ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Reklamasi 17 Pulau Buatan di Utara Jakarta Hancurkan Ekosistem Mangrove

Reklamasi 17 Pulau Buatan di Utara Jakarta. Foto : Ist.

JAKARTA, BL- Mega proyek reklamasi 17 pulau buatan di utara Jakarta diyakini akan menghancurkan ekosistem mangrove yang tersisa di Jakarta. Kegiatan reklamasi dengan penimbunan akan mengubah kondisi ekologi lingkungan mangrove yang menghendaki syarat syarat tertentu terhadap kadar garam, pasang surut air laut dan pelumpuran.

“Kehilangan mangrove di Teluk Jakarta mempunyai dampak ekologi yang sangat serius,” demikian dikatakan Marison Guciano, Koordinator Komunitas Indonesia Friends of The Animals (Ifota) Selasa (25/8).

Menurut Marison, hancurnya ekosistem mangrove menyebabkan kerusakan habitat alami dan punahnya berbagai jenis flora fauna dan biota tertentu.

“Ekosistem mangrove di Jakarta merupakan tempat tinggal aneka jenis burung dan berbagai satwa lain yang sulit ditemukan di wilayah Jakarta lainnya. Ada 90 an jenis burung yang hidup di wilayah ini. Sekitar 17 jenis di antaranya adalah jenis burung yang dilindungi,” tutur Marison.

Selain burung, ekosistem mangrove juga menjadi tempat hidup berbagai spesies reptilia seperti biawak air (Varanus salvator), ular sanca kembang (Python reticulatus), ular sendok Jawa alias kobra Jawa (Naja sputatrix), ular welang (Bungarus fasciatus), buaya muara (Crocodylus porosus) dan lainnya.

Disebutkan Marison, Jakarta telah kehilangan luasan hutan mangrovenya dalam waktu yang relatif cepat. Pada tahun 1960 luas kawasan hutan mangrove di pesisir utara Jakarta seluas 1.300 hektare (Ha). Kini, kawasan hutan mangrove yang tersisa 327 hektar. Namun, dari 327 hektar itu, akibat tingginya tingkat kerusakan, diperkirakan hanya tinggal 10% yang tertutup oleh vegetasi berpohon-pohon. Sebagian besar telah berubah menjadi rawa terbuka yang ditumbuhi rumput-rumputan, gelagah (Saccharum spontaneum) dan eceng gondok (Eichchornia crassipes).

Selain mengakibatkan kepunahan flora fauna dan biota laut, reklamasi dinilai Marison juga akan semakin memperparah banjir rob atau air laut pasang di Jakarta bagian utara.

“Terjadi peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya berfungsi sebagai kolam telah berubah menjadi dataran. Maka, daerah pantai lainnya rawan tenggelam dan mempercepat intrusi air laut ke daratan,” tegasnya.

"Reklamasi ini harus dihentikan karena tidak menciptakan keadilan ekologi. Yang diuntungkan hanya pengembang atau developer," sambungnya.
-->

Topan Goni Terjang Filipina, 15 Orang Dilaporkan Tewas

Topan Goni ialah topan kesembilan dari 20 fenomena serupa yang diduga bakal melanda Filipina tahun ini. Foto : EPA.


MANILA, BL- 15 orang dilaporkan tewas akibat longsor dan banjir yang dipicu Topan Goni di bagian utara Filipina.

Topan yang membawa angin berkecepatan 140 km/jam hingga 195 km/jam tersebut seperti  dilaporkan merusak hampir 1.000 rumah, kata Alexander Pama, selaku kepala badan penanggulangan bencana Filipina.

“Langkah evakuasi sebelumnya telah dilakukan di sebagian besar kawasan yang terpapar topan. Namun, sayangnya, beberapa daerah tidak melakukan evakuasi dini dan beberapa melakukan evakuasi ketika topan mulai menerjang,” kata Pama seperti dikutip kantor berita AFP.

Akibatnya, sejumlah korban berjatuhan. Beberapa di antara mereka terkubur longsor yang disebabkan derasnya hujan, seperti terjadi pada 12 orang di Provinsi Benguet.

Posisi Topan Goni kini dilaporkan berada sekitar 430 kilometer sebelah timur laut Kota Basco di Provinsi Batanes, bagian paling utara Filipina. Topan itu diperkirakan bakal menerjang Taiwan dan bagian selatan Jepang dalam 24 jam mendatang.

Topan Goni ialah topan kesembilan dari 20 fenomena serupa yang diduga bakal melanda Filipina tahun ini.

Selama beberapa tahun terakhir, Filipina senantiasa dilanda badai dan topan. Yang paling ganas ialah Topan Haiyan pada November 2013 yang mengakibatkan lebih dari 7.300 orang meninggal dunia atau hilang.(AFP/BBC)
-->

Mega Proyek Reklamasi 17 Pulau Buatan di Utara Jakarta Gusur Habitat Elang Bondol

Elang Bondol. Foto : Wikipedia.

JAKARTA, BL- Jakarta diprediksi segera kehilangan maskotnya. Elang bondol (Haliastur indus) yang ditetapkan sebagai Fauna Identitas (Maskot) Provinsi DKI Jakarta mendampingi Salak Condet (Flora Identitas) berdasarkan Keputusan Gubernur No 1796 Tahun 1989 diprediksi tak akan ditemui lagi di alam bebas Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan koordinator Komunitas Indonesian Friends of The Animals (Ifota) Marison Guciano di Jakarta, Jumat (21/8).

Menurut Marison, rencana Mega Proyek Reklamasi 17 Pulau Buatan di Utara Jakarta akan menggusur habitat elang bondol.

"Berdasarkan hasil survei tahun 2004, populasi elang bondol di Kepulauan Seribu, Jakarta, hanya tinggal 15 ekor saja. Elang bondol bukanlah burung migran atau suka berpindah-pindah tempat. Oleh karena itu mega proyek reklamasi 17 pulau buatan di utara Jakarta yang menggusur habitat elang bondol dipastikan akan menyebabkan kepunahan maskot Jakarta ini," tuturnya melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Seperti diberitakan, Pemerintah DKI Jakarta telah memberi izin PT Muara Wisesa Samudera, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) untuk melakukan reklamasi/membangunan proyek 17 pulau buatan di Utara Jakarta. Di atas daratan pulau yang dibangun itu akan berdiri properti mewah.

Menurut Marison, dari pada memberi ijin reklamasi kepada Agung Podomoro, Pemda DKI sebaiknya melakukan penanaman bakau atau mangrove di pesisir Jakarta. Selain berfungsi sebagai resapan dan penahan air laut pasang, keberadaan mangrove juga untuk menciptakan keadilan ekologis bagi satwa liar  untuk hidup.

Di Indonesia sendiri Elang Bondol termasuk satwa yang dilindungi dan terdaftar dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

"Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama seharusnya berfikir bahwa ia adalah pemimpin pemerintahan, bukan eksekutif sebuah perusahaan. Ia sedang mengelola negara, bukan mengelola bisnis perusahaan. Oleh karena itu bukan kepentingan finansial yang harus ia kedepankan," katanya.(Marwan Azis)

-> -->

Penerapan Awig-Awig di Lombok Bantu Pelestarian Laut

Ilustrasi nelayan. Foto : Antara
LOMBOK, BL- Penerapan awig-awig di Lombok Barat dan Lombok Timur dalam pengelolaan perikanan dapat melindungi tradisi nelayan tradisional dan membantu pelestarian laut. 

Awig-Awig memuat aturan adat yang harus dipenuhi setiap warga masyarakat di Lombok Barat dan Bali, dan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak terutama dalam berinteraksi dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan .  

Penerapan awig-awig didasari oleh kesadaran masyarakat terhadap praktek penangkapan ikan yang merusak terjadi dan berdampak pada kehidupan mereka. Awig-awig juga telah menjadi aturan tertulis dalam pengelolaan perikanan di wilayah tersebut untuk menjaga laut mereka. Awig-awig merupakan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur masalah tertentu untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Grazia Borrini-Feyerabend, Global Coordinator ICCA usai melakukan  kunjungan lapangan bersama peserta Kegiatan Regional ICCA Knowledge Sharing and Capacity Building Event pada Rabu, 19 Agustus 2015 kemarin ke Jerowaru, Telok Jor, Lombok Timur. Pertemuan ICCA (Indigenoues People’s Community Conserved Area and Territories/ Wilayah dan Perbatasan Komunitas Terkonservasi milik Masyarakat Adat ) South East Asia Knowledge Sharing and Capaciity Building sendiri dilaksanakan di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat dari tanggal 17 Agustus hingga 22 Agustus 2015 lalu.  

Menurutnya kearifan local masyarakat penting untuk dihargai. Mempelajari sejarah menjadi penting bagi masuarakat adat dalam menentukan kearifan local. Menghargai sejarah menjadi penting untuk menentukan masa depan masyarakat adat.

“Sebelum kita mempelajari ICCA’s, kita harus mengerti sejarah mereka. Disana kita bisa mempelajari kearifan lokal mereka, dan menghargai pengertian kolektif mereka seperti ada peraturan dan denda adat yang bertujuan untuk konservasi wilayah mereka,” sambung Grazia.

Konservasi masyarakat adat merupakan bentuk keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan di ICCA Consortium. “ICCA bisa disebutkan sebagai model pengelolaan kawasan sumber daya alam berbasis kearifan lokal,” kata Catharina Dwihastarini, Koordinator Nasional Global Environment Facility, Small Grant Programme (GEF SGP) Indonesia.

Sejalan dengan kegiatan ICCA ini, GEF SGP Indonesia telah berkomitmen mendukung kegiatan komunitas adat yang dapat megelola sumber daya alamnya dan kearifan lokal menjadi berdaya. Karena komunitas adat itu bisa berdaya dan berkembang jika mereka juga sudah bisa menghasilkan suatu produk-produk dengan memanfatkan hasil alam yang mereka punya. “Menjadi penting jika kita bicara masyarakat adat, kita harus menjunjung dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada di sekitar mereka. Sehingga mereka dapat hidup tenang di wilayah mereka, dan bisa memanfaatkan kearifan lokal untuk penghidupan mereka,” jelasnya.(Marwan Azis).

-->

Pendokumentasian Masyarakat Adat Penting Dilakukan

Ilustrasi masyarakat adat. Foto : reddplus.go.id
LOMBOK, BL- Penyelesaian identifikasi dan pendokumentasian masyarakat adat menjadi penting untuk dilakukan, seiring semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan makin masifnya pembukaan lahan oleh perkebunan besar dan kegiatan pertambangan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kasmita Widodo, Koordinator Working Group Indigenous Indonesia-People Indonesia (WGII) dalam Konferensi Pers ICCA South East Asia Knowledge Sharing Capacity Building Event di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Jum'at, 21 Agustus 2015.

“Saat ini WGII sedang melengkapi dokumentasi dan pemetaan wilayah adat-lokal. Tantangan terbesarnya tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah masyarakat adat-lokal. Harapannya, WGII dapat menjadi simpul jaringan gerakan pelestarian alam dan kearifan lokal yang ada di Indonesia,” kata Kasmita melalui siaran persnya yang diterima Beritalingkungan.com. 

Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam melestarikan alam dan wilayahnya. Masyarakat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan misalnya, telah mempraktekan Borong Karamaka dari generasi ke generasi. Masyarakat Haruku di Maluku mempraktekan Sasi dalam memantau pertumbuhan ikan lompa, untuk memastikan ketersediaan saat waktu panen tiba dan sekaligus memastikan regenerasi populasi ikan lompa. Masyarakat Dayak Kenyah di Malinau, Kalimantan Utara yang melindungi kawasan hutan dan daerah aliran sungai dalam bentuk Tana Ulen.

“Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9/2006 Lombok Timur dan No. 10/2006 yang mengatur pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat local. Perda ini juga dikenal dengan awig-awig pendekatan adat dan partisipatif untuk pengelolaan sumber daya,” ujar Amin Abdullah, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN) Lombok. “Namun penerapan awig-awig ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat agar tradisi melaut yang arif tetap lestari,” tambah Amin.

Pentingnya pengakuan dan dukungan Negara dalam identifikasi masyarakat adat dan kebutuhannya juga dirasakan oleh oleh partisan dari Negara lain, Filiphina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Timor Leste dan Taiwan. Di Vietnam, saat ini mereka juga akan membentuk Working Group dan akan melakukan identifikasi tantangan masyarakat adat di Vietnam.

Di Sabah, Malaysia, sudah melangkah lebih maju. Mereka akan mengadakan pertemuan semua stakeholder yang terkait seperti LSM, Pemerintahan, Donor dan Komunitas adat untuk membentuk suatu Kelompok kerja. “Selain target membentuk suatu working group, tujuan kami adalah ingin menjunjung kembali kearifan lokal yang ada di Malaysia,” ungkap Gordon John Thomas dari PACOS Trust yang selama ini aktif mendampingin masyarakat adat di Sabah, Malaysia.

Salah satu kearifan lokal masyarakat adat di Sabah, Malaysia adalah Tagal atau peraturan lokal. Tagal Sungai misalnya, berisi aturan adat dalam mengambil ikan. Mereka memiliki zona-zona yang berbeda dalam menangkap ikan di sungai. Setiap zona mempunyai aturan penangkapan yang berbeda-beda sesuai dengan ikan-ikan yang dilindungi. Zona merah adalah wilayah sungai dimana ikan-ikannya harus dilindungi, dan hanya boleh mengambil ikan dalam jangka waktu tertentu untuk dikonsumsi. Zona kuning dan hijau merupakan zona bahaya untuk menangkap ikan dari jenis yang lainnya.

Melihat tantangan ini, ICCA Consortiom hadir untuk menguatkan kearifan lokal di semua Negara anggota. Dalam kegiatan ini hadir pula Terence Hay-Edie, Programme Manager GSI Support UNDP GEF SGP. Global Support Initiative atau GSI merupakan kolaborasi inisiatif yang didukung oleh UNDP GEF SGP, Kementerian Lingkungan Jerman (BMU), ICCA Consortium, IUCN dan UNEP WCMC Mendukung ICCA serta promosi keefektifannya melalui peningkatan kapasitas ICCA Consortium. “Kami melihat banyaknya potensi sumber daya alam dan budaya yang tinggi di Indonesia. Senang sekali dalam kegiatan ini kita saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang masyarakat adat di Asia Tenggara terutama di Indonesia yang perlu digali dan didukung,” tutup
Terence Hay-Edie.
-->

Menteri LHK : Perubahan Iklim Mulai Menunjukkan Gejala Nyata

Ilustrasi perubahan iklim (climate change).
JAKARTA, BL- Sekarang ini perubahan iklim mulai menunjukkan gejala nyata seperti udara yang panas di beberapa kota termasuk Jakarta, serta beberapa daerah telah alami kekeringan.

Hal tersebut disampaikan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, perwakilan Kemenlu dan Kemenkeu, Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, dan Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja, guna membahas tentang persoalan perubahan iklim yang serius (22/8).

Menteri Siti menerangkan, materi pertemuan menyangkut program dan rancangan jangka panjang hingga tahun 2030 bahkan 2045 terkait prospek mitigasi dan adaptasi ancaman lingkungan dalam hal ini perubahan iklim. Serta rencana pertemuan dunia di Paris tentang perubahan iklim.

Meski begitu Siti menjelaskan, Indonesia memiliki ketahanan nasional yang mengagumkan bangsa lain di dunia. Ketahanan berupa keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai kesulitan bangsa dan keluar dari kesulitan dengan mulus dan baik. Maka kali ini juga mengedepankan ketahanan nasional atas perubahan iklim pada konteks pangan, energi dan air.

"Di Indonesia praktek nyata dalam mitigasi dan adaptasi atasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan, karena Indonesia memang memiliki keragaman yang baik dan tinggi variasinya baik dalam ekologis maupun dalam sistem sosial, sehingga ekosistem Indonesia pada dasarnya adalah ekosistem yang kuat," jelasnya seperti dilansir laman RMOL.

Meskipun demikian kata Siti, harus dijaga dan diwaspadai terus wilayah pulau-pulau di Indonesia. Terutama pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan naiknya muka air laut.(RMOL)

> -->

Peta Kasepuhan Pasir Eurih dan Sindang Agung Resmi Disahkan


Jelajah di Kesepuhan Ciptagelar. Foto : Marwan Azis/Beritalingkungan.com
LEBAK, BL- Menyongsong 70 Tahun Kemerdekaan RI, masyarakat Kasepuhan mengesahkan Peta Kasepuhan Pasir Eurih dan Sindang Agung kabupaten Lebak.  Peta hasil kerja pemetaan wilayah adat masyarakat Kasepuhan tersebut telah disahkan pada 12 Agustus 2015.

Sahnya peta kasepuhan yang terletak di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten ini menambah jumlah peta partisipatif yang telah disetujui oleh para pihak di wilayah masing-masing. Sebelumnya, peta partisipatif Kasepuhan Karang, Cirompang, Cibedug, Citorek, Cisitu dan Ciptagelar telah dulu disepakati dan disahkan. Dengan disahkannya peta Kasepuhan Pasir Eurih dan Sindang Agung, berarti wewengkon Kasepuhan yang telah diketahui dengan pasti adalah seluas 21.052,75 hektar, di luar wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar.

Menurut Rojak Nurhawan, Manajer Pemberdayaan Masyarakat Rimbawan Muda Indonesia (RMI),  acara pengesahan peta tersebut disaksikan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah desa, para sesepuh dari beberapa kasepuhan, perwakilan perempuan kasepuhan, perwakilan kepolisian, TNI, dan badan legislatif Kabupaten Lebak di Imah Gede Kasepuhan Pasir Eurih. Imah Gede adalah rumah adat yang ditempati oleh tetua adat Kasepuhan.

“Peta Kasepuhan ini diperlukan untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk membuktikan keberadaan wilayah adat sebagai salah satu syarat pengakuan pemerintah untuk pemenuhan unsur Masyarakat Hukum Adat sesuai di UU 41/1999 tentang Kehutanan,"ujarnya.

Sementara itu lanjut Rojak, di internal kasepuhan peta berfungsi untuk membangun ruang kesepakatan batas dengan kasepuhan tetangga dan desa tetangga sehingga akan menghindarkan dari konflik batas di masa yang akan datang. Peta ini juga dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

 “Terdapat 11 kasepuhan dari 58 di Kabupaten Lebak yang wilayah adatnya diklaim masuk ke dalam wilayah kelola TNGHS. Dari pemetaan partisipatif ini, diketahui  14.138,05 hektar area wewengkon Kasepuhan tumpang tindih dengan TNGHS (hutan negara),” tambah Rojak.

Artinya, 67% dari data wilayah Kasepuhan yang sudah terpetakan, di luar Kasepuhan Ciptagelar, tumpang tindih dengan klaim wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Angka ini akan berubah apabila jumlah kawasan yang dipetakan bertambah.

Peta-peta partisipatif ini akan menjadi alat bantu bagi pemerintah khususnya KLHK, dalam upaya pemantapan kawasan hutan dan peruntukan bagi skema perhutanan sosial sekaligus harmonisasi pengelolaan kawasan hutan. 

"Peta partisipatif bisa dijadikan sebagai alat verifikasi dalam upaya resolusi konflik dan penyelesaian tumpang tindih hak dan pengelolaan lahan. Integrasi peta partisipatif ke dalam peta kawasan hutan juga merupakan cermin partisipasi aktif masyarakat dalam menyumbang kepada target 12,7 juta hektar lahan hutan yang diperuntukkan bagi rakyat sesuai dengan RPJMN 2015-2019,” ujar Imam Hanafi, Kepala Divisi Advokasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

“Proses penyusunan peta-peta ini, termasuk Peta Kasepuhan Pasir Eurih dan Sindang Agung dikerjakan oleh masyarakat yang bertugas untuk mendata tata batas wilayah yang akan dipetakan, dilanjutkan dengan proses penyusunan peta hingga menghasilkan data visual yang menggambarkan peta wilayah. Data ini kemudian diverifikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti wilayah-wilayah yang berbatasan dengan teritori ini, serta kepala desa dan perangkat pemerintah lainnya,” tutur Yadi, Carik Desa Sindanglaya yang juga merupakan salah satu anggota tim pemetaan partisipatif wilayah Kasepuhan Pasir Eurih.

Peta Kasepuhan saat ini tengah diselesaikan oleh masyarakat Kasepuhan dan didukung oleh berbagai organisasi seperti RMI, JKPP, AMAN dan BRWA. Peta-peta ini akan menjadi dasar yang kuat bagi pengakuan dari Pemerintah akan keberadaan masyarakat Kasepuhan, yang Peraturan Daerahnya sedang diinisiasi oleh DPRD Lebak didukung oleh 4 lembaga di atas serta Epistema Institute dan HuMa. (Marwan Azis)

Para Pemimpin Islam Deklarasikan Perjuangan Melawan Perubahan Iklim

Peserta Simposium Islam Internasional tentang Pemanasan Global di Istanbul, Turki.
TURKI, BL- Para pemimpin Islam dari 20 negara menyerukan agar diambil langkah segera untuk mengatasi pemanasan global, sesuai dengan ajaran Islam mengenai hal ini.

Para peserta Simposium Islam Internasional tentang Pemanasan Global di Istanbul, Turki, menyerukan agar negara-negara di dunia membuat kesepakatan yang mengikat dan adil tentang perubahan iklim dalam KTT di Paris bulan Desember mendatang.

Dalam deklarasinya mereka menyampaikan dukungan moral terhadap hal ini berdasarkan ajaran Islam.

Mereka meminta negara-negara kaya dan produsen minyak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghentikan sama sekali produksi bahan bakar fosil pada tahun 2050.

Selain itu seruan juga disampaikan kepada negara dan pelaku bisnis agar hanya menggunakan energi yang terbarukan.

Kewajiban agama

Deklarasi ini juga menyatakan bahwa 1,6 miliar Muslim punya kewajiban agama untuk berjuang melawan perubahan iklim dan meminta agar Muslim patuh pada perintah dalam Alquran untuk "tidak berlaku sombong di muka bumi".

Para peserta juga berpendapat mengenai perlunya peningkatan dukungan keuangan bagi komunitas yang rentan menjadi korban perubahan iklim.

Sebelumnya, Paus Fransiskus juga menerbitkan surat mengenai pencegahan perusakan lingkungan.
Sebanyak 1,6 miliar Muslim di bumi ikut bertanggung jawab memelihara lingkungan.

Mereka menyerukan agar negara kaya mengakui "kewajiban moral untuk mengurangi konsumsi sehingga negara miskin dapat mengambil keuntungan dari apa energi bumi yang bisa terbarukan".

Menurut situs deklarasi, seruan ini didukung oleh pemimpin agama seperti Mufti Besar Uganda dan Lebanon, mantan Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Ketua MUI, Din Syamsuddin, dan beberapa ulama lain. (BBC)
-->

MV Hai Fa Masuk Dalam Daftar Hitam Greenpeace

Kapal MV Hai Fa. Foto : Fleetmon.com.
JAKARTA,BL- Greenpeace memasukkan MV Hai Fa dalam daftar hitam kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak tercatat dan tidak diatur.

MV Hai Fa adalah Kapal Pengangkut Ikan (Reefer) Berbendera Panama  yang di Indonesia diurusi oleh PT Antarticha Segara Lines.

MV Hai Fa masuk dalam Greenpeace Blacklist setelah organisasi pembela lingkungan terbesar di dunia itu mencermati : Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon No: 1/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb; dan melakukan konfirmasi langsung yang diperoleh oleh Greenpeace dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tanggal 19 Juni 2015 lalu. 

Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com, mendesak seluruh negara dan pihak-pihak yang terkait dengan MV Hai Fa agar segera mengambil tindakan tegas yang diperlukan agar kelanjutan proses penegakan hukum terhadap kapal ikan yang mendukung penangkapan ikan ilegal, tidak tercatat dan tidak diatur (IUU Fishing) tersebut dapat segera berjalan.

“Pembatalan kerjasama bisnis, tidak memberikan akses perizinan, hingga penahanan kapal ataupun pelarangan bongkar-muat serta menolak seluruh hasil ikan yang diangkut oleh MV Hai Fa adalah bentuk tindakan tegas yang perlu dilakukan,”ujarnya.

Arifsyah juga mengapresiasi konsistensi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk terus bekerja membebaskan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dari praktek ilegal termasuk perikanan dengan cara dan alat tangkap yang merusak. Meski demikian, terkait dengan kelanjutan proses hukum MV Hai Fa, konsistensi tersebut kini diuji.

Dia melanjutkan, pemerintah sudah semestinya menerjemahkan konsistensi tersebut melalui tindakan tegas bagi oknum aparat penegak hukum yang diduga kuat dan terbukti terlibat dalam lingkar dan mata rantai kegiatan IUU Fishing di Indonesia.

“Keadaan ini menunjukan betapa mendesaknya bagi KKP bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi secara mendalam dan segera mengungkap misteri mengapa MV Hai Fa begitu mudahnya meninggalkan Pelabuhan Ambon tanpa dilengkapi dokumen surat yang disyaratkan,” tegas Arifsyah.(Wan)


Suhu Panas Melanda Medan

Ilustrasi Anak-anak India mandi di kolam di pinggiran New Delhi, Kamis (28/5). Lebih dari 1.700 orang meninggal akibat sapuan gelombang panas di India. Foto : AFP PHOTO/MONEY SHARMA.

MEDAN, BL- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprakirakan suhu di Kota Medan dan sekitarnya dapat mencapai 36 derajat celsius pada pekan pertama bulan Ramadhan.

Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan Lestari Purba di Medan, Senin, mengatakan, suhu yang mencapai 36 derajat celsiun itu akan berlangsung hingga akhir Juni 2015.

"Kemarin (Minggu, 21/6), suhunya tercatat 36,2 derajat celsius," katanya.

Menurut Lestari, suhu panas yang melanda Kota Medan dan sekitarnya disebabkan matahari sedang berada di atas belahan bumi utara yang merupakan posisi Indonesia.

Dengan kata lain, matahari persis sedang berada di atas bumi Indonesia sehingga menyebabkan suhu berbagai pelosik Tanah Air sangat panas.

Bahkan, wilayah pegunungan yang biasanya sejuk juga mengalami kondisi yang relatif panas yang suhunya bisa mencapai 32 derajat celsius.

Kemudian, Sumut sedang menerima tiupan angin barat daya yang sifatnya menyebar sehingga menggangu proses pembentukan awan.

Kondisi itu menyebabkan awan di atas Kota Medan dan sekitarnya menjadi sedikit sehingga sinar matahari tidak terhalang dan langsung menyinari bumi.

Keberadaan angin barat daya tersebut juga menyebarkan hawa panas yang muncul sehingga panas yang ada dirasakan di berbagai tempat.

"Suhu juga menjadi panas karena Sumut akan memasuki musim kemarau kedua," katanya.(Ant)

120 Orang Tewas di Karachi Akibat Gelombang Panas

Mandi ditengah gelombang panas. Foto : DailyMail/EPA.
SINDH, BL- Gelombang panas intens telah menewaskan lebih dari 120 orang selama akhir pekan di Kota Karachi yang ada di Pakistan bagian selatan, kata para pejabat, Senin.

"Ratusan pasien yang menderita akibat gelombang panas dirawat di rumah sakit-rumah sakit pemerintah," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sindh Saeed Mangnejo kepada kantor berita Reuters.

Suhu melonjak menjadi 44 derajat Celsius pada Sabtu (20/6) dan bertahan di 43 derajat Celsius pada Minggu (21/6).

Gelombang panas itu datang bersamaan dengan lonjakan permintaan listrik selama Ramadhan, ketika umat Islam berpuasa pada siang hari.

Pemerintah federal Pakistan dan K-Electric, perusahaan swasta yang memasok listrik ke wilayah Karachi, telah berjanji bahwa tidak akan ada pemadaman listrik pada saat keluarga-keluarga berkumpul untuk berbuka puasa saat matahari terbenam.

Namun listrik padam pada hari pertama bulan Ramadhan, mempengaruhi sebagian besar jantung finansial Pakistan dan rumah bagi 20 juta orang, yang sebagian melakukan aksi protes dengan menyalakan api unggun.

Para pejabat dari K-Electric tidak bisa segera dihubungi untuk dimintai komentarnya tentang skala atau penyebab pemadaman listrik yang menyebabkan banyak keluarga tanpa air, pendingin udara, kipas angin dan cahaya.

Salah satu rumah sakit terbesar di Karachi, Jinnah Postgraduate Medical Centre, melaporkan 85 kematian akibat sengatan panas dan dehidrasi.

Sebanyak 35 pasien di rumah sakit lain juga meninggal dunia akibat sengatan panas menurut para dokter. Dua pasien lainnya meninggal karena komplikasi yang berhubungan dengan panas, kata Mangnejo.



Korupsi dan salah kelola membuat Pakistan biasa mengalami delapan jam pemadaman listrik setiap hari, bahkan di daerah perkotaan kaya. Warga di daerah-daerah yang lebih miskin lebih parah terdampak pemadaman.

Pemerintah Pakistan yang kekurangan dana menjual listrik dengan tarif kurang dari biaya produksi, namun keterlambatan pembayaran kepada pemasok menyebabkan kekurangan listrik yang kronis.

Banyak keluarga kaya dan berpengaruh serta para pemilik pabrik memperburuk masalah dengan menolak membayar tagihan listrik mereka atau melakukan penawaran dengan petugas perusahaan listrik yang korup (Reuters/Ant)

Pemberantasan pencurian ikan berkontribusi penurunan impor BBM

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menunggu detik-detik peledakan kapal nelayan asal Thailand, di Selat Dempo, Kepri, 9 Februari 2015. Foto : ANTARA/Joko Sulistyo
JAKARTA. BL- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Republik Indonesia juga berkontribusi kepada penurunan impor bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.

"Menteri ESDM berbisik kepada saya 30 persen impor BBM turun," kata Susi Pudjiastuti dalam diskusi tentang pangan yang digelar di Jakarta, Senin.

Namun, menurut Menteri Susi, dirinya tidak mengetahui berapa dari jumlah itu yang bisa diselamatkan karena pemberantasan "illegal fishing".

Hal itu, ujar dia, karena BBM yang digunakan kapal pencuri ikan pasti tidak dibawa dari negeri mereka sendiri, tetapi diambil dari jatah BBM nasional.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah berhasil menekan impor bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan sehingga neraca perdagangan bulan Mei 2015 mengalami surplus sebesar 955 juta dolar AS.

"Permintaan impor minyak yang dapat ditekan selama bulan Mei tersebut membuat surplus neraca perdagangan semakin membaik," kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melalui siaran pers, di Jakarta, Rabu (17/6).

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan mencatat surplus Mei lebih baik dibanding surplus bulan sebelumnya yang hanya sebesar 477,4 juta dolar AS.

Total impor selama bulan Mei 2015 mencapai 11,6 miliar dolar AS atau mengalami penurunan 21,4 persen dibanding tahun lalu.

Penurunan impor ini dipicu oleh berkurangnya permintaan impor minyak, baik mentah maupun olahannya, yang impornya masing-masing turun 54,1 persen dan 40,6 persen.

Mendag menjelaskan bahwa perkembangan surplus di tahun 2015 hingga bulan Mei ditopang oleh peningkatan surplus perdagangan nonmigas dan defisit migas yang semakin kecil.(Ant) -->

Ini Pemenang Stand Terbaik di Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Stand Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 di JCC. Foto : Marwan Azis/Beritalingkungan.com

JAKARTA, BL- Pada penutupan Pekan Lingkungan dan Kehutanan Indonesia tahun 2015 kemarin diumumkan pemenang stand pameran terbaik. 

Berikut ini stand pameran terbaik :


1.      Kategori Pemerintahan:
Juara 1 : Provinsi Riau
Juara 2 : Kementerian Lingkungan Hidup
             dan Kehutanan
Juara 3 : Perpustakaan Emil Salim KLHK

2.      Kategori Perusahaan:
Juara 1 : PT Bukit Asam
Juara 2 : PT Holcim Indonesia
Juara 3 : Asosiasi Produsen Pupuk
   Indonesia 
 
3.      Kategori CSR:
Juara 1 : PT Vale Indonesia
Juara 2 : PT Indocement Tunggal Prakasa
Juara 3 : PT Bukit Asam

4.      Kategori Eco Creative:
Juara 1 : Provinsi Kalimantan Tengah
Juara 2 : BLH Kota Palembang
Juara 3 : KLH Jakarta Pusat
5.      Juara Favorit stand CSR PLKI 2015 diraih oleh stand PT Chevron Geothermal
Juara Favorit stand PLI 2015 diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur

-->

Pekan Lingkungan Hidup dan KehutananDikunjungi 21.000 Orang


JAKARTA, BL- Pekan Lingkungan dan Kehutanan Indonesia (PLKI) 2015 kemarin ditutup secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc di Assembly Hall Jakarta Convention Center.

Pameran Lingkungan Hidup terbesar yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini merupakan PLKI yang ke-19. Pekan Lingkungan dan Kehutanan Indonesia 2015 diselenggarakan pada 18 – 21 Juni 2015 merupakan salah satu rangkaian dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.

Tema utama PLKI 2015 yaitu “Mimpi dan Aksi Bersama Untuk Keberlanjutan Kehidupan di Bumi” mengikuti tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia, World Environment Day 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup PBB, United Nations Environment Programme (UNEP), yaitu “Seven Billions Dreams, One Planet, Consume with Care”. Kegiatan ini diikuti oleh Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, Badan dan Organisasi Lingkungan Hidup serta Pemerhati Lingkungan. Selain pameran juga akan diisi dengan berbagai kegiatan seminar, workshop, dan lomba.

Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dimulai secara sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini, rangkaian itu terdiri dari Peringatan Hari Rimbawan Nasional tanggal 18 Juni 2015, Dialog Politik, Rakornas lingkungan hidup dan kehutanan, Peringatan HLH bersama Presiden RI di Istana Negara, Malam Anugerah, Bersepeda untuk Bumi serta Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini kita ikuti penutupannya.

Dalam sambutan penutupan, MenLHK mengatakan, pada pembukaan pekan lingkungan hidup tanggal 18 Juni 2015 di tempat ini, Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla menegaskan bahwa kedepan acara-acara seperti pembukaan pekan lingkungan dan kehutanan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dilaksanakan untuk selanjutnya diawasi dan hal ini harus dimulai dari pengetahuan atau memahami lingkungan.

Arahan tersebut berarti pertama kita harus melakukan pembinaan masyarakat melalui kampanye dan pendidikan lingkungan, kedua dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan dan hutan secara ketat, dan yang ketiga adalah lakukan penegakan hukum yang cepat, tegas dan tanpa pandang bulu. Pesan tersebut akan menjadi pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dimasa yang akan datang”jelasnya.

PLKI ke-19 tahun 2015 ini diikuti oleh 262 peserta pameran yang berasal dari :
  1. Pemerintah Daerah :  14 peserta
  2. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi/Kabupaten : 117 peserta
  3. Perusahaan/Dunia Usaha : 112 peserta
  4. Komunitas/LSM/lembaga terkait : 21 peserta
  5. Taman Nasional : 6 peserta
Sementara total jumlah pengunjung untuk tahun ini lebih kurang 21.000 orang. Dari jumlah tersebut ada peningkatan jumlah pengunjung sekitar 11% dari tahun sebelumnya (tahun 2014). Dari sisi luasan area PLKI 2015 total 4000 meter persegi, tahun 2014 total luas lahan 4500 meter persegi. Masyarakat yang terlibat pun berasal dari berbagai kalangan mulai anak-anak usia dini (lomba mewarnai), remaja (green music festival), kaum akademisi (seminar nasional) dan masih banyak lainnya.

Beberapa kegiatan pendukung ikut meramaikan kegiatan PLKI kali ini diantaranya:
1.      Workshop dan talkshow sebanyak 12 tema yang diselenggarakan pada 18 – 19 Juni 2015 oleh para Direktoral Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diantaranya tema perubahan iklim, pengelolaan sampah, agroindustri, dan konservasi sumber daya alam. Kegiatan workshop dan talkshow ini diikuti oleh 45 pakar dan 580 peserta yang berasal dari lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum.

2.      Lomba Mewarnai dan Menggambar untuk anak-anak PAUD, TK, sampai SD diikuti sekitar 300 peserta dengan tema yang diangkat adalah : ”Mimpiku Untuk Bumi”.

3.      Lomba Insinyur Cilik diikuti oleh 100 peserta dengan tema lomba “Transportasi Masa Depan”, anak-anak peserta lomba ini begitu antusias membuat konstruksi-konstruksi desain transportasi masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4.    Lomba Eco Driving Rally diawali dengan workshop yang membahas mengenai tips dan trik bagaimana mengemudi ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Peserta workshop berjumlah 120 peserta. Sementara itu, peserta Eco Driving Rally berjumlah 56 mobil dengan rute start dan finish di Parkir Timur Senayan Jakarta. Hasil yang menakjubkan dari kegiatan Eco Driving Rally ini adalah dengan sikap berkendaraan yang ramah lingkungan maka kita dapat menghemat 10% - 20% dari konsumsi bahan bakar. Jika hal ini kita lakukan secara massal, maka berapa barel bahan bakar bias kita hemat, kemudian berapa persen pelepasan karbon dioksida (CO2) ke udara yang bias kita kurangi.

5.      Green Musik Festival yang diikuti oleh 10 grup musik. Menyanyikan dua lagu yang bertemakan lingkungan baik ciptaan sendiri atau menyanyikan ciptaan orang lain.

6.     Kegiatan pelepasan 1000 balon “Share Your Dreams” sebagai ajakan untuk mewujudkan mimpi kita menjadi aksi nyata untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Balon ini membawa pesan dari anak-anak Indonesia dan pemangku kepentingan lingkungan hidup. Balon-balon yang dilepaskan akan jatuh dan diharapkan ditemukan oleh anak-anak atau siapa saja sehingga pesan tersebut bisa dibaca dan diteruskan kepada banyak orang. Penemu balon ini juga diharapkan menuliskan pesan yang dialamatkan kepada email: perpustakaan@menlh.go.id; Facebook: Datin Klhk dan Twitter: @DatinKlhk.

-->

Top