COP Doha : negara maju didesak kurangi emisi

                                                                                                                                                                        Shutterstock Ilustrasi  
DOHA, BL- Konferensi tentang perubahan iklim PBB yang dibuka pada Senin (26/11) di Doha, Qatar, menyerukan tindakan dan komitmen lebih besar dari negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang membuat Bumi bertambah panas.

Ketua Lembaga Transparansi dan Pemantauan Administrasi Qatar, Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, yang memegang jabatan sebagai Presiden dalam konferensi tersebut mengatakan konferensi dua-pekan tersebuut merupakan kesempatan berharga bagi setiap peserta untuk mengajukan upaya menyelamatkan Bumi.

Sekretaris Pelaksana Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) Christiana Figueres mengatakan dalam konferensi itu para perunding akan menyelesaikan pekerjaan yang digagas dalam Konferensi Para Pihak (COPs) sebelumnya, terutama langkah maju yang dicapai di Bali, Indonesia.

Menurut laporan Xinhua, dia mengatakan bahwa pertemuan di Doha akan merancang pengaturan terperinci tentang masa komitmen kedua Protokol Kyoto, kesepakatan yang secara hukum mengikat dan mengharuskan negara industri memangkas buangan karbon.

Selain masalah yang berkaitan dengan perpanjangan Protokol Kyoto, perencanaan pekerjaan berdasarkan Landasan Durban --mekanisme baru perundingan-- dan pemetaan langkah maju dalam pendanaan iklim jangka panjang juga menjadi prioritas pembahasan.

Figueres meminta semua peserta memberikan perhatian terhadap dukungan dana dan teknis yang sangat diperlukan negara berkembang guna mengantisipasi dampak pemanasan global.

Beberapa hari sebelum konferensi, Figueres mengatakan di Bonn, Jerman, tempat UNFCCC berpusat, bahwa konferensi Doha harus menyampaikan sasarannya guna mempercepat aksi global dalam mencapai emisi gas yang lebih rendah.

Saat konferensi, wakil delegasi China, Su Wei, menyatakan sikap negara-negara BASIC (Brazil, Afrika Selatan, India dan China) tentang tantangan perubahan iklim.

"Perubahan iklim adalah tantangan yang melemahkan kemampuan negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," katanya.

"Masyarakat internasional perlu memperkuat rejim aturan iklim berbasis multilateral yang sudah ada dan melakukan tindakan konkret sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi," tambah dia.

Dia juga menekankan pihak yang berkepentingan harus melindungi sistem iklim berdasarkan asas kesetaraan dan kesesuaian dengan prinsip umum namun dengan perbedaan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing. (Antara)
Share on Google Plus

About Editor

    Blogger Comment
    Facebook Comment