ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

5986 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir Jakarta


Banjir Jakarta (9/2). Foto : FB.
JAKARTA, TERKINI.CO- Meski hari ini Jakarta tidak lagi diguyur hujan, namun beberapa wilayah di Jakarta masih terendam banjir hingga saat ini.

Berdasarkan data sementara pada Selasa (10/2) pukul 09.00 Wib dari Pusdalops BPBD DKI Jakarta, total daerah yang terendam banjir 307 RW, 97 kelurahan dan 33 kecamatan.  4.830 KK atau 15.517 jiwa terdampak akibat banjir akibat rumah mereka terendam banjir. 5.986 jiwa mengungsi di 14 lokasi. Jumlah ini dapat bertambah karena belum semua data dilaporkan oleh petugas lapangan.

Dari jumlah keseluruhan tersebut tersebar di Jakarta Barat meliputi 108 RW, 23 kelurahan, 8 kecamatan dengan penduduk terdampak 2.738 KK (8.237 jiwa). Pengungsi ada 1.668 jiwa di 2 titik pengungsian. Di Jakarta Pusat, wilayah yang terendam banjir 11 RW, 8 kelurahan dan 6 kecamatan. Tidak ada pengungsi.

Di Jakarta Selatan wilayah yang terdampak 38 RW, 21 kelurahan, 7 kecamatan dengan penduduk terdampak 2.092 KK ( 7.280 jiwa). Sedangkan di Jakarta Timur ada 60 RW, 27 kelurahan, 7 kecamatan dengan pengungsi 1.800 jiwa di 6 titik pengungsian. Di Jakarta Utara wilayah yang terendam banjir 89 RW, 18 kelurahan, 5 kecamatan dengan pengungsi 2.518 jiwa di 6 titik.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BNPB telah mendirikan 28 posko taktis di Jakarta dan sekitarnya sejak 10-1-2015 dengan personil dari BNPB, SRC PB, Senkom Mitra Polri dan Menwa. Posko diperkuat dengan logistik dan sejak kemarin telah melakukan evakuasi, distribusi bantuan dan lainnya.

Saat ini Kali Karet dan Angke Hulu masih Siaga 1. Sedangkan Sungai Ciliwung di pintu air Manggarai, Pesanggrahan, Pulo Gadung, dan Pasar Ikan masih status Siaga 3.

Jakarta Dikepung 93 Titik Banjir

Banjir Jakarta (9/2). Foto : Fb.
JAKARTA,BL- Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya telah menyebabkan banjir di banyak tempat. Berdasarkan data sementara hingga Senin (9/2) pukul 16.00 Wib, ada 93 titik genangan di Jakarta.

Banjir tersebar di 35 titik di Jakarta Pusat, 28 titik di Jakarta Barat, 17 titik di Jakarta Utara, 8 titik di Jakarta Timur, dan 5 titik di Jakarta Selatan. Tinggi banjir bervariasi antara 10-80 cm. Dampaknya kemacetan parah terjadi di banyak tempat. Beberapa lokasi suah berangsur surut.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banyaknya banjir di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini sesuai dengan konsentrasi sebaran hujan yang berada di Jakarta bagian utara. Hujan sangat lebat terjadi di Kemayoran (177 mm per hari). Jika dibandingkan dengan hujan pada banjir Jakarta 2013 dan 2014 lalu, curah hujan hari ini lebih rendah. Buruknya drainase perkotaan dan kurangnya kawasan resapan air menyebab pasokan air permukaan melimpah sehingga drainase tidak mampu mengatuskan limpasan permukaan.

Sementara itu tinggi muka air sebagian besar sistem sungai di Jakarta telah naik Siaga III pada pukul 14.00 Wib, yaitu Bendung Katulampa 80 cm (Siaga III), pintu air Depok (210 cm (Siaga III), Manggarai 820 cm (Siaga III), Krukut Hulu 165 cm (Siaga III), Pesanggarahan 190 cm (Siaga III), Angke Hulu 190 cm (Siaga III), Pulo Gadung 675 cm (Siaga III). Sedangkan pintu air Karet 650 (Siaga I). Kondisi ini menyebabkan daerah-daeah bantaran sungai akan terendam banjir.

Masyarakat di sekitar bantaran Sungai Ciliwung yang akan terkena banjir adalah Kampung Pulo, Gang Arus, dan Pengadegan. Di Kali Krukut wilayah yang terkena banjir adalah Pondok Raya, Pasar Mampang, Pulau Raya, Jati Padang, Cipete Selatan, Pondok Labu, Benhil dan RS Mintoharjo. Di bantaran Kali Pesanggarahan adalah Cirendeu Indah, Sepolwan, Deplu, IKPN, Ulujami, Perdatam, Tanah Kusir, Cipulir, Cidodol, Kedoya, Perum Kelapa Dua, Pos Pengumben.

Banjir Jakarta, Ada 49 Titik Genangan

Banjir Jakarta (9/2). Foto : Fb.
JAKARTA, BL- Hujan yang turun sejak Minggu sore hingga pagi ini (9/2) masih terus menguyur Jakarta dengan intensitas tinggi.

Berdasarkan data sementara dari Pusdalops BPBD DKI Jakarta ada 49 titik genangan di Jakarta yaitu 22 titik di Jakarta Pusat, 18 di Jakarta Barat, 4 di Jakarta Timur dan 2 di Jakarta Selatan. Tinggi genangan antara 10-80 cm. Di Jalan Thamrin dan Jl. Medan Merdeka Barat masih tergenang banjir 10-50 cm. Daerah yang terendam banjir paling tinggi ada di Jl. Batu Ceper Raya 60-80 cm.

Titik genangan ini tumbul akibat drainase perkotaan yang kurang mampu mengalirkan air permukaan ke sungai. Banyak masalah terkait drainase seperti kecilnya kapasitas, sedimentasi, tertutup sampah dan lainnya. Sedangkan kondisi sungai-sungai di Jakarta hingga saat ini masih normal. Sungai Ciliwung di Katulampa, Depok, Manggarai, masih normal (siaga 4). Begitu pula Kali Krukut Hulu, Pesanggrahan, Angke Hulu, Cipinang Hulu, dan Sunter Hulu masih normal.

Tinggi muka air sungai pada Senin (9/2/2015) pukul 06.00 Wib adalah sebagai berikut:
Katulampa 30 cm/M (siaga 4);
Depok 115 cm/G (siaga 4);
Manggarai 690 cm/H (siaga 4);
Karet 490 cm/H (siaga 3);
Krukut Hulu 80 cm/G (siaga 4);
Pesanggrahan 80 cm/M (siaga 4);
Angke Hulu 75 cm/H (siaga 4);
Cipinang Hulu 90 cm/M (siaga 4);
Sunter Hulu 55 cm/M (siaga 4);
Pulo Gadung 550 cm/G (siaga 3);
Waduk Pluit -100 cm/G;
Pasar Ikan 186 cm/G (siaga 3);

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimbau masyarakat Jakarta untuk selalu waspada. Hujan berpotensi masih terjadi hujan dengan intensitas sedang-lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jabodetabek. “Hati-hati melintasi daerah banjir. Matikan listrik di runah jika tergenang listrik,” tambahnya. (Marwan)

Banjir Bandang Pesisir Selatan, 657 Rumah Rusak



Banjir yang menerjang sebagian wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Foto : pesisirselatankab.go.id

JAKARTA, BL- Banjir bandang yang menerjang 5 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Selatan, pada hari Jumat (23/1) menyebabkan 1 orang dilaporkan hilang dan 657 rumah rusak.

Hujan dengan intensitas tinggi yang menguyur Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Jumat lalu, menyebabkan aliran sungai Batang Salido, sungai Batang Painan, dan sungai Batang Jalamu meluap.

21 desa yang terdampak banjir bandang adalah:
- Kecamatan IV Jurai meliputi Desa Salido, Desa Bungo Pasang, Desa Tambang, Desa Koto Rawang, Desa Salido Sari Bulan, Desa Painan Selatan, Desa Sungai Gayo, Desa Bukik Kaciak Lumpo, Desa Balai Senayan, Desa Lumpo, Desa Limau Gadang Lumpo, Desa Taratak Tangah Lumpo, Desa Sungai Sariak Lumpo.
- Kecamatan Bayang meliputi Desa Gurun Panjang, Desa Gurun Panjang Barat, Desa Gurun Panjang Utara.
- Kecmatan Linggo Sari Baganti meliputi Desa Muoro Kandis.
- Kecamatan Batang Kapas meliputi Desa IV Koto Hilia, Desa IV Koto Mudiak.
- Kecamatan Ranah Apek Hulu Tapan meliputi Desa Binjai dan Desa Kampung Tangah.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari 2 orang yang hilang terseret banjir, pada siang tadi pukul 12.00 wib ditemukan satu orang di Koto Rawang dalam kondisi meninggal dunia yaitu Ridwan (60). Sedangkan 1 orang masih hilang yaitu Abu Nazar Katiak (78). 7.836 orang mengungsi. Sebagian besar sudah kembali ke rumah saat ini. Sedangkan yang rumahnya rusak berat mengungsi ke rumah kerabatnya.

Kerugian materil meliputi:
- 3 unit rumah hanyut.
- 18 unit rumah rusak berat.
- 4 unit rumah rusak sedang.
- 632 unit rumah rusak ringan.
- 2.094 unit rumah terendam.
- 2 sekolah rusak berat.
- 55 mtr jalan kabupaten rusak.
- 16 jembatan rusak berat.
- 148 ha sawah, 64 ha kebun dan 5 ha kolam rusak.

Sementara Linda Sekretaris BPBD Kab Pesisir Selatan  menambahkan, pihaknya terus mengupayakan pencariaan korban hilang. Bersama masyarakat melakukan kerja bakti untuk membersihkan lumpur di rumah korban lainnya (Marwan)

Menjaga Perbatasan dengan Tempe



Angin berhembus mengiringi pagi bersama sang mentari memancarkan sinarnya. Hamparan luas dengan pohon-pohon yang daunnya berguguran saat kemarau lalu di batas negeri bak lukisan alam membentang. Nun jauh disana Pintu Lintas Batas (PLB) negara tetangga Timor Leste bersanding dengan PLB Indonesia. Diantara kedua PLB tersebut selalu ramai dengan transaksi jual beli berbagai kebutuhan.

Menyusuri jalan bebatuan menuju Desa Inbate yang berada di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Mata kita dihiasi pemandangan rumah yang jauh dari sederhana. Inbate sekarang menjadi desa sentra pengerajin tempe.

Tetesan peluh jatuh di dahinya mengalir ke wajah ibu Lusiana dari panas bara api tungku masak kedelai. “Ibu Lusiana, Juragan Tempe dari Inbate”, warga Timor Leste yang memilih bergabung bersama Indonesia. 

Bermula dari pertemuannya dengan Komandan Pos (Danpos) Perbatasan Inbate Letda Inf. Armansyah Satgas Pamtas Yonif 742/Satria Wira Yudha, menggiring langkahnya menjadi pengusaha UKM.
Awalnya kami memulai membuat tempe, hanya bermodal sedikit, itu pun dari Abang tentara Pos Inbate. Sekarang bisa mendapat pemasukan dana ratusan ribu rupiah dalam sehari. “Tempe buatan kami selalu habis dibeli. Bahkan kami mendapat pesanan ratusan tempe per hari dari Timor Leste. Terlebih pak Danrem 161/Wira Sakti memberi bantuan mesin pemecah kedelai menjadi lebih mudah pekerjaan kami, kedelai hancur dalam waktu singkat, ujarnya dengan senyum ceria ditemani Icha putrinya”.


Ibu Lusiana membangun kemandirian pangan bersama warga desa lain yang menanam kedelai untuk pasokan pembutan tempenya. Dia berharap suatu hari nanti tempe yang diproduksi tidak dari kedelai impor yang didatangkan dari Kupang.
Kemandirian pangan di kota-kota perbatasan negara harus dijaga dari gejolak sosial dan politik jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi pertahanan negara yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa.

Jika suatu hari nanti kita menikmati tempe di negeri Lorosae, ingatlah bahwa tempe itu buatan Ibu Lusiana penjaga ketahan pangan perbatasan.

Foto dan teks: Adri Irianto

6 Gunung Api Status Siaga dan 14 Waspada

Ilustrasi Gunung Marapi. Foto : Antara.
TONDANO, BL- Gunung Soputan yang berada di Kab Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara dinaikkan statusnya oleh PVMBG Badan Geologi dari Waspada (level 2) menjadi Siaga (level 3) terhitung mulai Jumat (26-12-2014) pukul 03.00 Wita. 
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, kenaikan ini didasarkan pada pengamatan visual terhadap Gunung Soputan yang teramati asap berwarna putih tipis–sedang, tinggi berkisar  50 - 200 m. Kegempaan Gunung Soputan menunjukkan adanya peningkatan. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di dalam radius 6,5 km dari puncak Gunung Soputan. Belum perlu ada pengungsian karena penduduk terdekat berada pada berjarak 8 km dari puncak.

Dengan demikian saat ini ada 6 status Siaga yaitu Gunung Gamalama, Gunung Slamet, Gunung Sinabung, Gunung Karangetang, Gunung Lokon, dan Gunung Soputan. Kenaikan status gunung ini tidak terjadi secara bersamaan tetapi tergantung pada aktivitas gunung masing-masing, misal Gunung Lokon berstatus Siaga sejak 24-7-2011 hingga sekarang, Gunung Karangetang sejak 3-9-2013, sedangkan Gunung Gamalama (18-12-2014), Gunung Slamet (12-8-2014), dan Gunung Sinabung (8-4-2014).
Status Siaga artinya gunung sedang bergerak ke arah letusan, adanya peningkatan intensif seismik, dan semua data menunjukkan aktivitas segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana.

Sementara itu, 14 gunung status Waspada adalah Gunung Raung, Sangeangapi, Rokatenda, Ibu, Lewotobi Perempuan, Gamkonora, Papandayan, Bromo, Semeru, Talang, Anak Krakatau, Marapi, Dukono, dan Kerinci. Status Waspada adalah ada kenaikan aktivitas seismic dan kejadian vulkanik lainnya di atas level normal.

Masyarakat dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan dan mematuhi rekomendasi pemerintah. Jangan beraktivitas di dalam radius yang telah ditetapkan PVMBG. Masyarakat yang akan merayakan tahun baru 2015 dengan mendaki gunung, hendaknya mentaati larangan. Tanyakan pada petugas pos pengamatan gunungapi atau BPBD setempat.


Banjir Cekungan Bandung Butuh Solusi Komprehensif

Aksi aktivis lingkungan Greenpeace di DAS Citarum, Jawa Barat.
JAKARTA, BL-   Banjir yang menggenangi 5 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah berlangsung 10 hari, sejak Kamis (18/12) pukul 20.50 Wib hingga sekarang. Namun belum semuanya surut.

 14.276 jiwa (4.409 KK) masih mengungsi yaitu di Kecamatan Baleendah 5.365 jiwa (1.608 KK), Kecamatan Dayeuhkolot (5.827 jiwa (1.906 KK), Kec amatan Bojongsoang 1.680 jiwa (498 KK), Kecamatan Ketapang 747 jiwa (229 KK), dan Kecamatan Cicalengka 657 jiwa (159 KK).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo  Purwo Nugroho mengatakan, banjir di Cekungan Bandung atau di DAS Citarum Hulu ini sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama karena kondisi alamiah topografinya cekung seperti mangkok. 

Bertambahnya penduduk dan degradasi lingkungan, frekuensi banjir makin meningkat. Daerah di Baleendah, Dayeuhkolot, Majalaya, Bojongsoang, dan Banjaran adalah pemukiman padat dan berkembang kawasan industri. Sejak 1980-an banjir hampir setiap tahun. Jika tahun 2.000 penduduk di Cekungan Bandung 6,2 juta jiwa, namun tahun 2014 diperkirakan 9,1 juta jiwa. Tekanan penduduk yang besar ini cenderung mengeksploitasi ruang dan lingkungan, menyebabkan erosi 1-1,7 juta ton/hektar dari 7 sub DAS Citarum Hulu. Akibatnya sedimentasi di sungai Citarum dan anak-anak sungainya.

Menurut Sutopo, perlu penanganan yang komprehensif, baik struktural maupun non struktural. Usulan penanganan banjir jangka pendek di DAS Citarum ini sudah pernah dibahas dalam rakor tingkat menteri di Kantor Kemenkokesra pada Rabu (3-3-2010) setelah terjadi banjir besar. 



Ia mengusulkan beberapa usulan perbaikan Cekungan Bandung, antara lain konservasi di  7 sub DAS Citarum Hulu, relokasi perumahan di Cieunteung, Dayeuhkolot, dan Citepus, normalisasi Sungai Citarum dan 9 anak sungainya, pembangunan 22 waduk dan kolam rentensi,  pembenahan drainase,  revitalisasi permukiman di bantaran sungai,  sosialisasi dan hidup harmoni bersama banjir.

Catatan Mantan Presiden SBY Mengenang 10 Tahun Tsunami Aceh

SBY. Foto : Suara Merdeka.
DARI DUKA KITA BANGKIT
10 Tahun Tsunami Aceh dan Nias

Oleh : Susilo Bambang Yudhoyono

"Ya Allah, musibah apa ini ... ", ucap saya lirih.

Hal ini saya ucapkan di Wisma Gubernur Papua, Jayapura, tanggal 26 Desember 2004, ketika berita yang saya terima tentang gempa bumi di Aceh bertambah buruk dari jam ke jam. Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, dua juru bicara Presiden, yang terus "meng up-date" perkembangan situasi di Aceh ikut pula cemas. Istri tercinta yang mendampingi saya saat itu nampak makin sedih. Matanya mulai berkaca-kaca.

Komunikasi yang dilakukan oleh para Menteri dan Staf Khusus yang mendampingi saya memang amat tidak lancar. Mereka nampak frustrasi. Belakangan baru tahu bahwa telekomunikasi di seluruh Aceh lumpuh total. Tetapi, yang membuat pikiran saya semakin tegang adalah setiap berita yang masuk jumlah korban gempa terus meningkat dengan tajam. Pertama belasan, kemudian puluhan, ratusan dan bahkan ribuan. Waktu itu saya benar-benar belum mengetahui bahwa yang terjadi ternyata bukan hanya gempa bumi, tetapi juga tsunami yang amat dahyat.

Selama jam-jam yang menegangkan itu saya tetap memelihara komunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang saat itu berada di Jakarta. Intinya, nampaknya ini bukan bencana alam biasa. Sesuatu yang besar. Kita harus siap menghadapi hal yang paling buruk. Kita harus dapat bertindak dengan cepat namun sekaligus tepat.

Oleh karena itu, meskipun malam harinya saya tetap menghadiri perayaan natal bersama umat Kristiani yang ada di Jayapura yang sudah lama dipersiapkan, saya meminta acara itu dipersingkat dan saya mengajak hadirin untuk berdoa atas keselamatan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana alam di Aceh.

Rapat Darurat Kabinet Terbatas di Jayapura

Dengan informasi dan intelijen yang sangat minim, malam itu di Jayapura saya segera menggelar rapat Kabinet Terbatas, yang dihadiri oleh sejumlah Menteri yang mendampingi saya. Ingat, kunjungan saya ke Papua waktu itu di samping menghadiri perayaan natal bersama juga meninjau Nabire yang baru saja tertimpa bencana.

Suasana nampak hening. Para Menteri sempat merasakan ketegangan saya. Sebenarnya, ketika saya pandangi wajah-wajah mereka, nampaknya hal itu juga dialaminya. Setelah melakukan pembahasan secukupnya, saya mengambil keputusan bahwa esok hari, sepagi mungkin, kita langsung ke Aceh. Bukan ke Jakarta sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada waktu itu memang ada yang berpendapat dan menyarankan agar sebaiknya saya kembali ke Jakarta dulu. Setelah segalanya menjadi jelas, baru ke Aceh.

"Tidak. Kita langsung ke Aceh. Persiapkan penerbangan kita. Kita berangkat sepagi mungkin", demikian arahan saya
"Siap, Bapak Presiden", jawab mereka. Serentak.
"Terima kasih. Dalam keadaan yang serba tidak jelas ini justru sebagai pemimpin saya harus mengetahui situasi di lapangan yang sebenarnya. Di situ saya bisa segera mengambil keputusan. Dan kemudian memberikan instruksi dan segera bertindak."
Mereka kembali mengangguk. Tanda mengerti.

Saya dibesarkan di dunia militer. Dari Letnan hingga Jenderal. Saya bersyukur karena dapat kesempatan sejarah untuk bertugas di medan pertempuran di Timor Timur selama hampir 5 tahun. Juga pernah bertugas di Bosnia sebagai bagian dari Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB. Dalam kehidupan militer inilah saya selalu ingat apa yang didoktrinkan kepada para Komandan Satuan tempur apa yang disebut "3 Quick". Dalam bahasa Inggris berbunyi: "Quick to see, quick to decide, quick to act".

Malam itu juga saya mengeluarkan intruksi kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bahtiar untuk menyiagakan pasukannya, dan segera melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu Aceh dalam mengatasi bencana dahsyat itu. Meskipun, terus terang, pengetahuan saya sendiri terhadap bencana tsunami belum luas benar. Tetapi, pegangan saya adalah bahwa korban jiwa amat besar, berarti memerlukan tindakan yang besar pula.

Terbang Menuju Lhokseumawe
Pagi hari, pesawat yang saya tumpangi tinggal landas menuju Aceh. Sasaran kunjungan saya adalah ke Lhokseumawe. Sementara, Pak Jusuf Kalla saya minta untuk langsung ke Banda Aceh. 

Pertimbangan saya Wapres bisa datang lebih cepat di Aceh, sehingga segera bisa melihat langsung Banda Aceh yang konon kerusakannya paling parah. Sebab, kalau saya sendiri yang ke Banda Aceh, sore atau malam hari baru tiba.

Sebagaimana yang diketahui oleh banyak kalangan pesawat kepresidenan yang saya naiki adalah jenis RJ 85, yang tidak bisa terbang langsung ke Lhokseumawe. Pesawat harus singgah di Makasar dan kemudian Batam untuk pengisian bahan bakar. Tentu saja saya harus menambah waktu sekitar 3-4 jam. Keadaan inilah yang waktu itu memunculkan gagasan saya bahwa seharusnya pesawat Presiden Indonesia bisa terbang ke manapun di wilayah Indonesia, maksimal 8 jam, tanpa harus melakukan "refueling". Tetapi, pesawat yang saya maksud baru terwujud 10 tahun kemudian. 

Pertama saya sadar bahwa saya harus menunggu kemampuan ekonomi negara dan ketersediaan anggaran pemerintah. Sedangkan yang kedua proses politiknya ternyata panjang dan tidak mudah. Ada pro dan kontra. Dianggapnya sebuah pemborosan. Padahal jika Presiden selalu menggunakan pesawat Garuda biayanya justru jauh lebih mahal, dan juga bisa mengacaukan jadwal penerbangan Garuda sendiri. Namun, bagaimanapun saya bersyukur karena pesawat itu dapat disediakan sekitar 5 bulan sebelum saya mengakhiri tugas saya sebagai Presiden. Saya senang karena Presiden Jokowi dan Presiden-Presiden berikutnya bisa terbang ke manapun tanpa harus berhenti di jalan karena mesti mengisi bahan bakar.

Ketika saya singgah di Makasar dan Batam, saya tidak menyia-nyiakan waktu untuk mencoba berkomunikasi dengan Aceh. Tetapi tetap sulit. Oleh karena itu saya terus bekerja dengan asumsi berdasarkan intelijen yang minim. Selama penerbangan pun saya menggelar peta dan bersama para menteri terkait mulai saya pelajari situasi serta rencana tindakan yang diperlukan.

Sementara itu, Ibu Ani nampak makin sedih. Ia mulai membayangkan tragedi kemanusiaan itu. Terbayang pula kesedihan yang tiada tara yang dialami oleh saudara-saudaranya yang ada di Aceh, yang kehilangan mereka-mereka yang disayanginya karena menjadi korban bencana tsunami tersebut.

Kehancuran Total dan Duka yang Mendalam
Sore hari pesawat yang saya tumpangi mendarat di Bandara Lhokseumawe. Begitu sampai di lokasi saya beserta istri dan rombongan segera menemui ribuan saudara-saudara kita yang kena musibah, termasuk yang kehilangan keluarganya. Suasana sungguh memilukan. Kami sapa dan peluk mereka. 
Saya sampaikan bahwa saya dan para Menteri datang untuk membantu mereka semua.

Menjelang gelap, saya dan rombongan sampai di tempat penginapan ~ di kompleks PT Arun ~ saya segera menggelar rapat. Tentunya semuanya serba darurat. Saya ingin segera mendapatkan laporan dari para pejabat daerah tentang keadaan yang nyata di lapangan, serta tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh daerah termasuk oleh jajaran TNI dan Polri. Dengan laporan yang lebih akurat, saya akan lebih fokus untuk meninjau daerah-daerah yang paling parah kerusakannya. Juga yang paling banyak korban jiwanya. Dari situ, kemudian saya bisa mengambil keputusan, termasuk sasaran-sasaran utama operasi tanggap darurat yang mesti segera dilakukan.

Tiga pimpinan daerah memberikan laporan singkat kepada saya, yaitu Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Azwar Abubakar, Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Endang Suwarya dan Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Bachrumsyah. Roman muka ketiga pejabat tersebut nampak tegang dan juga lelah. Saya diberitahu bahwa isteri Mayjen Endang Suwarya hampir tidak selamat akibat hantaman gelombang tsunami yang sangat kuat, sementara salah satu anak Gubernur Azwar Abubakar belum diketahui posisinya. Suara mereka nampak bergetar ketika memberikan laporannya.

Saya menyimak dengan seksama semua laporan dan penjelasan yang diberikan kepada saya. Setelah saya ajukan sejumlah pertanyaan penting, akhirnya saya bisa menyimpulkan dan sekaligus menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

"Ini sebuah bencana nasional. Hakikatnya juga krisis nasional. Oleh karena itu yang harus kita jalankan adalah manajemen krisis. Baik pada tingkat Pusat, maupun Daerah."

Semuanya membenarkan. Kemudian saya sampaikan arahan saya lebih lanjut.
"Karena jajaran Pemerintah Daerah saya anggap lumpuh total, maka Pemerintah Pusat akan mengambil alih. Setelah saya tinjau di lapangan esok pagi, saya akan putuskan status bencana ini. Tetapi sementara saya bisa mengatakan bahwa sangat mungkin statusnya adalah bencana nasional."
Seusai rapat, dihadapan staf khusus dan ADC Presiden, saya sampaikan bahwa saya harus turun langsung ke lapangan. "Hands on." Tak cukup hanya menerima laporan semata. Begitu prinsip kepemimpinan yang saya anut dan jalankan selama ini.

Namun, saya juga sampaikan bahwa sebagai Kepala Pemerintahan tugas dan kewajiban saya bukan hanya meninjau dan menangani permasalahan yang ada di lapangan semata, tetapi saya juga bertanggung jawab bahwa pemerintah memiliki kebijakan dan tindakan nasional yang tepat. Termasuk sumber daya yang perlu kita kerahkan. Tentu termasuk pula dukungan anggaran yang diperlukan. Dalam pikiran saya yang harus pemerintah lakukan adalah manajemen krisis tingkat strategis dan berdimensi nasional.

3 Prioritas
Sepanjang malam, di wisma PT Arun Lhokseumawe, saya tidak bisa tidur. Saya gunakan waktu yang amat berharga itu untuk menyusun dan menentukan prioritas dan tindakan penting yang harus segera dilakukan. Setelah saya lakukan analisis secara mendalam, saya tetapkan 3 prioritas utama. Tiga-tiganya harus dilakukan secara terpadu dan bersamaan. Tidak saling menunggu.

Prioritas pertama adalah Operasi Tanggap Darurat, secara internasional sering disebut "Disaster Relief Operations". Yang paling penting adalah menyelamatkan jiwa siapapun yang masih bisa diselamatkan. Kemudian evakuasi dan perawatan para korban luka atau sakit. Juga pemberian makanan, minuman, obat-obatan dan air bersih. Juga menghidupkan kembali listrik dan ketersediaan BBM. Juga menormalisasi transportasi dan telekomunikasi. Pendek kata, dari situasi yang serba darurat secara bertahap harus dipulihkan menjadi normal kembali. Melihat luasnya daerah yang rusak berat serta besarnya kehancuran infrastruktur dan sumber-sumber kehidupan, waktu operasi tanggap darurat ini saya tetapkan 3 bulan. Setelah itu akan berlanjut dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Prioritas kedua adalah pengerahan dan penugasan satuan TNI dan Polri dalam jumlah yang cukup dan dalam waktu yang singkat. Operasi tanggap darurat yang amat besar skalanya tidak mungkin dilaksanakan tanpa pelibatan satuan TNI, Polri dan elemen-elemen lain seperti PMI, satgas PLN, satgas Telkom dan lain-lain. Saya mengetahui bahwa salah satu tugas TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, dan salah satu wujudnya adalah operasi tanggap darurat menanggulangi bencana.

Sedangkan prioritas yang ketiga adalah memastikan agar kontak tembak antara TNI dan GAM bisa ditiadakan. Ingat Aceh masih ditetapkan sebagai daerah operasi militer, karena unsur-unsur bersenjata GAM waktu itu juga masih aktif melakukan aksi-aksi bersenjatanya. Sementara itu tidaklah mungkin operasi tanggap darurat bisa dilaksanakan secara berhasil jika pertempuran antara TNI dan GAM masih terjadi.

Dalam kaitan ini saya berencana bahwa sesampainya di Banda Aceh keesokan harinya, saya akan ajak dan serukan agar GAM bisa ikut membantu saudara-saudaranya yang tengah mengalami musibah luar biasa. Saya juga akan serukan kembali untuk dapat mengakhiri konflik secara damai. Sebenarnya, sebulan sebelumnya, bulan November 2014 ~ satu bulan setelah saya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, saya telah mengajak GAM untuk kembali mencari jalan bagi pengakhiran konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Dan sejarah juga mencatat bahwa sebenarnya solusi damai hampir terjadi setelah adanya Perjanjian Jenewa akhir tahun 2002. Sayang upaya damai itu kandas karena kurang bulatnya pihak pemerintah untuk mengimplementasikan solusi damai itu, sementara pihak GAM-pun juga tidak konsekuen melaksanakannya.

Oleh karena itu pada saat kampanye Pemilihan Presiden tahun 2004, saya bersama Pak Jusuf Kalla berjanji bahwa jika kami berdua mendapatkan amanah untuk memimpin Indonesia, kami bertekad untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Dengan terjadinya bencana tsunami ini, saya punya keyakinan bahwa Allah memberikan jalan bagi berakhirnya konflik yang telah banyak merenggut koran jiwa itu. "New window of opportunity is widely open."

Keadaan Banda Aceh Lebih Memilukan
Esok harinya, 28 Desember 2014, saya sudah mendarat di Banda Aceh. Keadaan lebih menyedihkan lagi. Sepertinya semuanya rata dengan tanah. Kecuali sejumlah masjid, termasuk masjid Baiturrahman.

Saya segera berkeliling Banda Aceh. Rombongan sempat berhenti ketika dihadapan kami ada ratusan jenazah. Saya mengajak untuk berdoa kepada Allah, agar para syuhada itu diterima disisiNya. Menteri Agama Maftuh Basyuni memimipn acara doa itu.

Banda Aceh lengang. Saya temui para korban yang sakit dan luka-luka di rumah sakit sementara. Di Bandara sendiri Ibu Ani memeluki banyak sekali anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Tangis ada di mana-mana. Meskipun secara lahiriyah saya nampak tegar dan terus memberikan instruksi kepada para Menteri dan pejabat Daerah, tetapi sesungguhnya hati sayapun menangis. Ujian dan cobaan Allah ini sungguh berat.

Setelah cukup berkeliling dan meninjau langsung daerah-daerah yang paling terdampak, termasuk keadaan masyarakat dan infrastruktur yang rusak berat, saya segera menuju ke Posko Sementara yang bertempat di Pendopo Gubernuran. Di situ, meskipun informasi yang yang miliki relatif cukup, tetapi saya persilahkan pejabat yang ada di Posko untuk menyampaikan laporan dan penjelasaannya. Sejumlah tokoh masyarakat yang turut hadir juga saya persilahkan untuk bicara. Memang semuanya amat emosional. Bingung, sedih dan seperti tidak tahu apa yang harus dikerjakan.

Dalam situasi seperti itulah ~ sebagaimana yang telah saya perkirakan ketika saya berada di Lhoseumawe ~ saya harus memberikan instruksi dan arahan secara teknis. Sama sekali saya tidak berbicara yang sifatnya nasional dan strategis. Betul-betul operasional dan teknis. Persis seperti seorang Bupati, atau Dandim, ataupun Kapolres memberikan pengarahan kepada komandan-komandan bawahannya. Pertimbangan saya, kehidupan lokal yang lumpuh harus digerakkan dulu. 

Kepercayaan mereka harus mulai dibangkitkan. Mereka harus tahu ada Presiden, Menteri dan pejabat lain yang datang untuk mengatasi masalah dan membantu mereka semua. Medan yang saya masuki adalah medan psikologis dan kondisi mental yang mengalami goncangan. Itu yang paling diperlukan.

Di Lhokseumawe saya berjanji bahwa setelah meninjau Banda Aceh akan segera saya tetapkan status bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias itu. Di situlah secara lisan saya sampaikan status bencana yang terjadi itu berupa Bencana Nasional. Dengan demikian siapa berbuat apa dan siapa bertanggung jawab tentang apa menjadi jelas. Juga menyangkut penggunaan dan penyaluran anggaran negara.

Satu lagi, yang juga telah ada dalam pikiran saya, di Banda Aceh lah saya ulangi seruan saya agar Pemerintah dan GAM dapat duduk bersama untuk mencari jalan bagi pengakhiran konflik. Atas pertolongan Allah, nampaknya jalan itu terbuka cukup lebar. Sejarah mencatat bahwa hanya dalam waktu 8 bulan akhirnya konflik Aceh bisa kita selesaikan secara damai dan bermartabat.

Sejumlah Persoalan Pelik Menghadang
Barangkali ada yang mengira bahwa setelah tsunami Aceh dan Nias saya tetapkan sebagai bencana nasional, setelah operasi tanggap darurat saya putuskan untuk segera dilakuan dan setelah TNI, Polri dan unsur-unsur tanggap darurat lain saya instruksikan untuk dikerahkan semaksimal mungkin, tidak ada lagi persoalan yang berarti. Hal begitu keliru. Ternyata ada sejumlah persoalan pelik dan rumit yang harus dipecahkan. Dalam tatanan manajemen pemerintahan, utamanya manajemen krisis, sebagai Presiden saya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas dan tanggung jawab ini harus saya ambil secara penuh dan tidak mungkin saya delegasikan kepada siapapun.

Di bawah ini akan saya kedepankan sejumlah persoalan pelik yang dihadapi oleh jajaran pemerintah.
= Pemerintahan Daerah benar-benar lumpuh.
= Logistik boleh dikatakan nol.
= Alutsista TNI sangat kurang, akibat embargo & sanksi.
= Konflik bersenjata dengan GAM masih berlangsung.
= Ada penolakan terhadap bantuan internasional, termasuk militernya.
= Badan penanggulangan bencana belum terbentuk.
= Undang-Undang penanggulangan Bencana belum ada.
= Anggaran APBN 2004 tidak tersedia untuk tanggap darurat tsunami Aceh dan Nias.

Sebagian dari persoalan itu meskipun pelik tetapi ada solusi yang dapat dilakukan. Tetapi, sebagian dari persoalan itu memang rumit, penuh risiko dan "politiknya" juga tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil posisi dan kebijakan yang intinya untuk memastikan bahwa semua bentuk operasi tanggap darurat dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah tahapan tanggap darurat selesai dilakukan.

Paling tidak ada 4 persoalan kritikal yang memerlukan pelibatan dan keputusan saya secara langsung. 4 hal itu adalah (1) penggunaan APBN untuk operasi tanggap darurat; (2) kebijakan terhadap bantuan internasional; (3) kehadiran dan pelibatan militer asing; dan (4) tindakan penghentian operasi militer menghadapi GAM.

Secara singkat akan saya elaborasi keempat hal itu.
Pertama, untuk mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, pemerintah bekerja maraton dengan DPR RI untuk mendapatkan persetujuan penggunaan anggaran dimaksud. Saya berpendapat meskipun di kala krisis segalanya harus cepat, tetapi aturan undang-undang dan "governance" tidak boleh ditabrak. Meskipun tetap alot, tetapi karena kedua belah pihak alhamdulillah memiliki "sense of crisis" yang relatif sama, anggaran itu dapat disediakan dan kemudian disalurkan.

Kedua, banyak tawaran bantuan dari negara-negara sahabat. Jumlahnya besar, dan saya kira angka yang paling besar yang diterima oleh sebuah negara di abad ke-21 ini. Persoalannya adalah selalu ada pro & kontra di dalam negeri. Tetapi, tanpa ragu-ragu saya memutuskan untuk menerima bantuan itu demi masyarakat Aceh dan Nias yang amat menderita. Saya juga berjanji untuk mengelola anggaran itu secara transparan dan akuntabel, serta bebas dari korupsi. Komitmen dan "pledging" internasional itu mengalir dan dalam jumlah yang besar setelah pemerintah berhasil menyelenggarakan Konferensi Internasional yang kemudian disebut dengan Tsunami Summit. Di situ saya paparkan tentang skala kerusakan yang terjadi, termasuk jumlah korban jiwa yang tewas dan hilang. Setelah itu saya persilahkan jika ada pihak-pihak yang secara ikhlas dan tanpa syarat ingin membantu Indonesia. 

Berkali-kali saya ucapkan bahwa "Indonesia tidak meminta-minta, tetapi jika ada bantuan kemanusiaan tentu kami terima". Besaran kontribusi internasional untuk Indonesia itu mencapai sekitar 7 milyar dolar AS.

Ketiga, banyak sekali kontingen militer negara sahabat yang telah berada di sekitar Aceh & Nias, dan juga yang telah bersiap di negaranya untuk segera berangkat ke Indonesia. Persoalannya, sebagaimana halnya bantuan internasional, ada yang alergi dan bahkan menolak kehadiran militer asing tersebut. Alasannya bermacam-macam. Katanya Indonesia, khususnya Aceh, akan menjadi sasaran intelijen asing. Juga dikawatirkan tentara asing itu akan membantu GAM. Dan masih ada sejumlah alasan. Dengan tegas saya katakan kekhawatiran itu tidak perlu ada. Di dunia ini tindakan membangun sebuah negara yang mengalami musibah bencana alam itu amat biasa. Atas dasar itu, dengan tegas saya mengizinkan kehadiran kontingen tentara negara sahabat itu dengan catatan mereka tetap dibawah kendali Indonesia, khususnya pemerintah dan pimpinan TNI.

Ternyata apa yang dilakukan oleh tentara asing itu amat menguntungkan kita. Alutsista dan perlengkapan untuk mengatasi bencana lebih lengkap. Mereka banyak membantu pelaksanaan operasi tanggap darurat. Tidak ada yang melakukan operasi intelijen. Tidak ada yang membantu GAM. Bahkan mereka memiliki pandangan yang baik terhadap TNI kita yang dinilai profesional, bersahabat dan tidak ada wajah represif sebagaimana yang dicitrakan selama ini.

Keempat, berkenaan dengan situasi keamanan di Aceh sendiri. "De facto" konflik bersenjata masih ada. Oleh karena itu secara sungguh-sungguh saya melakukan analisis dan kalkulasi. Akal sehat dan keyakinan saya mengatakan tidak mungkin GAM akan melakukan serangan-serangan terhadap TNI maupun tentara asing. Kalau itu dilakukan istilahnya mereka "bunuh diri". Itulah yang mendasari pertimbangan saya agar TNI sementara menghentikan operasi militernya dan kemudian fokus pada operasi tanggap darurat. Kecuali kalau TNI diserang, saya instrusikan untuk dilakukan pembalasan dan pengejaran sampai dapat. Tentu keputusan, kebijakan dan instruksi saya ini tinggi risikonya. Saya bisa salah. Tetapi keputusan itu tetap saya ambil. Adalah sejarah yang mencatat bahwa tidak terjadi serangan GAM, baik terhadap TNI maupun kontingen militer asing, selama pelaksanaan operasi tanggap darurat.

Sebelumnya telah saya katakan bahwa semua keputusan, kebijakan dan tindakan yang saya ambil ini ada pro dan kontranya. Risikonya pun tinggi. Tetapi, sekali lagi harus saya ambil dan lakukan. Dalam hal ini saya terus bersinergi dan berbagai pekerjaan dengan Wapres Jusuf Kalla. Pak JK cukup kontributif, banyak inisiatif dan sungguh membantu saya sebagai Kepala Pemerintahan. Peran dan jasa Panglima TNI, Kapolri dan Kasad juga besar. Bahkan saya saksikan sendiri Kasad, waktu itu Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, sangat aktif memimpin operasi pengumpuan ribuan jenazah serta pembersihan kota dari materal dan sampah tsunami yang menggunung. Gubernur Sumatera Utara juga amat besar jasanya ~ (alm) Teuku Rizal Nurdin. Demikian juga para Gubernur lain yang juga menunjukkan solidaritasnya. Juga para donatur dan masyarakat luas.

Refleksi Seperti Apa yang Kita Dapatkan?
Bicara refleksi amat banyak yang dapat kita tulis. Banyak drama dan cerita yang memilukan. Banyak keajaiban, yang tiada lain karena pertolongan Allah Swt. Banyak kejadian yang sepertinya tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin. Ambillah sebuah contoh. Seorang anak, Martunis, yang terapung sekitar 2 minggu bisa selamat. Tsunami Summit yang dihadiri oleh Sekjen PBB Kofi Annan dan banyak kepala negara asing yang kita siapkan hanya selama satu minggu, yang biasanya memerlukan waktu satu tahun, berhasil dengan gemilang.

Kalau mau diceritakan barangkali seminggu belum selesai. Kalau mau ditulis barangkali sepuluh buku belum cukup.

Tetapi, yang jelas, sebagai seorang yang selalu berpikir positif, bersikap optimis dan yakin bahwa selalu ada solusi terhadap persoalan sepelik apapun, saya merasa mendapatkan banyak himah dan pelajaran yang amat berharga. Dengan penuh rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan ihlas dan sungguh-sungguh ikut mengatasi musibah tsunami Aceh dan Nias yang lalu, saya ingin berbagi kabar gembira. Yang saya maksudkan, ternyata negeri ini, kita semua, telah mampu mengubah krisis menjadi peluang. Juga telah mampu mengubah musibah menjadi hikmah dan berkah.

Seperti yang menjadi judul tulisan saya yang sederhana ini ~ Dari Duka Kita Bangkit ~ saya ingin menyebut 10 capaian baik yang patut kita syukuri bersama.
1. Tanggap darurat berhasil baik, rehabilitasi dan rekonstruksi pun sukses
2. Konflik Aceh bisa diselesaikan
3. Embargo dan sangsi militer dicabut, tentu dengan upaya kita
4. Indonesia menerima bantuan internasional yang relatif besar
5. Kinerja dan "governance" BRR pimpinan Dr. Kuntoro dipuji dunia
6. Early warning system & teknologi kebencanaan akhirnya kita miliki
7. Kita punya UU Penanggulangan Bencana
8. Kita punya BNPB ~ Pusat & Daerah yg makin kapabel dan kredibel
9. Solidaritas ~ baik internasional & maupun nasional ~ kini menjadi "rules" 
10. Kita terbiasa menjalankan manajemen & kepemimpinan di kala krisis

Masih seputar refleksi, bagi saya pribadi banyak pelajaran hidup yang saya dapatkan. Kalau saya bagikan perasaan dan pengalaman ini kepada para sahabat, tiada lain jika para sahabat mengalami hal yang sama, barangkali pengalaman saya ini ada gunanya untuk diketahui.

Memimpin upaya mengatasi dan menangani bencana tsunami Aceh dan Nias adalah ujian pertama yang saya hadapi sebagai Presiden. Jika saya gagal, barangkali akan gagal lah selamanya menjadi Presiden. Banyak keputusan, kebijakan dan tindakan saya yang berisiko tinggi. Sangat mungkin saya salah dan gagal. Dalam mengatasi dan mengelola krisis, baik tatanan sistem dan manajemen maupun tindakan cepat di lapangan sama pentingnya. Pemimpin itu tidak pernah sepi dari kritik dan kecaman, sebagaimana yang saya terima ketika menangani tsunami Aceh & Nias dulu, tetapi saya harus tetap bekerja. Dalam keadaan seperti itu ada sebagian yang keras berkomentar miring tetapi tergolong "do nothing". Biarkan hal itu tetap terjadi karena kita tidak dapat meniadakannya, yang penting teruslah berikhtiar. Saya kira masih banyak lagi. Mari kita terus belajar dan pandai mengambil hikmah. Tidakkah hidup ini universitas yang abadi?

Menutup tulisan ini saya ingin mengulangi kata-kata saya yang sering saya sampaikan jika kita melakukan refleksi tentang tsunami Aceh dan Nias. Banyak saudara-saudara kita di Aceh dan Nias, termasuk anak-anak waktu musibah itu terjadi, yang telah kehilangan masa lalunya. Jangan biarkan mereka kehilangan masa depannya. Mari kita peduli dan berbagi kepada mereka, agar mereka memiliki masa depan yang baik .

Sumber : Facebook SBY



Top