pengelolaan dana publik yang dilakukan media.

“Pengelolaan dana publik terkait kebencanaan itu rawan  korupsi karena sangat lemah dipengawasan,”ungkapnya.  

Menurut Rini yang juga aktif berkontribusi di Beritalingkungan.com ini, media sebaiknya fokus pada disiminasi informasi kebencanaan, sementara untuk penggalangan dana publik sebaiknya ditangani lembaga kemanusian seperti pola kemitraan Koran Republika dengan Yayasan Dompet Dhuafa dalam penggalangan dana publik.


Top