Laporan dari Cancun : Kemana Uang Mengalir, Kesana Iklim Semilir

Suasana rapat COP 16, foto : iisdrs.iisd.org
“Follow the Money”—All the President’s Men
Seorang wartawan investigasi sudah biasa “diisi” mantra-matra sakti oleh mentornya sejak masih di ruang pelatihan. Salah satu bunyi mantra itu: ikuti kemana uang mengalir. Cuplikan kalimat dari buku dan film skandal Watergate empat puluhan tahun lalu, rupanya ampuh mengendus apa yang sengaja ditutup. Skandal-skandal publik ternyata punya karakter transaksional, dan yang jadi alat transaksi sah apalagi kalau bukan uang.

Di COP16 kali ini uang juga jadi buruan dan tujuan walaupun dinyatakan malu-malu dan dibungkus rapi dengan jargon iklim. Tak kurang dari Saleemul Haaq, salah satu lead-author laporan IPCC yang prestisius itu, mengamininya. Untuk mempermudah wartawan mengikuti negosiasi di Cancun, ia menyarankan, “Ikuti kemana uangnya, semua ini soal uang,” katanya di depan saya dan beberapa wartawan yang meliput di Cancun. Kalau Indonesia jadi contoh, uang iklim hampir pasti akan mengalir lewat skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries).

Janji sudah diteken dan satu miliar dolar akan mengalir dari Pemerintah Norwegia, sementara 30 juta dolar akan diberikan sebagai “bonus” awal untuk mengembangkan institusi pengelola program ini. Heru Prasetyo, Sekretaris Satgas REDD sebelum terbang ke Cancun, menyambangi Oslo minggu lalu untuk menegosiasikannya. Kalau Indonesia menjadi “anak manis,” kemungkinan hibah itu menjadi dua miliar sangat besar.

Berapa sebenarnya uang iklim yang beredar, komitmen maupun realisasinya? Belum ada data global resmi karena jenis beragam, dari hutang, pengalihan hutang sampai hibah, salurannya bisa bilateral, multilateral atau internasional.

Copenhagen Accord menyebut 30 miliar dolar , tetapi PBB butuh 100 miliar dolar tiap tahun sampai 2020. Jumlah terakhir ini dihitung oleh Dana Moneter Internasional (IMF) bulan Maret lalu, yang konon akan dikumpulkan dari para investor dan lewat penjualan surat utang lingkungan di pasar saham global dengan subsidi dari negara maju. Negara-negara maju yang termasuk Annex I dalam Protokol Kyoto memang selalu kena sampur kalau bicara tanggungjawab, karena mereka penyumbang terbesar emisi gas-gas rumah kaca.

Banyak orang bertepuk tangan menyepakati jumlah yang dihitung IMF, tapi pagi-pagi langkah ini menuai kritik pedas, pasalnya rencana IMF yang ingin mengelola dana itu dianggap melampaui wewenangnya sekaligus kemunduran. Kritik pedas, misalnya datang dari Peter Chowla di Bretton Woods Project, yang katanya,

“Bagaimana kita bisa percaya kepada lembaga yang bermasalah dengan pengelolaannya mereka?” Menurut Chowla, hanya UNFCC yang punya legitimasi mengelola dana iklim. Belakangan perdebatan itu mereda, dan bulan November lalu Kelompok Penasehat Tingkat Tinggi PBB untuk Pendanaan Perrubahan Iklim yang dibentuk Sekjen PBB Ban Ki Moon mengumumkan rencana mereka menarik dana publik privat itu.

Skenario utamanya PBB adalah carbon pricing dan trade permit. Kelompok yang antara lain dimotori Goerge Soros dan Lord Nicholas Stern itu yakin mereka bisa meraih setidaknya 30 miliar setahun, pada harga harga karbon 20-25 dolar per ton. Ditambah pendapatan dari perdagangan karbon dan pajak karbon sebesar 30 miliar, lalu penetapan harga karbon untuk penerbangan dan pelayaran sebesar 10 miliar, dan pengalihan subsidi bahan bakar fosil senilai 10 miliar dolar, maka setidaknya kelompok itu yakin PBB bisa mengumpulkan 80 miliar dolar per tahun. Itu teorinya. Sampai November lalu, hanya Jepang yang menyatakan akan mengalokasikan 15 miliar dolar untuk dana iklim, itupun sebagian berbentuk hutang.

Kalau 100 miliar dolar terdengar terlalu banyak, dana perubahan iklim masih mengalir dari tempat lain, misalnya hibah bilateral. Lembaga-lembaga donor di Amerika contohnya, sudah memberikan 1,9 miliar dalam 10 tahun terakhir sebagai dana iklim.

Bukan cuma hibah, utangpun dimanfaatkan atas nama perubahan ikklim, seperti Perancis dan Jepang yang sudah menghutangi Indonesia dengan dana iklim sebesar 2,4 miliar dolar yang belum pernah dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pemerintah sampai hari ini. Anggota komisi keuangan DPR-RI Arif Budimanta menengarai keras uang itu digunakan di luar kepentingannya. “Perubahan iklim seharusnya didanai oleh hibah bukan hutang. Setelah berhutang dua miliar dolar, berapa persen emisi yang sudah diturunkan pemerintah?” katanya lewat telepon.

Ternyata bukan hanya para pendekar iklim yang bergelimang uang. Para penentangnya juga kecipratan.Kelompok yang biasa disebut climate skeptics, terutama di Amerika, memang punya tempat di hati para produsen bahan bakar fosil macam minyak,gas dan batubara. Mereka biasanya sekumpulan ilmuwan dari universitas atau lembaga penelitian, yang punya hasil penelitian tandingan untuk menentang perubahan iklim akibat aktivitas manusia (anthropogenic emission).

Perusahaan minyak, gas, dan batubara pun menyambut mereka dan uang panas mengucur sederas minyak yang memanaskan suhu bumi. ExxonMobil, BP, Shell, Dow Company, dan sederet lain yang pernah bermasalah dengan lingkungan hidup berjajar menyanggah perubahan iklim. Belakangan, beberapa perusahaan mengaku sudah berubah haluan dan mendukung klaim ilmiah perubahan iklim.

Beberapa hari ke depan COP16 akan diramaikan oleh diskusi REDD. Di Indonesia, sejatinya program REDD awalnya dikelola Kementerian Kehutanan, karena mereka yang punya wewenang mengelola seluruh kawasan hutan di Indonesia. Tambahan pula, sejak awal diskusi dan negosiasi REDD diikuti para pakar dari kementerian ini.

Rupanya belakangan Presiden Yudhoyono berkata lain. Presiden yang dikenal sebagai institutional creator ini menggunakan kembali jurusnya untuk membangun institusi baru yang akan mengelola dana REDD. Sekarang ada Satuan Tugas (Satgas) REDD, ada Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), dan Bappenas. Semuanya bisa bicara REDD dan memang mereka getol bicara dan ditanya, kecuali Bappenas yang getol membuat laporan. Semua tampaknya sah dan ingin mengelola dana REDD. Siapa yang paling pantas, wallahualam.

Satu yang pasti, keempat petinggi lembaga itu sedang menunggu arah angin, sebisa mungkin ketika semilir mulai berhembus dan dana mengalir, mereka bisa menunggang anginnya, sebelum terpilin topan dan tertinggal di belakang. Soal yang satu ini, Heru Prasetyo dari Satgas REDD memilih hanya mengomentari tugasnya, “Kami mengemban mandat Presiden dan berusaha melaksanakan sebaik mungkin. Kami serius dengan REDD ini dan sedang mengumpulkan seluruh data yang ada.” (IGG Maha Adi).
Share on Google Plus

About Editor Cois

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar: