ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Presiden Jokowi Tak Mendengarkan Suara Para Penggiat Lingkungan


JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM-  Aksi Presiden Jokowi kembali membeli sejumlah burung di Pasar Depok Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/1).Padahal, sebelumnya, aksi Jokowi yang memborong burung di Pasar Pramuka kemudian melepas liarkannya di Kebun Raya Bogor, menuai kecaman dari para pencinta satwa.

Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta Rabu (27/1) untuk menuntut agar Presiden JokoWidodo (Jokowi) berhenti membeli burung illegal.

LSM Scorpion menyebutkan,burung-burung yang dibeli PresidenJokowi merupakan burung yang diperdagangkan secara illegal karena diambil langsung dari habitatnya di alam dan dilakukan tanpa ijin.

Selain itu, pelepas liaran satwa juga wajib didahului studi dan pemahaman, antara lain untuk memastikan habitatnya sesuai dan satwa tidak membawa penyakit.

Menyikapi aksi Presiden Jokowi yang kembali membeli burung, Scorpion menilai Presiden Jokowi kurang mendengarkan suara LSM dan tidak punya kesungguhan hati untuk melindungi flora dan fauna Indonesia.

Aksi Presiden Jokowi yang memborong burung di pasar-pasar satwa liar justeru dinilai merupakan bentuk dukungannya terhadap perdagangan ilegal satwa liar.

Gunung Gea, Direktur SCORPION dalam rilisnya yang diterima Beritalingkungan.com mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan suara dari para ahli, pencinta satwa dan para penggiat lingkungan hidup terkait aksin yamem beli burung di PasarSatwa dan upaya pelepas liarannya kembali.

“Ketika Presiden, atau siapa pun, membeli burung liar, makaparapedagangakanmemesan lebih banyakburunguntuk ditangkap dari alam liar dan ketika itu terjadi makabanyak burung  yangterbunuhatau mati dalam perjalanan ke pasar-pasar satwa,” tuturnya.

Gunungmeminta agarpasar-pasarsatwa liar yang ilegal ditutup sebagai bentuk komitmennya untuk melindungi flora dan fauna Indonesia.“Bapak Jokowi harus mengambil upaya agar burung-burung itu tidak menghilangdari alam pada tingkat yang sangat cepat,” katanya. (Wan)

-->

ASEAN Luncurkan Panduan Perangkat Hukum Perangi Tindak Pidana Satwa Liar yang Dilindungi



JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Negara-negara Anggota ASEAN hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2016 meluncurkan buku panduan (handbook) “ASEAN Handbook yang berisi berbagai peraturan untuk memberantas perdagangan satwa liar yang dilindungi di negara-negara ASEAN”.  
Peluncuran handbook tersebut dilakukan dalam bentuk Regional Workshop oleh ASEAN Wildlife Enforcement Network, difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia bekerjasama dengan, US Agency for International Development (USAID), Wildlife Enforcement Network ASEAN (ASEAN-WEN) dan Freeland.
Buku pegangan tersebut diharapkan dapat memberikan referensi yang penting dalam penanganan tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di kawasan ASEAN berdasarkan latar belakang hukum yang berlaku di masing-masing negara di ASEAN.
Buku panduan ini akan memberikan panduan perangkat hukum bagi aparat penegak hukum dalam proses penuntutan dan peradilan pidana di 11 negara ASEAN yang menguraikan perangkat hukum terkait dengan perlindungan Satwa Liar.
"Buku ini, sudah memberikan dan menunjukkan seberapa jauh kita telah berbuat" kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar melalui sambutan yang dibacakan oleh Dirjen Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani melalui siaran persnya yang diterima Beritalingkungan.com.
Ridho menambahkan, Indonesia merasa puas bekerja bersama para mitra, ASEAN-WEN (Wildlife Enforcement Network), termasuk dukungan pendanaan dari USAID-funded Asia’s Regional Response to Endangered Species Trafficking Program (ARREST), yang implementasi kegiatannya dilaksanakan oleh LSM Freeland Bangkok dan US Fish and Wildlife Service (USFWS)”. Dalam sambutannya Menteri mengapareasiasi kehadiran delegasi dari negara-negara ASEAN, ASEAN-WEN, Pemerintah AS, AIPA (Assembly ASEAN Inter-Parliamentary) dan ASEANAPOL.
Lebih lanjut ditekankan, "Buku ini penting untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan perlindungan satwa liar, dan untuk mengidentifikasi peluang dalam proses penuntutan, memahami adanya tumpang tindih yurisdiksi dan inovasi hukum".
Menurut Direktur Eksekutif Freeland, Steve Galster, ASEAN pada bulan Oktober 2015 telah menyertakan Perdagangan Wildlife dan Kayu sebagai agenda prioritas pada Rencana Aksi ASEAN untuk memerangi Kejahatan Transnasional.
Buku Pegangan Hukum ini memberikan kita alat penting untuk membantu memerangi perdagangan satwa liar, ini memungkinkan kita untuk berbuat di masa depan. Kami berharap untuk adanya undang-undang yang lebih baik dan lebih harmonis untuk ASEAN,”tuturnya.

Deputi Wakil Aron Traver dari Amerika Serikat Misike ASEAN mengatakan buku tersebut akan menjadi alat yang sangat berharga untuk pegangan ASEAN-WEN dan gugus tugas nasional. ASEAN membutuhkan literatur hukum, dan buku ini memberikan penanda penting dalam hal ini.
 “Saya yakin bahwa itu akan menjadi alat yang sangat berharga untuk jaksa, pembuat kebijakan, pengadilan nasional dan praktisi, dan dengan demikian menjamin kelanjutan dari komitmen ASEAN."tambahnya.

Buku panduan ini terinspirasi oleh Task Force Hukum ASEAN, yang terdiri dari para pejabat ASEAN-WEN, jaksa, ahli ASEAN, PBB dan LSM. Ini termasuk kerjasama internasional, bantuan hukum khusus bersama, anti pencucian uang, dan undang-undang anti-korupsi dan ekstradisi. Selain itu sebagai pedoman bagi pejabat tentang bagaimana perangkat hukum nasional dan regional yang termasuk di dalamnya pertimbangan untuk kerjasama teknis antar Negara ASEAN yang relevan untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar dan pada pengolahan atau pertimbangan permintaan bantuan lintas batas ASEAN.

Tidak mudah mengucapkan "Selamat Tinggal"




-->

Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser kembali disuarakan

Petani bercocok tanam di pegunungan Singgah Mata yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Foto : Antara.

Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser kembali disuarakan oleh para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat disingkat menjadi GeRAM.

Mereka mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat merevisi Qanun RTRW Aceh dan memasukkan perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kawasan Ekosistem Leuser adalah tempat terakhir di dunia dimana gajah, badak, orangutan dan harimau masih hidup bersama-sama di dalam satu ekosistem. Lebih dari empat juta masyarakat bergantung pada Kawasan Ekosistem Leuser untuk air, udara bersih dan mitigasi bencana.

Pertimbangan-pertimbangan penting ini menjadi basis penetapan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi lindung. Namun sayangnya pemerintah Aceh justru melucuti fungsi lindung tersebut lewat Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang diterbitkan tahun 2013 lalu.



-->

Nyanyi Sunyi di Hargo Dumillah




Oleh : *Adiani Viviana

Sejak semula, aku tahu, bahwa pada akhirnya aku harus mengucapkan selamat berpisah kembali padamu, duhai tanah yang tabah, pohon-pohon purba, jurang Pangurip Urip dengan kerahasiaan abadi, sendang-sendang yang setia berabad-abad tetap basah, dan desau Hargo Dumillah yang sunyi. Aku berlambat-lambat, agar berjumpa Senja. Semua yang berjiwa lembut mencintai Senja.

Senja Yang Agung turun, menyelimuti deburan awan tempatku berlarian. Angkasa mekar dengan cahaya-cahaya merah berpendar. Angin gunung bergulung menuju balik bebukitan. Pucuk-pucuk merah daun Pohon Cantigi tak lagi tampak. Di ketinggian tanah dan langit ini, hatiku yang bergelombang menangkap lantunan menyeru kaum Muhammad untuk menghadapkan wajah pada Penciptanya. Memuja Senja. 

Keagungan Senja makin mencekam. Gerimis melibas aroma bunga ilalang, bangkai pohon yang terbakar, dan Edelways kering yang selamat dari kobaran api. Sementara aku, aku terseok, merintih, tenggelam dalam gelap hutan kering yang panjang. Meninggalkan jejakku, membunuh waktu, dan merekam tiap cengkerama penghuni hutan yang panas kerontang.

Aku menangis, mengetahui hidupku dalam Genggaman Waktu. Deburan awan masih menjadi singgasanaku. Mata telanjangku masih dapat menerobos pancaran fajar.


Tangisku gersang, karena kakiku hanya dapat menari bersama rumput kering dan embun tipis. Mulutku hanya menyapa ranting-ranting, anggrek dan lumut kering. Dan semua yang tersisa dari ulah keji manusia. Kulit dan rambutku hanya dapat bermandikan sinar menyengat beraroma asap. Lalu menghirup udara tebal berdebu kering. Tak kujumpai Jalak hitam-Jalak hitam penuntun jalan. 

Kijang liar yang kadang sekonyong-konyong di depan mata, tak ada. Malam dan Siang, bagaimana membuka hati tangan-tangan kotor pembakar hutan ini? Bagaimana menyadarkan para cukong kayu dan para penguasa itu, juga pendaki tak berhati, kalau hutan ini bukan sekadar tempat aku, ia, mereka bermain, dan bukan sekadar tempat mencari penghidupan bagi sebagian yang lainnya? Tapi jauh dari itu, hutan ini adalah Rahim Kehidupan bagi semesta, bagi yang hidup dan yang mati. 


Berat untuk beranjak dan mengucapkan selamat tinggal pada hutan ini. 

Sebelum benar-benar mengucapkan selamat tinggal (yang mungkin untuk kembali lagi), apakah aku boleh tahu, mengapa jiwaku terpaut di sini? Mengapa selalu ingin kembali? Mengapa Buananya selalu menyimpan cerita yang tak habis untuk dibaca? Mengapa Buminya selalu memantulkan bau rindu yang membuat ngilu hati?

Seekor lebah dan kupu-kupu mengkepak-kepakan sayapnya di hadapan mataku, seolah hendak mengkabarkan sesuatu. Namun hanya sekejap, keduanya lalu terbang. Seperti awan yang berarak, yang entah ke mana bersarang.

Aku akan kembali. Aku akan kembali, kupinta engkau tetaplah jadi Rahim Kehidupan. 

Cemoro Kandang, 31 Desember 2015

* Penulis adalah Anggota luar biasa Gopala Valentara PMPA FH UNS, pekerja hak asasi manusia.



Danau Toba Bakal Dikelola Badan Otorita

Bentang Alam Danau Toba. Foto: blok.lakupon.com.
TOBA SAMOSIR, BERITALINGKUNGAN.COM- Impian masyarakat Batak untuk memiliki destinasi wisata kelas dunia akan segera terwujud.
Danau Toba sebagai danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara direncanakan akan dikelola Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. 
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Eka W. Soegiri kepada Beritalingkungan.com kemarin.  
Dijelaskan, rapat pembahasan rencana pengelolaan Danau Toba telah dimulai Sabtu, 9 Januari 2016 lalu di Institut Teknologi Del, Labugoti, Toba Samosir, Sumatera Utara. Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, dihadiri Menteri Koordator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B. Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Plt. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan Kapolda Sumut Irjen Pol Ngadino, Rapat tersebut juga dihadiri oleh tokoh adat dan bupati di wilayah Danau Toba.
Danau Toba merupakan danau vulkanik berukuran 100 km x 30 km hasil letusan supervolcano Toba pada 73.000 – 75.000 tahun lalu. Sisa magma berukuran sangat besar membentuk sebuah pulau yang saat ini kita kenal dengan Samosir bahkan wilayah Danau Toba meliputi di 7 Kabupaten di Sumatera Utara.
Untuk itu lanjut Soegiri, dalam pengelolaannya akan dikembangkan konsep single management dan single destination seperti manajemen Angkor Watt yang mengangkat pariwisata kamboja. Pemerintah akan membangun infrastruktur pendukung seperti bandara, jalan tol, rel kereta api, perhotelan, pusat perbelanjaan dan lain-lain, serta meningkatkan kualitas lingkungan Danau Toba.
Dari sisi lingkungan, Menteri LHK, Siti Nurbaya, memaparkan bahwa penurunan kondisi lingkungan di Danau Toba saat ini disebabkan oleh Erosi dan pembakaran lahan, Limbah yang bersumber dari limbah domestik, limbah keramba jaring apung dan limbah peternakan sekitar Danau Toba, serta Pemanfaatan bantaran danau yang kurang tepat. Akibatnya kualitas air di Danau Toba menjadi tercemar (sejak 2012: kategori cemar sedang), terjadi sedimentasi di sejumlah tempat dan jumlah wisatawan berkurang.
Untuk mengatasi hal tersebut, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa diperlukan Gerakan Aksi Terpadu Pelestarian Danau Toba, meliputi:
1.      Koordinasi 8 (delapan) Pemkab Pemangku Wilayah (Simalungun, Tobasa, Samosir, Taput, Humbahas, Karo, Dairi, Asahan),
2.      Penegakan/implementasi peraturan perundang-undangan secara konsisten,
3.      Danau sebagai halaman depan hotel dan pemukiman,
4.      Instalasi Pengelolaan Air Limbah septic tank komunal di kawasan pemukiman,
5.      Instalasi Pengelolaan Air Limbah Biogas di usaha peternakan,
6.      Mengendalikan Keramba Jaring Apung,
7.      Reboisasi/penghijauan secara kontinue menggunakan pohon toleran kebakaran dan tanah berbatu,
8.      Sistem pertanian campuran/agroforestry,
9.      Pengembangan teknologi tepat guna berbasis 3R,
10.  Pengembangan kelembagaan masyarakat,
11.  Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh adat,
12.  Pengelolaan kawasan berbasis Model DAS Mikro (MDM).
(Wan) -->

Scorpion Sesalkan Matinya Ribuan Burung Hasil Sitaan BBKSDA Jatim

Ilustrasi BKSDA Jatim gagalkan penyelundupan burung. Foto : Foto: Suparno/dok detik.com
SURABAYA, BERITALINGKUNGAN.COM- Organisasi Non Pemerintah Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group menyesalkan matinya ribuan burung hasil sitaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. 

Dari 2.730 ekor burung yang disita BBKSDA Jatim di Pelabuhan Tanjung Perak pada 2 Desember 2015, tinggal 308 ekor burung yang dikirim kembali ke hutan Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini (Sabtu, 9 Januari 2016). Ribuan burung burung yang disita terdiri dari Beo, Murai Batu, Branjangan Jawa, Cililin, Kacer, Merbah Mata Merah, dan Cucak Ijo.

Investigator senior Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group Marison Guciano mengatakan, selain karena pengangkutan yang tidak memenuhi asas animal welfare  dimana burung ditempatkan dalam kardus kecil dan sempit, terlalu lamanya di kurung di dalam kandang karantina disertai buruknya penanganan menjadi penyebab matinya ribuan burung sitaan tersebut.

“Saat diselundupkan, ribuan burung itu ditempatkan dalam kardus kardus kecil dan sempit akibatnya banyak burung mati karena stres berlebihan (over stress) dan kepanasan,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Selain itu, tambahnya, terlalu lama ditempatkan di kandang karantina akan meningkatkan resiko kematian burung karena rentan tertular penyakit.

“Lama di dalam kandang karantina juga membuat burung semakin kehilangan sifat liarnya. Ini tentu rentan saat burung burung itu dikembalikan ke habitatnya di alam liar,” jelas Marison.

Ribuan burung hasil sitaan BBKSDA Jatim sendiri dititipkan di kandang karantina milik Taman Safari Prigen, Pasuruan.

Scorpion sendiri lanjut Marison, telah mendatangi Taman Safari Prigen dan melakukan permintaan untuk mengunjungi burung burung sitaan tersebut di kandang karantina Taman Safari Prigen, Pasuruan. Namun, pihak Taman Safari menolak kunjungan Scorpion. 

Menurut marison, seharusnya Kementerian LHK segera menyusun Standard Operating Procedures (SOP) penanganan satwa liar hasil sitaan. “Kementerian LHK belum mempunyai SOP penanganan satwa liar hasil sitaan sehingga banyak satwa hasil sitaan mati dan tak terurus,” tuturnya. (Wan)
-->

Puisi dari Aktivis Lingkungan untuk Tuan Hakim


JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM-  Pernyataan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sumatera Selatan, Parlas Nababan yang menyebut "bakar hutan itu tidak merusak lingkungan hidup, karena masih bisa ditanami lagi." kini jadi trending topik di social media dan whats App.

Argumentasi tersebut disampaikan Parlas saat memutus gugatan kasus pembakaran lahan dan hutan yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus menuai kritik dari publik di social media.

Bahkan salah seorang aktivis lingkungan yang juga dosen Universitas Nasional, Jakarta, Dr Fachruddin Mangunjaya membuat puisi khusus untuk Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang yang tidak mengabulkan gugatan perdata Pemerintah yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (BMH).

Majelis hakim yang beranggotakan Parlas Nababan (ketua), Kartidjo (anggota), dan Eli Warti (anggota) membebaskan PT. BMH dari membayar ganti rugi materiil dan pemulihan lingkungan sebesar 7,6 Triliun sesuai gugatan yang diajukan Pemerintah (30/12/2015).

Berikut puisi dibuat Fachruddin Mangunjaya yang berjudul "Tidak Tahukan Engkau Yang Mulia"

TIDAK TAHUKAH ENGKAU YANG MULIA

Tuan Hakim yang mulia.
Tidak tahukah tuan..
Hutan itu dibakar
Ada sejuta isi didalamnya. Beratus juta tahun umurnya..
Hutan alam kita musnah...
Penanam hutan alam bukan pegawai dan petugas kehutanan, bukan pula Pepeng (pejabat dan pengusaha), bukan LSM bukan...
Penanamnya adalah burung burung penyebar biji, kelelewar, tupai, orang utan, angin...tidak untuk dibakar!
Itu adalah rumah mereka. Tempat bersarang...kembali pulang menemukan ketenangan. Menjumpai keceriaan.

Tidak tahukah tuan?
Hutan itu paru paru planet kita ini. Tempat kita semua mendapatkan oksigen termasuk Yang Mulia Tuan Hakim...anak anak..keponakan dan cucu cucu...kita

Tidak tahukah tuan...
Ketika hutan itu terbakar. Asapnya berbulan bulan menimpa manca negara?
Sesak nafas tiada tara
Bahkan banyak anak dan bayi, mati dan jadi korban pula.
Semua bangsa. Beku bicara.
Kerugian tiada tara..

TIdak tahukan tuan?
Bumi kita ini semakin panas saja
195 kepala negara bersepakat mengurangi gas rumah kaca.
Hutan terbakar itu dua puluh lima persen penyebabnya?
Bila tuan tidak adil bijaksana...kemana mau dijunjung martabat bangsa?

Tuanku yang Mulia
Batin hamba menangis...serupa dengan batin burung yang terbang tak kembali menemukan anaknya
Dua juta lahan telah sirna...tak ada lagi kicaunya.

Tidakkah bangsa ini bersyukur memiliki harta. Kekayaan hayati nomor satu di dunia..tapi kemudian musnah tidak berdaya..

Tuanku yang mulia.
Kalau jika engkau tak adil juga...
Kelak tuan ku mati juga. Disana ada penuntut satwa satwa.
Yang kehilangan habitatnya
Ada gajah bergading dua, harimau jawa dan sumatera, macan tutul dan ular kobra. Mereka menuntut keadilan yang ada.

Mudah mudahan tuan baca puisi hamba
Karena telah kering kalam
Menulis ilmiah tak juga dibaca
Mohon maaflah hamba bila tersilap kata

Cibinong, 3 Januari 2015

Dr.Fachruddin Mangunjaya -->

Jokowi Dinilai Keliru Borong Burung di Pasar Pramuka




Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas burung yang dibeli dari Pasar Pramuka, Jakarta. Foto : Facebook Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Organisasi Non Pemerintah Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group menyesalkan upaya Presiden Joko Widodo dalam menjaga ekosistem dengan cara memborong burung di Pasar Pramuka untuk kemudian dilepaskannya lagi. 

Dalam akun facebooknya, Presiden Jokowi memposting foto dirinya melepaskan sejumlah burung yang dibelinya di Pasar Pramuka pada Sabtu (02/1).

Menurut Direktur Scorpion Gunung Gea, upaya Jokowi untuk menjaga ekosistem dengan cara memborong burung di Pasar Pramuka merupakan cara yang keliru. 

Gunung menjelaskan, hampir semua burung di Pasar Pramuka diperdagangkan secara ilegal karena diambil langsung dari habitatnya di alam liar. 

“Cara Jokowi itu justeru menegaskan tidak adanya upaya penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar,” kata Gunung melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Ditegaskan Gunung, jika Jokowi ingin menjaga ekosistem, seharusnya ia memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengontrol pengambilan burung dari alam. 

“Meskipun burung yang dibeli tidak dilindungi, tetapi pengambilan satwa satwa liar di Pasar Pramuka dilakukan tanpa ijin,” jelasnya.

Dijelaskan Gunung, Pasar Pramuka adalah salah satu pasar satwa terbesar yang banyak memperdagangkan satwa liar secara ilegal. Ia mengambil contoh peristiwa baru baru ini dimana petugas BKSDA Jawa Timur berhasil menyita 2400 burung yang diambil secara ilegal dari Kalimantan Timur dan hendak dikirim ke Pasar Pramuka di Jakarta.

Sementara itu Investigator Senior Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group Marison Guciano mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya memberi perhatian terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang semakin mengkhawatirkan dengan cara menutup pasar pasar satwa liar.

Marison mengkhawatirkan langkah Jokowi yang memborong burung di Pasar Pramuka akan menjadi tren dan diikuti masyarakat. “Itu akan sangat berbahaya karena malah mendorong pengambilan burung dari alam liar secara besar besaran akibat permintaan yang kian meningkat,” tuturnya.

Menurut Marison, lebih dari  20.000 burung liar diperjualbelikan secara ilegal dengan terbuka setiap saat di Jakarta. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena populasi liar tidak akan dapat berreproduksi secara cepat untuk menggantikan burung-burung tersebut.

 “Scorpion secara rutin melakukan pemantauan perdagangan satwa liar di pasar pasar satwa dan menemukan hampir semua satwa liar diperdagangkan secara ilegal karena diambil langsung dari habitatnya di alam liar. Beberapa jenis dari satwa itu termasuk spesies yang dilindungi, seperti elang tikus, elang ular bido, berang berang, Serak jawa, dan lain lainnya,” jelasnya seraya menyebut penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar masih menjadi rapor merah dalam Pemerintahan Jokowi-JK. (Marwan Azis)


-->

Top