Mayoritas Fraksi DPR Tolak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, BL- Kuatnya tekanan dari para demonstran anti kenaikan harga BBM, membuat sejumlah fraksi partai koalisi  pemerintah mengubah sikapnya. Mayoritas fraksi menolak kenaikan harga BBM.

Baik juru bicara Golkar, PKS, PPP, PKB dalam pandangan di hadapan sidang paripurna DPR RI meski memberikan alasan yang berbeda-beda. Namun mereka setuju menolak kenaikan harga BBM.  

Sebelumnya sikap PKS dan Golkar ramai diperbincangkan di social media, terkait keinginan dua anggota partai koalisi pemerintah menolak kenaikan harga BBM.  Namun akhirnya kedua fraksi PKS dan Golkar tetap konsisten menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Dalam pandangannya di hadapan rapat paripurna DPR RI, Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal mengatakan, sudah sejak lama FPKS mendesak pemerintah untuk tidak tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia dan bisa berdaulat dalam menentukan harga BBM murah untuk rakyat.“Kita sudah jauh-jauh hari ingatkan pemerintah untuk tidak tergantung pada fluktuasi harga dunia. Kuncinya, adalah pemerintah harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas mewujudkan hal ini,” kata Kamal, (30/3).

Kamal juga menambahkan, FPKS sudah berkoordinasi kepada seluruh anggota dewan dari PKS untuk menyatakan penolakan kenaikan BBM. “Kita tetap menghargai sekian banyak opsi yang ada. Tapi, kami akan konsisten untuk memilih opsi menolak kenaikan BBM. Lebih bagus jika semua fraksi bersepakat hal yang sama,” katanya.

Golkar juga menyatakan sikap sama. "Suara Golkar adalah suara rakyat. Fraksi Golkar menilai tidaklah tepat menaikkan BBM bersubsidi saat ini," kata Ketua Banggar dari Golkar, Melchias Markus Mekeng.

Diluar dugaan, Fraksi PKB yang selama ini dikenal loyal pada pemerintah, namun tiba-tiba mengeluarkan pandangan menolak kenaikan harga BBM. "Kami meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM saat ini. Kami meminta pemerintah dapat melakukan penghematan," kata Juru Bicara F-PKB M Toha.

Fraksi PKB mengusulkan agar kenaikan harga BBM subsidi bisa dilakukan apabila harga minyak mentah internasional naik 17,5% di atas asumsi harga minyak dalam APBN-P 2012.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PPP dalam pandangan fraksi yang disampaikan M Romahurmuziy secara halus menolak dengan memilih kata penundaan. "Setelah melihat aspirasi masyarakat luas. PPP mengimbau agar kenaikan harga BBM dapat ditunda sampai kondisi riil di masyarakat siap," ujarnya. Fraksi PPP mengusulkan kenaikan harga BBM dilakukan apabila harga minyak internasional 10% di atas asumsi harga minyak dalam APBN-P 2012.

Hal berbeda disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy. Dalam pandangan, Tjatur mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan menaikkan harga BBM pada pemerintah. "PAN ingin harga sembako tidak naik, harga BBM tidak naik. Tapi itu bukan wewenang anggota DPR. Jadi  FPAN mendukung pemerintah untuk mengelola subsidi energi sebesar Rp 225 triliun yang ada dalam RAPBNP 2012," kata Tjatur.

Dalam kesempatan tersebut, Tjatur juga menghimbau pemerintah untuk mengembangan energi alternatif seperti panas bumi, tenaga gelombang, energi nabati dan bioenergi dalam mengatasi krisis energi di Indonesia.

Hingga saat ini sudah ada 7 Fraksi (PDIP, Gerindra, Hanura, PKS, Golkar, PPP, PKB) yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM. 

Meski menuai protes dari sejumlah peserta sidang  paripurna Ketua DPR RI, Marzuki Alie tetap menskors sidang paripurna.  Politisi Partai Demokrat ini juga mengarakan peserta rapat paripurna untuk memanfaatkan waktu istirahat untuk lobby politik.

Sementara itu, para demonstrans di Jakarta terus berdatangan membanjiri gedung DPR RI, bahkan mereka telah berhasil menjebol pintu gerbang gedung DPR. Sebagian lainnya melakukan blokade jalanan tol arah Semanggi-Slipi. (Marwan Azis).
Share on Google Plus

About Editor Cois

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar: