 |
| Ilustrasi pertanian organik. Foto : Istimewa. |
JAKARTA, BL- Lagi-lagi kabar menyedikan dari dunia pertanian, berdasarkan hasil kajian Aliansi Organis Indonesia (AOI) dan Circle Indonesia (CI) 2012 menunjukan, selama ini anggaran pertanian organik sangat kecil.
Akhir tahun 2000-an (2011-2012) anggaran belanja untuk pertanian organik
hanya 1,1 triliun rupiah dari anggaran rata-rata 1300 triliun (0,1 persen) dan
anggaran pertanian secara umum 6 persen dari APBN.
Selain anggarannya sangat kecil, sebagian besar alokasi anggaran ke subsidi pupuk organik melalui perusahaan pupuk, hampir 80%. Sementara alokasi anggaran langsung ke petani sangat kecil.
Abdul Ghofur, Konsultan Circle
Indonesia mengungkapkan, pada 2011 dari total anggaran 1,1 triliun rupiah, ada 4
program untuk pertanian organik, yaitu subsidi pupuk ke perusahaan pupuk,
sistem pola tanam SRI (System of Rice
Intensification), rumah kompos dan pengadaan pupuk ke petani. Sebagian
besar alokasi anggaran ke subsidi pupuk organik melalui perusahaan pupuk,
hampir 80%. Sementara alokasi anggaran langsung ke petani sangat kecil.
Menurut Ghofur, anggaran pertanian organik sebaiknya
dialokasikan langsung kepada petani bukan ke perusahaan pupuk. Penting alokasi
anggaran ke petani agar mereka bisa menghasilkan pupuk organik sendiri dengan
beternak sapi. Kalau bentuk subsidi pupuk masih diberikan kepada perusahaan
pupuk, perusahaan tersebut juga tidak
bisa mendapat bahan pupuk sendiri melainkan harus membelinya dari petani.
Padahal jika petani harus membeli dari perusahaan, harganya menjadi mahal.
Yang penting alokasi anggaran
pertanian organik kepada petani diatur dengan baik. Kelompok petani yang
menerima ditata secara kelembagaan. “Misalnya ketika
dana 350 juta rupiah dalam bentuk bantuan sapi kepada petani Boyolali di Jawa Tengah untuk menghasilkan
pupuk organik, hasilnya cukup baik,” jelas Abdul Ghofur.
Untuk membantu input pupuk pertanian
organik, pemerintah tidak akan rugi bila bantuannya dalam bentuk sapi karena
akan bertambah terus dan kedepannya nanti input pupuk dari pemerintah bisa
berkurang. Kalau pemerintah membantu dalam bentuk pupuk langsung maka
anggarannya bisa jebol. Bila ini dijalankan dengan baik, maka Indonesia tidak
perlu impor sapi dan bisa untuk mendorong program Go Organik Indonesia.
Agar lebih mendorong program Go
Organik Indonesia, pemerintah seharusnya
membuat roadmap dan visi baru untuk lebih mendukung petani melakukan pertanian
organik. Bahwa pertanian organik tidak hanya menyehatkan konsumen dan
lingkungan tapi juga menguntungkan petani. Telah terbukti di daerah
pertanian organik, untuk ketahanan pangannya lebih bagus ketimbang daerah
pertanian non-organik.
Mulyono,
Peneliti Pertanian Organik dari Lesman, Boyolali, Jawa Tengah mengungkapkan
bahwa dalam pertanian organik yang perlu diperhatikan bagaimana menyediakan
sarana produksi. Misalnya bagaimana pola produksi SRI itu dilakukan. Bagaimana
penggunaan air yang sedikit, bagaimana menyediakan input yang semakin banyak.
Bagaimana pola budidaya yang baik. Bagaimana petani diberdayakan secara
mandiri. Persoalan anggaran subsidi pupuk yang ditempatkan di perusahaan pupuk
nanti bisa ditempatkan di petani secara langsung.
Kementerian Pertanian tidak bisa
bekerja sendiri, harus ada dukungan dari parlemen untuk membuat kebijakan
politik dan anggaran pertanian organik agar lebih besar. Politik dan kebijakan Kementerian harusnya
berpihak pada petani produsen pertanian organik yang selama ini telah berjuang
untuk memproduksi pangan organik yang sehat bagi konsumen dan telah menjaga
ekosistem lingkungan pertanian di sekitar mereka.
Menanggapi
hasil kajian anggaran pertanian organik ini, HA. Murady Darmansyah, Anggota
Komisi IV DPR RI mengatakan bahwa rejim berubah dari an-organik ke organik
adalah satu pemikiran. Harus ada tahapan karena petani masih sangat
ketergantungan. Suksesnya ekonomi pertanian bukan hanya menghitung angka, namun
harus secara integral, biaya dan sasaran harus sistematik.
Menurutnya, kembali
ke pupuk organik, ini mazhab baru yang dikembangkan pemerintah. Karena tanah
akan jenuh, maka diarahkan ke organik karena kompos dari kotoran hewan yang
sangat mungkin diproduksi oleh kelompok-kelompok tani.
Honning
Sanny sebagai Anggota Komisi IV DPR RI juga menanggapi bahwa ada tidaknya pupuk
organik, tetap ada pertanian. Ketika pemerintah mencoba untuk mendorong pupuk
kimia menjadi organik adalah pasar menerima itu sebagai bagian dari proyek
baru. Dari tahun ke tahun ada lomba untuk menciptakan pupuk organik yang
standarnya di bawah rata-rata.
"Yang terpenting bagaimana memberi percepatan ke petani melakukan dekomposisi,
memberikan mikroba yang kita kenal sebagai dekomposer,"tandasnya. (Ani/Marwan)
