ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Yaya Nur Hidayati terpilih sebagai Direktur Eksekutif WALHI

Yaya Nur Hidayati. Foto : Rusdi Marpaung/WALHI.
PALEMBANG, BERITALINGKUNGAN.COM- Aktivis lingkungan Yaya Nur Hidayati terpilih  sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Periode 2016 - 2020 pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) di Wisma Atlit, GOR Sriwijaya, Jaka Baring, Palembang.

Yaya berhasil meraih 289 suara mengalahkan 2 kandidat Direktur Ekseutif WALHI  lainnya yaitu Aries Rompis yang meraih 123 suara dan  Mardan Pius Ginting yang meraih 16 suara. Informasi tersebut diperoleh Beritalingkungan  dari salah seorang peserta PNLH, Arimbi Heroepoetri melalui situs jejaring social Facebook melaporkan hasil PNLH WALHI. Menurut Arimbi, Yaya terpilih tepat jam 3 dini hari (28/April/2016).

Nama Yaya sudah tak asing lagi didengar oleh para aktivis lingkungan di tanah air, alumnus ITB ini, selain aktif di WALHI, sebelumnya sempat dipercaya menjadi Kepala Perwakilan Greenpeace Indonesia.

Peserta PNLH selain memilih Direktur Eksekutif WALHI, juga berhasil memilih 5 Dewan Nasional WALHI :
1. Risma Umar (358 suara)
2. Bambang Catur - Jatim (337 suara)
3. Mualimin P. Dahlan (331 suara)
4. Asmi Sirajudin - Sulteng
(284 suara)
5. I Wayan Suwardana (263 suara)
(WAN/BL)

WWF luncurkan panduan konsumen cerdas untuk kelestarian bumi

Para relawan menukarkan kantong plastik belanja dengan tas yang terbuat dari bahan kain ramah lingkungan di pusat perbelanjaan Sarinah. Foto :Kompas/Lasti Kurnia.
JAKARTA,BERITALINGKUNGAN.COM- Memperingati Hari Bumi yang jatuh setiap tanggal 22 April dan sebagai bagian dari kampanye konsumen #BeliYangBaik, hari ini WWF-Indonesia meluncurkan “Panduan Konsumen Cerdas dan Bertanggung jawab” untuk mendorong perubahan gaya konsumsi masyarakat ke arah konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Gaya konsumsi masyarakat selama beberapa tahun terakhir cenderung menunjukkan tren negatif dari aspek keberlanjutan lingkungan. Sebanyak 1% hutan alam di Sumatera hilang setiap tahunnya dalam kurun waktu 30 tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas produksi tisu, kertas dan minyak kelapa sawit. Produksi ketiga komoditas ini terus meningkat dari tahun ke tahun akibat permintaan yang terus meningkat pula.

Kondisi air di Pulau Jawa terus mengkhawatirkan saat ini dengan nilai defisit air yang terus meningkat yang di tahun 2015 telah mencapai minus 134 juta meter kubik per tahun. 75% sumber perikanan Indonesia berada di ambang batas keberlanjutan akibat praktik perikanan yang destruktif dan eksploitatif untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Peningkatan emisi gas rumah kaca dari penggunaan listrik dan transportasi serta sampah pun memperparah kondisi lingkungan, menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan yang membahayakan.

Panduan Konsumen Cerdas dan Bertanggung jawab dari WWF-Indonesia bertujuan membantu masyarakat menerapkan gaya konsumsi yang lebih bertanggung jawab, yaitu lebih hemat dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Contohnya, di dalam panduan dapat ditemukan tips menghemat kertas dengan menerapkan prinsip cetak bolak balik (dua sisi). Untuk mengurangi emisi karbondioksida di sektor transportasi, panduan konsumen WWF menyarankan pemilik mobil pribadi melakukan car pooling, yaitu mengajak rekan-rekan dengan rute sejalan untuk berangkat bersama.

Berbagai tips konsumsi bertanggung jawab lainnya dapat ditemukan dalam panduan tersebut yang mencakup sejumlah komoditas konsumsi penting, yaitu tisu, kertas, seafood, minyak kelapa sawit, listrik, transportasi dan air.

“Panduan ini dapat digunakan siapa saja dan kapan saja untuk membantu kita menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab, agar pola konsumsi kita tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Panduan ini juga menjadi sarana edukasi dan informasi dari WWF untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai dampak konsumsi sehari-hari terhadap terjadinya kerusakan lingkungan”, kata Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi & Advokasi WWF-Indonesia melalui keterangan persnya yang diterima Beritalingkungan.com (22/04/2016).

Ditambahkan, Panduan Konsumen Cerdas & Bertanggung jawab ini dibuat dalam bentuk saku sehingga mudah dibawa dan digunakan setiap saat dan dimana saja. Panduan disajikan dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami konsumen dari berbagai kalangan.

Panduan tersebut akan disebarluaskan di sejumlah toko ritel di kota-kota besar di Indonesia serta dapat diunduh secara online di alamat http://bit.ly/PanduanKonsumen_  (Wan/BL)
-->

Hari Bumi, Mapala Proklamator Bung Hatta tanam pohon di tepi pantai

 
PADANG, BERITALINGKUNGAN.COM- Memperingati hari bumi yang jatuh tiap 22 April, Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Proklamator Universitas Bung Hatta mengadakan Penanaman Pohon sebagai Aksi Nyata Gerakan We Love Earth yang bertajuk Tanam Pohon Untuk Keseimbangan Alam yang bertempat di tepi Pantai Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta, Kota Padang, Jumat (22/04/2016).

Ketua Pelaksana Melya Fatma mengatakan,kegiatan ini sebaga bentuk kepedulian UKM Mapala Proklamator Universitas Bung Hatta melihat kondisi alam yang terus mengalami kerusakan. Dengan menanam pohon ini menjadi salah satu cara untuk menjaga alam karena setipa batang pohong sangat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia.

"Sebanyak 50 bibit pohon ketapang dan cemara laut akan ditanam. Penanaman itu juga bertujuan agar kita semua sadar bahwa pohon sangat memiliki peranan penting dalam keseimbangan lingkungan. Mari kita jaga lingkungan ini," kata mahasiswa PGSD angkatan 2014 ini melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Sementara itu, Ketua UKM Mapala Proklamator Andina Amalia Haris menyampaikan sebenarnya aksi penanaman pohon ini sebagai gerakan We Love Earth yang keempat yang telah dilaksanakan sebelumnya di Sungai Nyalo, Pantai Batu Kalang dan Sungai Pisang. 
 
Gerakan ini sebagai bentuk  upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan baik  illegal logging, abrasi pantai dan kegiatan merusak lainnya.

"Aksi ini akan terus berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan oleh anggota UKM Mapala Proklamator saja namun juga melibatkan masyarakat sekitar yang menjadi lokasi tempat penanaman pohon. Untuk aksi kali ini dilaksanakan di lingkungan kampus dan bertepatan juga sebagai praktik bagi anggota magang UKM Mapala Proklamator. Mari kita semua untuk terus menjaga lingkungan ini, salah satu caranya dengan terus menanam pohon dan juga harus dijaga hingga tumbuh besar,"tuturnya.

Kepala Bagian Kemahasiswaan Wijanarko, ST, MT dalam sambutan pembukaannya mengapresiasi kegiatan UKM Mapala Proklamator yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar terus menjaga lingkungan. Tidak banyak yang memiliki perhatian lebih untuk menjaga lingkungan. Begitu juga dengan isu pemanasan global yang menjadi topik dunia saat ini. "Aksi ini sangat memberikan manfaat yang besar bagi bumi dan kegiatan ini sangat positif untuk terus diadakan," ucapnya.

Penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan oleh angggota UKM Mapala Proklamator saja namun hadir juga perwakilan dari Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Bung Hatta.(Ubay/BL)
-->

KLHK dan Polda Kalbar tangkap pedagang assesoris dari organ satwa langka

Industri Organ Satwa Langka. Foto : Ismail Pohan/Indopos
SINGKAWANG, BERITALINGKUNGAN.COM- Organisasi Non Pemerintah Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Polda Kalimantan Barat (Kalbar) yang menangkap pedagang assesoris yang terbuat dari organ satwa langka di Singkawang Kalimantan Barat, kemarin (21/4).

Penangkapan tersebut berkat informasi yang diberikan oleh Scorpion. Scorpion sendiri adalah organisasi yang fokus melakukan pemantauan terhadap perdagangan satwa liar di Indonesia.

"Saat melakukan pemantauan rutin tim kami menemukan adanya toko souvenir di Singkawang yang menjual assesoris dari organ satwa langka. Temuan tersebut kemudian kami laporkan kepada pihak yang berwenang. Kami mengapresiasi kerja cepat dari KLHK dan Polda Kalbar," ungkap investigator senior Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group Marison Guciano melalui siaran persnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Polda Kalbar sendiri sudah menangkap pemilik toko yang bernama Aming atau Aming Tato. Dari hasil penggeledahan, tim KLHK dan Polda menemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 tengkorak Orangutan
2. 2 tengkorak Beruang Madu
3. 2 paruh Enggang gading
4. 2 buah tanduk Kijang
5. 1 buah tengkorak monyet
6. 1 buah tulang tangan Beruang Madu
7. 1 buah taring Beruang Madu
8. 24 kuku Beruang Madu
9. 1 lembar utuh sisik Trenggiling
10. 1 buah offset anak Trenggiling
11. 1 buah offset Penyu Sisik
12. 1 buah kerapas Penyu Hijau
13. 1 buah Kima
14. 1 buah Kerang mutiara
15. 9 buah Tanduk Rusa
16. 111 buah Duri Landak 
(Wan/BL)
-->

Menggalakkan Eco Farming Kecil-kecilan

Ibu Negara Amerika Serikat, Michele Obama menggagas kegiatan berkebun di sekitar rumah.

Oleh : Andy Hendraswanto*

Suasana yang asri dan sejuk masih kita jumpai di alam pedesaan dengan hamparan hijau sawahnya  yang membentang. Tak luput pula jika kita amati  di sekitar rumah penduduk desa yang masih segar dengan ragam tanaman di dalam pekarangan rumahnya.
 
Ya, suasana seperti itu tentu saja patut untuk dipertahankan ditengah-tengah gempuran arus urbanisasi dan perubahan gaya hidup modern. Tatkala isu perubahan iklim saat ini selalu hangat untuk dibicarakan diberbagai forum, keberadaan pekarangan  atau dalam bahasa Belanda-nya sering disebut dengan istilah erfcultuur ini masih pantas untuk dipertahankan bahkan perlu digalakkan sampai di perkotaan. Mengapa?

Pekarangan atau home garden bagi masyarakat Jawa terutama di pedesaan bukan saja sebagai tempat untuk bermukim namun peranannya juga sampai pada tataran satuan produksi.Keragaman tanaman dan hewan yang ada merupakan bukti ada interaksi antara manusia, tanaman, hewan, tanah, dan air. Berbagai tanaman mulai dari jenis sayuran, tanaman buah, hingga tanaman obat beserta jenis ikan maupun unggas bahkan ruminansia didalamnya merupakan keterkaitan ekologis yang banyak memberikan manfaat positif baik bagi kesehatan maupun ekonomi bagi pemiliknya.

Peranan pekarangan sebagai bentuk ekofarming kecil-kecilan dalam satuan rumah tangga merupakan langkah konkret usahatani yang kecil dan efisien. Tidak membutuhkan biaya besar, tidak membutuhkan teknologi yang rumit tapi mampu membawa dampak keberhasilan yang nyata sebagai dasar dari munculnya semangat usahatani yang selaras dengan alam. 

Dalam seni pembangunan pertanian dimanapun saja yang terpenting dalam programnya harus bisa membuat para pelakunya memiliki semangat, antusias yang tinggi sehingga bisa membawa tingkat partisipasi yang besar. Dalam hal ini, siapapun bisa melakukannya baik masyarakat desa maupun penduduk kota.

Eco farming kecil-kecilan ini telah menyumbangkan asupan gizi yang baik bagi setiap keluarga mulai dari hal kalori, karbohidrat, protein,mineral maupun vitamin. Dengan keanekaragaman genetis di dalamnya juga mampu menghadirkan obat herbal yang diracik dari tanaman obat yang tumbuh di pekarangan. 

Bukan hanya itu, home garden juga mampu memberikan kontribusi income bagi setiap rumah tangga yang mengelolanya. Selain itu, pekarangan juga berperan untuk mencegah terjadinya erosi tanah maupun kemungkinan terjadinya peluruhan unsur hara di dalam tanah. Dengan interaksi secara ekologis diatas dan ditunjang dengan pemanfaatan energi matahari dalam prosesnya, maka tanah dapat terjaga kesuburannya.

Home garden juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi atau pengenalan dunia usahatani kepada anak-anak sejak usia dini. Jika kita ingin tetap mempertahankan generasi muda mencintai dunia pertanian maka sejak usia dini mereka harus diperkenalkan kepada bidang usaha tani meski dalam skala kecil.

Menggalakkan eco farming kecil-kecilan ini bisa dijadikan sebagai strategi alternative untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini. Strategi ini tentu saja bisa diinisiasi oleh setiap pemerintah daerah sehingga ada harapan munculnya green city-green city  diberbagai sudut nusantara.

 *Penulis adalah kontributor Beritalingkungan.com
-->

Tim gabungan bergerak tangani pencemaran laut di Kepulauan Seribu

Ilustrasi pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Foto : Ist.
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM-Pencemaran limbah di perairan Kepulauan Seribu kini mulai ditangani oleh  tim gabungan dari Kantor Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Kementerian Lingkungan Hidup, SKK Migas, Pertamina, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta dan Kepolisian terus berupaya mengatasi dan menyelidiki limbah minyak yang mencemari perairan Kepulauan Seribu.
“Kami sudah mengambil sampel untuk uji laboratorium. Sementara terkait kasusnya, pihak kepolisian terus melakukan penyidikan dan penyelidikan, jika terbukti pelakunya diproses hukum,” kata Tiur Maida Hutapea, Kepala KLH Kepulauan Seribu, Rabu (13/4) seperti dikutip dari laman resmi Pemprov DKI. Tim Gabungan tersebut berjumlah 30 orang
Dijelaskan, tim telah melakukan identifikasi penyebaran limbah minyak tersebut secara cepat dan akurat yang meliputi Pulau Pramuka, Pulau Panggang dan Pulau Karya.
“Upaya dini adalah melakukan pembersihan laut yang tercemar dengan penyemprotan secara manual cairan pencuci piring yang ramah lingkungan dan tidak mengandung deterjen,” tandasnya.
Hari ini, tim akan kembali bergerak menuju titik-titik yang dirasa masih cukup tebal kadar pencemarannya, terutama di Pulau Karya yang akan digunakan kegiatan lingkungan hidup oleh Presiden RI Joko Widodo, Kamis besok.(BJ)
-->

Organisasi lingkungan sedunia protes rencana pembangunan PLTU Batang

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Sebanyak 230 organisasi lingkungan di dunia serta didukung oleh kalangan akademisi menyampaikan protes kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Japan Bank International for Corporation (JBIC) agar membatalkan rencana pendanaan untuk PLTU batubara Batang.
Protes ini diiringi dengan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Jepang di Washington D, Amerika Serikat pada tanggal 31 Maret 2016 yang lalu. Pada hari yang sama, hal serupa juga dilakukan di halaman kantor JBIC di  TokyoJ, epang. Sejumlah aktivis menyampaikan surat protes secara langsung kepada pimpinan JBIC.
Di Indonesia sendiri, aksi teatrikal juga dilakukan oleh kalangan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Keadilan Warga Batang (SKWB) di depan kantor Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Aksi ini dilakukan untuk mendesak JBIC agar membatalkan rencana pembangunan PLTU Batang.
Sebagaimana diketahui bahwa Proyek PLTU Batang nantinya akan melepaskan sekitar 10,8 Juta ton emisi karbon ke udara per tahunnya. PLTU batubara  Batang, selain berdampak buruk pada iklim namun juga berdampak buruk pada kesehatan manusia dan rusaknya lingkungan.
Pius Ginting, Kepala Unit Kajian Eksekutif Nasional WALHI mengatakan PLTU Batubara akan berdampak pada pencemaran udara yang sangat mematikan dikarenakan buangan zat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti patikel halus, SOx, NOx, dan merkuri. Dampak lainnya adalah pada penurunan produktivitas pertanian masyarakat, serta mencemari lingkungan.
PLTU Batang yang didirikan di daerah pesisir menjadi ancaman bagi hasil tangkap nelayan. Lalu lintas kapal batubara keluar masuk PLTU , tumpahan batubara dari bongkar muat, kebakaran batubara di kapal mengganggu mata pencarian nelayan pesisir.
“Kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia seperti PLTU Batang, Jawa Tengah, PLTU Cirebon, Jawa Barat justru akan menjadikan Indonesia sebagai pasar teknologi kotor demi keuntungan lembaga keuangan internasional,” tambahnya.
Bermacam cara telah dilakukan dilakukan warga Batang menunjukkan penolakan mereka terhadap proyek ini, mulai dari aksi protes di berbagai lokasi, audiensi dengan instansi pemerintahan hingga mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan pemerintah terkait pengadaan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan, keselamatan, dan hak asasi warga.
Pembangunan PLTU Batang juga bertolak belakang dengan komitmen Presiden Jokowi dalam upaya memerangi perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris, akhir tahun lalu. Sudah seharusnya pengembangan energi terbarukan diutamakan dari pada pembangunan energi kotor melalui PLTU Batubara. Proyek PLTU Batang merupakan ambisi pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan korporasi daripada melindungi hak dan keselamatan masyarakat.
PLTU Batang telah lima kali melewati tenggat waktu financial closure dan terjadi banyak pelanggaran HAM selama lima tahun terakhir ini. Tenggat waktu Perjanjian Jual Beli Listrik/ PPA antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) telah berakhir kemarin (6/4), sementara proses pembebasan tanah dan konflik sosial belum terselesaikan. Maka sudah seharusnya JBIC sebagai pemilik dana menarik diri untuk membiayai proyek ini.
Sementara itu, Desriko Malayu Putra, Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia menyebutkan  bahwa PLTU Batang hingga tahun 2016 telah lima kali melewati batas waktu financial closure dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik/PPA antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT.PLN (Persero), sementara itu proses pembebasan tanah dan konflik sosial belum terselesaikan.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di Batang bukan masalah kecil namun menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka selayaknyalah Presiden Jokowi membatalkan proyek ini karena secara tegas dan menyakinkan pembangunan proyek ini akan berdampak luas terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat Batang.
Hal yang sangat menyedihkan terjadi ketika Wakil Bupati Batang, Soetadi bersama perusahaan melakukan aksi penutupan seluruh akses terhadap lahan-lahan pertanian warga.
Akibatnya, penutupan ini telah menimbulkan kerugian terutama terhadap lahan-lahan yang masih tersisa (belum dibebaskan), kerugian berupa lahan pertanian yang tinggal menunggu masa panen dalam waktu dekat, kerugian tanaman padi dalam kondisi tertanam serta kerugian kebun warga yang tidak bisa dipanen, tambahnya.
Judianto Simanjuntak, Tim Kuasa Hukum Warga Batang, mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mengupayakan langkah hukum terkait dengan kasus Batang. Hingga kini belum ada pemberitahuan tentang perkara ini dari Mahkamah Agung kepada Tim Kuasa Hukum terkait dengan gugatan administasi terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengadaan Tanah Sisa Lahan.
Perjuangan warga Batang terus mendapat dukungan dari berbagai organiasasi lingkungan, kalangan akademisi dan ahli diberbagai negara di Dunia. Bahwa berbagai surat protes telah dilayangkan kepada Perdana Menteri Jepang agar memerintahkan JBIC selaku pendana utama PLTU Batang untuk menarik diri dari proyek ini. (Wan) 
-->

WALHI : ini momentum penghentian total reklamsi teluk Jakarta

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Kasus penangkapan anggota DPRD Muhamad Sanusi dan pengusaha PT Agung Podomoro Land (APL), jadi momentum untuk pengentian secara total reklamasi Teluk Jakarta.
“WALHI Jakarta menilai, penangkapan ini harus jadi momentum penegakan hukum dan penghentian secara total reklamasi teluk jakarta,” kata Puput TD Putra, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta.
Menurut Puput, reklamasi Teluk Jakarta bukanlah kepentingan masyarakat Jakarta tetapi menjadi kepentingan sekelompok elite dengan kapitalis dengan mengorbankan kelestarian alam dan msyarakat nelayan tradisional.
Terlihat jelas bahwa reklamasi tidak lagi berpijak pada kepentingan lingkungan hidup jakarta.
Release dari ahli ITB yang menyatakan bahwa pada 2015 tanah Jakarta amblas 2-4 cm, dan terparah di Jakarta utara tidak dijadikan peringatan bahwa reklamasi pulau yang secara geografis bersambung dgn daratan jakarta akan menambah penurunan tanah semakin ekstrim.
Raperda zonasi Jakarta didorong oleh Pemprov sebagai upaya uuntuk mendapatkan dasar hukum proyek reklamasi ternyata berbau korupsi.
“Seperti kita tahu, dasar hukum yg ada telah batal sejak terbitnya Perpres 54/2008 tentang penataan ruang kawasan jakarta (Jabodetabek Puncur),”tuturnya.
Namun upaya tersebut sangat lambat lanjut Puput, mengingat 3 kali paripurna dewan tidak kunjung quorum. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai praduga tentang loby politik yang belum selesai.
Dalam konteks reklamasi, suara dewan cenderung setuju dengn Pemprov untuk mereklamasi Teluk Jakarta. Namun, peta politik yang panas dalam 2 minggu terakhir di Jakarta dan meruncing pada pemilihan gubernur, semakin menegaskan bahwa citra ahok semakin meningkat.
Bagi Walhi Jakarta, kasus penangkapan politisi Gerindra bersama pengusaha PT Agung Podomoro Land memiliki dampak serius kepercayaan masyarakat terhadap partai yang cenderung korup dan reklamasi menjadi ajang bancakan sumber dana partai ketika projek-proyek APBD menyusut.(MJ)
-->

Horee, Deep & Extreme Indonesia kembali hadir di Jakarta








Ajang pemeran tahunan Deep & Extreme Indonesia kembali digelar di  Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center, yang berlangsung pada 31 Maret hingga 3 April 2016.

Pameran tersebut menawarkan berbagai perlengkapan olahraga petualangan dan outdoor terutama dunia selam. Termasuk perlengkapan pakaian renang wanita hasil dari daur ulang dari jaring nelayan yang tertinggal di dåsar laut.

Melalui acara Deep & Extreme Indonesia 2016 yang kali ini mengambil  tema “Toward the Regencies’ Potential” pengunjung dapat mendapatkan berbagai informasi menarik wisata bahari di Indonesia

Keindahan pantai dan laut menjadikan pasar wisata bahari Indonesia berkembang pesat dan diakui sebagai destinasi menyelam terbaik di dunia. Maka kelestarian ekosistem pantai dan laut harus berkelanjutan agar terhindar dari kerusakan.

Foto dan Teks : Adri Irianto
-->

32 Kota di Indonesia berpartisipasi dalam gerakan Earth Hour 2016

Earth Hour Indonesia 2016 di Borobudur. Foto : Bisniswisata.co.id
JAKARTA,BERITALINGKUNGAN.COM- Malam ini, pukul 20.30 – 21.30 waktu setempat, setidaknya 32 kota di Indonesia berpartisipasi dalam gerakan global untuk perubahan iklim, Earth Hour.
Hadir di tahun kedelapan di Indonesia, Earth Hour mengusung tema global ‘Shine A Light on Climate Action’.
Dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan selama satu jam, kita diajak untuk menyalakan aksi nyata mengubah gaya hidup mengurangi emisi gas rumah kaca untuk kelestarian bumi.
di Indonesia akan ditandai dengan partisipasi dua ikon Indonesia yang dikenal dunia, Candi Borobudur dan Candi Prambanan.
Candi Borobudur dan Candi Prambanan, dua situs warisan budaya dunia di Indonesia, tak ketinggalan menjadi bagian dari Earth Hour tahun 2016. Partisipasi dua ikon Indonesia, di antara lebih dari 70 ikon lainnya di kota yang berpartispasi, menjadi simbol komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
“Saya mengingatkan kembali bahwa satu jam malam ini adalah simbol dari awal komitmen kita. Mari bersama wujudkan perubahan gaya hidup yang niscaya membawa perubahan baik bagi kelestarian bumi kita,” ujar Dr. Efransjah, CEO WWF Indonesia melalui siaran persnya.
Perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi kelestarian kekayaan alam, keanekaragaman hayati dan kelangsungan hidup kita. “Earth Hour kembali mengingatkan kekuatan setiap dari kita dalam melakukan perubahan, yang diperlukan untuk mengubah perubahan iklim. Setiap dari kita berkewajiban untuk berkontribusi dalam perubahan tersebut agar mampu menjamin anak-cucu kita masih bisa menikmati sumber daya dan kekayaan yang dimiliki bumi kita untuk kesejahteraan mereka.,” lanjut Dr. Efransjah.
Untuk partisipasi kedua ikon cagar budaya Indonesia, khususnya Candi Borobudur yang baru pertama kalinya menjadi  bagian dari Earth Hour.
Direktur Pemasaran dan Kerjasama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), Ricky SP Siahaan mengatakan, pihaknya menyadari bahwa warisan budaya dunia, Candi Borobudur dan Candi Prambanan, pun tak lepas dari dampak perubahan iklim.
Oleh karenanya, Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bagian dari gerakan Earth Hour untuk turut menyiarkan pentingnya perubahan gaya hidup sebagai salah satu cara memenuhi komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
Sementara itu, Kepala Unit Taman Wisata Candi Borobudur, Chrisnamurti Adiningrum menegaskan bahwa ancaman pemanasan global menyadarkan kita untuk mengubah gaya hidup dengan hemat energi. “Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mematikan lampu atau alat elektronik selama 1 jam pada 19 Maret 2016 ini. Candi Borobudur berpartisipasi pada acara Earth Hour sebagai bentuk komitmen tentang perilaku hemat energi yang sudah dilakukan”, kata Chrisnamurti Adiningrum.
Selain kedua ikon yang mendunia tersebut, setidaknya 70  ikon yang didukung 37 komunitas Earth Hour Indonesia di berbagai kota juga akan menjadi tanda partisipasi Indonesia dalam Earth Hour tahun ini. Partisipasi Candi Borobudur dan Candi Prambanan pada Earth Hour 2016 didukung penuh oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), Balai Konservasi Borobudur dan Prambanan, serta UNESCO. Perayaan Earth Hour di Candi Borobudur pada hari ini dipusatkan di Lapangan Aksobya sejak pukul 19.30 WIB yang diisi beragam kegiatan pentas seni masyarakat sekitar Borobudur yang tergabung dalam program UNESCO.
Mengenai partisipasi dan kolaborasi ini Mr Shahbaz Khan, Direktur dan Representatif Kantor UNESCO di Jakarta mengatakan,  UNESCO Climate Change Initiative mencakup kegiatan untuk memantau dampak dari perubahan iklim di situs-situs UNESCO antara lain Situs Warisan Dunia dan taman biosfer.
Earth Hour yang diadakan oleh WWF di dua situs Warisan Dunia UNESCO dan merupakan ikon Indonesia, Candi Borobudur  dan Candi Prambanan, menyampaikan pesan kuat mengenai pentingnya pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk generasi mendatang.
“Kami berharap bahwa acara ini akan meningkatkan kesadaran publik untuk lebih memahami, mencegah dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. UNESCO juga menghargai keterlibatan aktif masyarakat setempat di Borobudur dalam rangkaian kegiatan Earth Hour, termasuk partisipasi aktif mereka dalam lokakarya mengenai kelestarian lingkungan yang diadakan bersama oleh UNESCO dan WWF di Galeri Komunitas, Desa Karanganyar, Borobudur.”tuturnya.
Sementara itu secara khusus, Iskandar M. Siregar selaku Kepala Seksi Konservasi dari Balai Konservasi Borobudur menyampaikan, pihaknya mendukung sepenuhnya kegiatan Earth Hour di Candi Borobudur. Selain untuk memberikan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, partisipasi Candi Borobudur dalam Earth Hour juga diharapkan dapat semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian saujana budaya Borobudur secara lebih khusus, karena merupakan integritas yang tidak bisa dipisahkan dari Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia yang telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 1991. (Wan)
-->

Dubes Inggris: Indonesia Harus Berani Terapkan SVLK

Pekerja di Alya Furniture. Foto : Noni A.

SEMARANG, BERITALINGKUNGAN.COM- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dapat menjadi tiket Indonesia masuk pasar industri kehutanan Uni Eropa dan Internasional. karena itu pemerintah Indonesia harus berkomitmen dan berani menerapkan SVLK secara penuh untuk memperbaiki praktik tata kelola industri kehutanan yang legal dan berkelanjutan.

Hal ini dikemukakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Moazzam Malik usai meninjau perkembangan penerapan SVLK di sejumlah wilayah sentra industri kehutanan di Jawa Tengah seperti Jepara, Boyolali, dan Klaten baru-baru inisebagai tindak lanjut kesepakatan kemitraan sukarela bilateral Indonesia dengan Inggris dan Uni Eropa, Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT).

Jika sistem ini berjalan konsisten, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang bisa mengakses pasar mebel dan furniture Uni Eropa hanya dengan SVLK,” ujar Dubes.

Apalagi kebutuhan standarisasi kayu legal dan berkelanjutan sudah menjadi tuntutan produk kehutanan dan kayu olahan di pasar Uni Eropa dan Internasional. SVLK akan menjadi standar Indonesia di pasar Eropa, sehingga jika system ini terputus atau tak segera direalisasikan akan merugikan para pengrajin dan pengusaha yang bergerak dalam industri kehutanan seperti industri mebel dan furniture.

“Indonesia akan merugi jika menunda atau membatalkan penerapan sistem yang mampu memastikan jika produk berbahan dasar kayu tersebut berasal dari mekanisme yang legal sekaligus ramah lingkungan yang berasal dari hutan lestari.”

Tidak hanya itu, Dubes juga mengungkapkan bahwa kerugian ini juga akan dirasakan pemerintah Indonesia karena market share industri kehutanan menurun karena diambil negara lain seperti Tiongkok dan Vietnam yang kini gencar memasarkan produknya ke Eropa.“Saya pikir ini kesempatan bagus yang harus dimanfaatkan sebelum ada negara lain yang masuk,” imbuhnya.

Tanpa SVLK, semua produk kehutanan asal Indonesia akan dikenakan prosedur uji tuntas (due dilligence) dengan tarif 2000-2500 dolar AS / tiap pengiriman. Biaya operasional yang tinggi tentunya akan memberatkan para pelaku usaha yang memasok produk mebel dan furniture ke Eropa. 

Itu dinilai jauh lebih  mahal daripada program SVLK yang sejatinya juga bisa membantu pelaku usaha untuk mendapatkan akses yang lebih murah ke pasar Eropa, ikut melestarikan hutan dan bisnis yang sehat. “Jadi pemerintah Indonesia harus mempelajari dan mengkaji sistem yang bisa menjadi jalan terbaik bagi industri kehutanan Indonesia di pasar global. Apalagi dari yang saya lihat, pelaku usaha tidak mengalami kendala dalam pengurusan SVLK,” tandasnya.

Maria Murliantini mengatakan, SVLK yang dikantongi sejak tahun 2012 berdampak positif pada peningkatan ekspor produknya hingga 50%. “Saya belajar mengurus SVLK sendiri dan sistem ini, ternyata memberi banyak keuntungan. Usaha juga jadi tertata,” ujar pemilik CV Sun Alliance yang kini mengekspor produk mebel outdoor ke sejumlah negara di Uni Eropa, Australia dan Amerika.

Dari catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, 100 negara lebih termasuk Uni Eropa hingga kini menikmati hasil mebel dan furnitur dari pelaku usaha di Jepara yang jumlahnya mencapai 12 ribu dan 200 eksportir.

Pasar furniture Uni Eropa saat ini memiliki nilai transaksi sangat besar. Tahun 2014, pasar furnitur Eropa sebagian dipasok Skandinavia dan Spanyol. Tiongkok menguasai 10 % dengan menyuplai  2,8 miliar Euro, Vietnam sebesar 596 juta Euro. Sedangkan Indonesia hanya mensuplai  290 juta Euro atau  separuh Vietnam.  

Dalam kesempatan tersebut, Dubes didampingi staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK Rufi’i  melihat langsung aktivitas rantai usaha industri kehutanan. Mulai dari pelaku usaha kayu gelondongan UD Berkah Abadi di Karang Kebagusan, usaha penggergajian kayu CV Santun Jaya di Desa Kecapi, usaha pembuatan produk UD Alya Furniture di Desa Mindahan, Kecamatan Batealit. dan  usaha mebel ekspor CV Tita International di Desa Krasak Pecangaan Jepara. Selain itu Dubes juga mengunjungi industri kayu PT Abiyoso Ngargosari Boyolali, hutan rakyat KTHR NgudiMulyo Desa Wonorejo Boyolali dan sejumlah home industry furniture di Klaten. 

Penelitian tahun 2014 yang diterbitkan di jurnal Nature Climate Change  menyebut, setahun setelah moratorium diterbitkan, deforestasi di Indonesia justru meningkat. Antara tahun 2000-2012, Indonesia kehilangan 6,02 hektare hutan setiap tahunnya.

Diketahui, dukungan Inggris terhadap industri kehutanan Indonesia yang berkelanjutan diwujudkan melalui The Multi-Stake Holder Forestry Programme (MFP3) untuk mengatasi penebangan liar serta  membantu pelaku usaha menembus pasar Uni Eropa dan Internasional melalui SVLK. (Noni A)
-->

Media Mempunyai Peran Penting dalam Edukasi Kesadaran Lingkungan Masyarakat


BANDA ACEH, BERITALINGKUNGAN.COM- Peran media sangat penting dalam edukasi kesadaran menjaga lingkungan kepada masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Rizkie Mulyadi, Comunication Program USAID Lestari,  dalam  Training Jurnalis Lestari Lanskap Lueser yang diadakan pada tanggal 26-28 di hotel The Pade di Banda Aceh.  

Sebagai narasumber pada sesi materi Jurnalisme Lingkungan mengatakan jurnalisme lingkungan pada dasarnya adalah untuk mendorong partisipasi publik untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan menyampaikan informasi dan sudut pandang  terhadap kelestarian  lingkungan.

Media mempunyai tanggung jawab terhadap memberikan sudut pandang kepada masyarakat untuk lebih peduli dan aktif terhadap kelestarian lingkungan.  Peran media dalam memberikan informasi terhadap informasi-informasi seputar lingkungan sekitar masyarakat sekitar selain itu media juga berberpan  dalam advokasi  lingkungan.  Peran jurnalisme dalam kegiatan advokasi dan kampanye diarahkan agar publik mendapatkan manfaat berupa, sosial benefit, intelectual benetif dan practical benetif.

Rizkie yang juga mantan wartawan radio ini, juga menambahkan  tujuan program Lestari adalah mendorong lahirnya comunity champion melalui serangkaian kegiatan komunikasi dan kampanye serta advokasi. “ Misalnya dengan adanya dana desa saat ini, kita sedikit sekali mendengar program-program kelestarian lingkungan dalam program-program dalam pengelolaan dana desa”ujarnya. Proses edukasi yang dilakukan media  dalam jurnalisme lingkungan mempunyai peran penting dalam program pelestarian lingkungan, tambah Rizkie.

Sementara itu, Muhammad Nizar Abdurrani yang juga merupakan trainer dalam pelatihan yang diikuti puluhan wartawan dari seluruh Aceh tersebut dalam materinya menjelaskan, media mempunyai kekuatan untuk mendorong tindakan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.” Jurnalistik lingkungan sendiri telah menjadi genre dalam dunia jurnalisme, jurnalistik lingkungan adalah kegiataan pemberitaan, mengumpulkan dan memproses dan menerbitkan informasi lingkungan”ujar pria yang juga mantan wartawan The Globe Journal ini.

“Dalam ada jurnalistik lingkungan ada berbagai isu lingkungan yang bisa diliput oleh media, seperti misalnya, sejarah hutan, satwa, hasil-hasil hutan non kayu, status daerah hutan dan hasil-hasil penelitian tentang hutan atau tentang lingkungan dan lain-lain yang berhubungan dengan lingkungan” Ujar ketua greenjurnalist Aceh ini.

Tantangan bagi jurnalis lingkungan adalah terkadang banyak media yang tidak memberikan space atau memberikan ruang bagi isu lingkungan, dan sinilah dituntut kekreatifan sang jurnalis untuk mengamas liputannya dan melakukan dialog yang bersama dengan redaksi media tersebut”Pilihan lain, sang wartawan dapat membuat blog sendiri, toh saat ini AJI Indonesia telah mengakui blogger selama blogger tersebut bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik”ujar Nizar. Sementara itu, Rizkie mengatakan solusi yang dapat dilakukan terhadap minimnya space tentang isu lingkungan adalah memfaatkan jaringan organisasi lingkungan untuk menerbitkan liputan yang dilakukan oleh jurnalis tentang lingkungan.

Selain media menstream , jurnalisme warga juga sangat penting dalam edukasi lingkungan, penyebaran informasi melalui media jurnalisme warga terkadang lebih efektif, seperti misalnya media jejaring sosial, seperti facebook, twitter, blogspot dan media sosial lainnya,” Program Lestari USAID juga melakukan training kepada jurnalisme warga” kata Rizkie menambahkan.

Proyek USAID Lestari mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi rumah kaca (GRK) melestarikan keanekaragaman hayati di ekosistem hayati di ekosistem hutan dan manggrove yang bernilai secara akan simpanan karbon.  Program ini juga mendorong perbaikan tata gunalahan, tata kelola hutan lindung, perlindungan spesies kunci, praktek sektor swasta dan industry yang berlanjutan serta peningkatan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi.  Proyek Lestari Usaid diimplementasikan oleh Tetra Tech bersama konsorsium yang terdiri dari, WWF-Indonesia, Wincork Internasional, Wildlife Conservation Society (WCS), Blue Forest, Yayasan Sahabat Cipta, PT Hydro South Pola Carbon, Sustainable Travel Internasional (STI), Michigan State University dan Field Foundation. Proyek ini berlangsung dari Agustus 2015 hingga Juli 2020.

Program Lestari Usaid dilaksanakan di enam lanskap di tiga pulau terbesar Indonesia, di Sumatera bagian Utara, terdapat di Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya termasuk Taman Nasional Leuser dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.  Sementara, di Kalimantan Tengah di lanskap Katingan-Kahayan iyaitu Kabupaten Pulang Pisau, Katingan dan Gunung Mas, Kotamadya Palangkaraya dan Taman Nasional Sebangau dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.  Demikian juga di Papua, terdapat di lanskap Sarmi dan Cyclops, Lanskap Lorentz Lowland yang mencakup Mimika dan Asmat ditambah sebagian dari Taman Nasional Lorenzt, Lanskap Mappi-Bouven Digoel yang terletak di pesisir Papua. Program ini mempunyai kantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang di setiap lanskap.  (Arsadi Laksamana) -->

Cara Bojonegoro berkawan dengan bencana

Bupati Bojonegoro berbincang dengan warga korban banjir. 
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Menjadi daerah dengan potensi bencana yang besar baik banjir, longsor dan angin puting beliung di kala musim penghujan.  Saat musim kemarau, bencana kekeringan dan kebakaran pun melanda. Tak kenal musim, bencana silih berganti menghampiri Kabupaten Bojonegoro.
Kendati demikian, bukan berarti bencana yang datang itu menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Bojonegoro. Justru dari bencana yang pernah melanda kabupaten dengan julukan Kota Tayub ini yang menjadi titik awal pembelajaran dalam berinovasi.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Bojonegoro Suyoto atau akrab disapa Kang Yoto dalam Seminar Success Story yang merupakan rangkaian acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) BNPB dan BPBD di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (25/02/2016).
Menurut Kang Yoto, pengalaman lah yang membuat Bojonegoro pada akhirnya sukses mengelola bencana. Dimana bencana kekeringan melahirkan sistem tampungan air (embung) dan manajemen air. Sementara bencana banjir memunculkan ide paving, belimbing, kolam renang dan batu bata.
“Kalau Bojonegoro dianggap sukses, itu lahir dari kesanggupan proses memahami inti masalah. Bekerja keras dan bersinergi bersama tanpa henti dan tanpa saling menyalahkan,” kata dia.
Di hadapan sejumlah perwakilan dari BNPB/BPBD se-Indonesia dan beberapa kepala daerah yang hadir, Kang Yoto pun sedikit menceritakan kembali bagaimana banjir di akhir 2007 yang memporakporandakan seluruh Bojonegoro. Wilayah kota yang dalam sejarah tak pernah tersentuh banjir pun luluh lantak tak kuasa menahan limpahan air sungai Bengawan Solo.
Bak kebakaran jenggot, pemerintah pun tak tahu harus berbuat apa saat melihat air yang mengalir deras secara perlahan merendam daerah-daerah dalam kota. “Waktu itu saya baru terpilih jadi Bupati, dilantik pun belum. Waktu itu belum ada BNPB dan BPBD. Apa yang terjadi? Kami dan masyarakat kalang kabut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bukan perkara gampang untuk merumuskan tata kelola bencana. Karena pemerintah dituntut harus tepat dan cerdas menentukan indikator.
Berkaca dari segelintir bencana yang pernah melanda, Pemkab Bojonegoro bersama dengan seluruh elemen masyarakat menentukan beberapa indikator penanggulanganan bencana tersebut. Pertama, mengenali daerah baik posisi dan kontur serta jenis bencana yang rawan terjadi. Kedua, mengenali potensi bencana yang dominan terjadi serta proses terjadinya bencana.
Setelah mengetahui semua latar belakang dan sejarah inilah pemerintah daerah mengambil peranan aktif melakukan sosialisasi, sekaligus belajar bersama masyarakat. Sehingga masyarakat setidaknya mengetahui apa yang harus dilakukan sesaat sebelum bencana datang. Bahkan pemerintah daerah memasukkan kurikulum renang sebagai kurikulum wajib di muatan lokal mulai jenjang SD.
Tak hanya sampai di situ, Kang Yoto pun mendorong pihaknya untuk membuat rumusan strategis bahwa bencana bukan untuk dilawan namun untuk dijadikan kawan. Sebab, melawan dirasa bukan lagi menjadi solusi masih mendapatkan kiriman air dari berbagai daerah Jawa Tengah yang melalui sungai Bengawan Solo.
Kedua, adalah dengan membangun sinergitas dan berbagi peran secara tepat yang melibatkan semua komponen baik aparat pemerintah daerah, jajaran vertikal, masyarakat, relawan, media dan Satuan Linmas. Secara khusus peran pemerintah dalam tata kelola bencana terbagi dalam beberapa fungsi yakni fungsi kendali informasi, fungsi kendali alat dan sumber daya manusia, serta fungsi fasilitator dan koordinasi.
“Kini banjir bagi warga Bojonegoro tak lagi jadi hal yang ditakuti. Bahkan beberapa tempat sampai memiliki spanduk bertuliskan ‘Selamat Datang Banjir’. Unik kan?,” kata Kang Yoto dengan nada canda.
Untuk diketahui, Pemkab Bojonegoro tak hanya memikirkan titik pengungsian untuk manusia, akan tetapi juga membuat pengungsian yang difokuskan untuk ternak. Bahkan, disediakan pula pakan dan pemeriksaan hewan untuk memantau kondisi hewan ternak yang diungsikan. (BL).
-->

Illegal Logging kembali terjadi di Papua, Polhut Amankan 400 Batang Kayu Merbau



PAPUA, BERITALINGKUNGAN.COM- Akvitas illegal logging kembali terjadi Papua, tak kurang dari 5 unit truk bermuatan 400 batang kayu Merbau tanpa dilengkapi dokumen di Nimbokrang Kabupaten Jayapura berhasil diamankan oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brikade Kanguru Balai Besar KSDA Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Papua bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua mengamankan 5 unit truk bermuatan 400 batang kayu Merbau tanpa dilengkapi dokumen di Nimbokrang Kabupaten Jayapura.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Balai Besar KSDA Papua, Gunung Nababan kepada Beritalingkungan.com melalui keterangan tertulisnya. Ia menjelaskan, keberhasilan penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua melalui Kabid Perlindungan Yohanis Huik, S.Hut, M.Si, pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 21.00 WIT bahwa ada kegiatan pengangkutan kayu illegal dari daerah Taja Lereh dengan tujuan Nimbokrang dan Sentani. Berdasarkan laporan tersebut, Kabid Perlindungan Dishut langsung berkoordinasi dengan SPORC Brigade Kanguru untuk segera melakukan penangkapan.

Pada pukul 23.00 WIT dengan kekuatan 3 personil Dishut Papua dan 7 personil SPORC Brigade Kanguru begerak dari Abepura (Mako SPORC) menuju Nimbokrang dan menemukan 5 truk pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen sekitar pukul 02.00 WIT dini hari (23 Februari 2016).

Tim langsung menggiring 5 truk tersebut ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Kini seluruh barang bukti berupa 5 truk bermuatan 400 batang kayu Merbau sudah diserahkan ke penyidik PPNS Dishut Papua dan SPORC Brigade Kanguru Balai Besar KSDA Papua untuk penanganan lebih lanjut.

Sementara Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Novrizal dalam rilisnya yang diterima Beritalingkungan.com mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkatkan upaya pengamanan kawasan dan penindakan kepada para pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk illegal logging dan perambahan kawasan.

Penindakan secara tegas kepada pelaku illegal logging dilakukan karena merupakan salah satu modus dalam mata rantai perambahan kawasan hutan.

Ditambahkan, sampai  saat ini beberapa kawasan hutan konservasi dirambah masyarakat. Padahal hutan konservasi merupakan benteng terakhir sumberdaya keanekaragaman hayati Indonesia dan sumber air yang harus dijaga keberadaannya untuk mendukung kehidupan masyarakat.

“Untuk itu perlu terus ditingkatkan peran serta masyarakat dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum illegal logging dan perambahan di kawasan konservasi dan kawasan hutan lainnya.”tandasnya (Wan).

-->

PTTEP dinilai bingung hadapi somasi pencemaran Laut Timor


KUPANG, BERITALINGKUNGAN.COM-Perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia Pty.Ltd (PTTEP AA), dalam tragedi meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009, mulai kebingungan saat rakyat pesisir Nusa Tenggara Timur melayangkan somasi guna meminta pertanggungjawabannya.

"Surat somasi kepada salah satu anak perusahaan BUMN Thailand yang berbasis di Perth, Australia Barat itu disampaikan melalui Menteri ESDM Sudirman Said," kata juru bicara Tim Advokasi Skandal Laut Timor (TasLaMor) Herman Jaya kepada kepada pers di Jakarta kemarin.

Herman Jaya menambahkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari jaringan Peduli Timor Barat di Perth, Australia Barat, PTTEP AA mulai kebingungan menghadapi somasi rakyat NTT sehingga telah mengutus Gavin Ryan, pengacara mereka (in house Legal Council PTTEP AA) ke Indonesia untuk melobi dengan pihak kementerian terkait.

"Selama hampir dua minggu lamanya, Gavin Ryan berada di Indonesia untuk melakukan lobi-lobi dengan sejumlah kementerian terkait agar bisa meredam kasus tersebut. Kami tahu semua pergerakannya di Indonesia," ujarnya.    

Inti dari somasi tersebut, kata Herman Jaya, meminta sekaligus mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membekukan izin operasional serta aset yang dimiliki perusahaan minyak asal Thailand itu di Indonesia.

Ia menambahkan surat somasi dari rakyat pesisir di Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran Laut Timor itu, didelegasikan sepenuhnya kepada Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) pimpinan Ferdi Tanoni.

Lembaga non pemerintah yang berkedudukan di Kupang, NTT ini dinilai tak pernah berhenti menyuarakan kasus tersebut sejak kilang minyak Montara meledak di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

Berdasarkan hasil penelitian sejumlah ahli kelautan, hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor ikut tercermar yang kemudian membawa dampak buruk terhadap usaha budidaya rumput laut di wilayah pesisir kepulauan Nusa Tenggara Timur serta menurunnya hasil tangkap para nelayan yang berbasis di Laut Timor.

"Setelah meledaknya kilang minyak Montara di Laut Timor, hasil tangkapan para nelayan tradisional dari NTT yang telah memilih Laut Timor menjadi ladang kehidupannya, terus menurun dari waktu ke waktu hingga memasuki tahun ke-7 di 2016 ini," tambah Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antralamor) H Farren Mustafa.

Ia tidak merinci penurunan hasil tangkapan nelayan tersebut, namun sebagai seorang nelayan, H Farren Mustafa cukup merasakan penurunan hasil tangkapan tersebut.

"Jika dalam sehari kita bisa menangkap lima ton ikan kakap merah di Laut Timor, setelah wilayah perairan Laut Timor tercemar, untuk mendapatkan lima ton kakap merah dalam sebulan pun nyaris tidak tercapai. Ini salah satu contoh yang kami hadapi sampai saat ini," katanya menjelaskan.

Mustafa menambahkan TasLaMor telah mengirimkan Somasi II kepada Menteri ESDM di Jakarta pada 3 Februari 2016, karena somasi pertama tertanggal 11 Desember 2015, belum dijawab oleh Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala SKK Migas.

"Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membekukan seluruh izin dan aset PTT Exploration and Production Public Company (PTTEP) yang beroperasi di Indonesia dalam tempo 30 hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan.guna mempertanggungjawabkan tindakan kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat Indonesia yang bermukim di pesisir NTT," kata Herman Jaya.

Ia menambahkan bila Menteri ESDM bisa meminta PT Lapindo Brantas Inc menghentikan rencana pengeboran sumur baru di Sidoarjo, Jawa Timur dan meminta SKK Migas untuk menghentikan kegiatan Lapindo supaya masyarakat tidak terganggu, maka kami juga meminta agar perlakuan yang sama dikenakan kepada PTTEP AA.

"Muara dari perjuangan ini adalah untuk kepentingan rakyat banyak, karena terlalu lama menderita tanpa ada titik peduli dari perusahaan pencemar untuk memperbaiki nasib mereka agar bisa merajut hidup baru untuk meraih sejahtera," demikian Herman Jaya. (Rudy)


Greenpeace dukung Indonesia Bebas Sampah 2020

Sampah plastik mencemari lautan.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Greenpeace mendukung gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 dan menyerukan agar Indonesia segera berbenah dalam pengelolaan sampah terutama sampah yang mencemari lautan.

“Indonesia sebagai penyumbang sampah ke lautan kedua terbesar di dunia, harus segera berbenah diri dalam pengelolaan sampahnya, karena banyak sampah yang berakhir di lautan dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut Indonesia yang indah“ ujar Arifsyah Nasution, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia.

Diungkapkan, aktivis Greenpeace turut mengambil bagian dalam aksi di Hari Peduli Sampah kemarin yang serentak dilakukan di 8 kota yaitu Padang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jayapura, dan Jakarta, sebagai dari dukungan Greenpeace terhadap Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020.

Masyarakat dunia terus menghasilkan lebih banyak sampah dan limbah. Untuk mengubah tren yang mengkhawatirkan ini, dukungan politik pemerintah dan inovasi serta pertanggungjawaban industri yang kuat sangat dibutuhkan. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terpadu dan mengatasi akar masalahnya.

Inisiatif terbaru pemerintah untuk membangun pengolahan sampah waste to energy teknologi thermal seperti insinerator termasuk gasifikasi dan pyrolisis yang direncanakan akan dibangun di 7 kota di Indonesia malah akan menghasilkan masalah baru dan bukan merupakan solusi.

“Mitos terbesar dari insinerator adalah bahwa ia membuat sampah hilang. Pada kenyataanya sampah hanya berubah bentuk menjadi gas dan disebar ke udara, perairan dan daratan yang luas. Pembakaran yang terjadi di insinerator menghasilkan berbagai polutan berbahaya termasuk Dioxin, material paling beracun yang dikenal ilmu pengetahuan yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Jika pemerintah terus bersikukuh membangun insinerator dan sejenisnya ini sama saja dengan secara sengaja meracuni udara dan lingkungan kita” tambah Ahmad Ashov Birry, Juru Kampanye Detox Greenpeace Indonesia melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Insinerator melepaskan berbagai polutan dalam bentuk gas, abu dan residu beracun lainnya. Filter yang digunakan untuk membersihkan gas dalam cerobong ininerator juga menghasilkan limbah beracun padat dan cair, yang pada akhirnya juga harus dibuang.

Satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi ini dan melindungi lautan dari pencemaran yang akut dengan menghindari produksi sampah dan limbah beracun dengan menghapuskan penggunaan bahan beracun berbahaya, mentransformasi proses produksi dan penanganan setelah pakai dari berbagai produk yang kita gunakan.

“Aksi masyarakat di Hari Peduli Sampah Nasional ini sudah seharusnya diikuti kepedulian pemerintah untuk tidak membangun insinerator dan sejenisnya yang hanya akan membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap insinerator telah berkembang di seluruh dunia.”ujarnya.

Seraya menambahkan, masyarakat telah menyadari bahwa tidak ada tempat untuk pembakaran sampah dan limbah B3 dalam masyarakat yang berkelanjutan. Indonesia harus bebas sampah, dan bebas insinerator.(Wan)
-->

Top