Subsidi Pertanian Organik Lebih Banyak ke Perusahaan

Ilustrasi pertanian organik. Foto : Istimewa.

JAKARTA, BL- Lagi-lagi kabar menyedikan dari dunia pertanian, berdasarkan hasil kajian Aliansi Organis Indonesia (AOI) dan Circle Indonesia (CI) 2012  menunjukan, selama ini anggaran pertanian organik sangat kecil. 

Akhir tahun 2000-an (2011-2012) anggaran belanja untuk pertanian organik hanya 1,1 triliun rupiah dari anggaran rata-rata 1300 triliun (0,1 persen) dan anggaran pertanian secara umum 6 persen dari APBN.
 
Selain anggarannya sangat kecil, sebagian besar alokasi anggaran ke subsidi pupuk organik melalui perusahaan pupuk, hampir 80%. Sementara alokasi anggaran langsung ke petani sangat kecil.
 
Abdul Ghofur, Konsultan Circle Indonesia mengungkapkan, pada 2011 dari total anggaran 1,1 triliun rupiah, ada 4 program untuk pertanian organik, yaitu subsidi pupuk ke perusahaan pupuk, sistem pola tanam SRI (System of Rice Intensification), rumah kompos dan pengadaan pupuk ke petani. Sebagian besar alokasi anggaran ke subsidi pupuk organik melalui perusahaan pupuk, hampir 80%. Sementara alokasi anggaran langsung ke petani sangat kecil.

Menurut Ghofur, anggaran pertanian organik sebaiknya dialokasikan langsung kepada petani bukan ke perusahaan pupuk. Penting alokasi anggaran ke petani agar mereka bisa menghasilkan pupuk organik sendiri dengan beternak sapi. Kalau bentuk subsidi pupuk masih diberikan kepada perusahaan pupuk, perusahaan tersebut  juga tidak bisa mendapat bahan pupuk sendiri melainkan harus membelinya dari petani. Padahal jika petani harus membeli dari perusahaan, harganya menjadi mahal.

Yang penting alokasi anggaran pertanian organik kepada petani diatur dengan baik. Kelompok petani yang menerima ditata secara kelembagaan. “Misalnya ketika dana 350 juta rupiah dalam bentuk bantuan sapi kepada petani  Boyolali di Jawa Tengah untuk menghasilkan pupuk organik, hasilnya cukup baik,” jelas Abdul Ghofur.

Untuk membantu input pupuk pertanian organik, pemerintah tidak akan rugi bila bantuannya dalam bentuk sapi karena akan bertambah terus dan kedepannya nanti input pupuk dari pemerintah bisa berkurang. Kalau pemerintah membantu dalam bentuk pupuk langsung maka anggarannya bisa jebol. Bila ini dijalankan dengan baik, maka Indonesia tidak perlu impor sapi dan bisa untuk mendorong program Go Organik Indonesia.

Agar lebih mendorong program Go Organik Indonesia,  pemerintah seharusnya membuat roadmap dan visi baru untuk lebih mendukung petani melakukan pertanian organik. Bahwa pertanian organik tidak hanya menyehatkan konsumen dan lingkungan tapi juga menguntungkan petani. Telah terbukti di daerah pertanian organik, untuk ketahanan pangannya lebih bagus ketimbang daerah pertanian non-organik.

Mulyono, Peneliti Pertanian Organik dari Lesman, Boyolali, Jawa Tengah mengungkapkan bahwa dalam pertanian organik yang perlu diperhatikan bagaimana menyediakan sarana produksi. Misalnya bagaimana pola produksi SRI itu dilakukan. Bagaimana penggunaan air yang sedikit, bagaimana menyediakan input yang semakin banyak. Bagaimana pola budidaya yang baik. Bagaimana petani diberdayakan secara mandiri. Persoalan anggaran subsidi pupuk yang ditempatkan di perusahaan pupuk nanti bisa ditempatkan di petani secara langsung.

Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan dari parlemen untuk membuat kebijakan politik dan anggaran pertanian organik agar lebih besar.  Politik dan kebijakan Kementerian harusnya berpihak pada petani produsen pertanian organik yang selama ini telah berjuang untuk memproduksi pangan organik yang sehat bagi konsumen dan telah menjaga ekosistem lingkungan pertanian di sekitar mereka. 

Menanggapi hasil kajian anggaran pertanian organik ini, HA. Murady Darmansyah, Anggota Komisi IV DPR RI mengatakan bahwa rejim berubah dari an-organik ke organik adalah satu pemikiran. Harus ada tahapan karena petani masih sangat ketergantungan. Suksesnya ekonomi pertanian bukan hanya menghitung angka, namun harus secara integral, biaya dan sasaran harus sistematik. 

Menurutnya, kembali ke pupuk organik, ini mazhab baru yang dikembangkan pemerintah. Karena tanah akan jenuh, maka diarahkan ke organik karena kompos dari kotoran hewan yang sangat mungkin diproduksi oleh kelompok-kelompok tani.

Honning Sanny sebagai Anggota Komisi IV DPR RI juga menanggapi bahwa ada tidaknya pupuk organik, tetap ada pertanian. Ketika pemerintah mencoba untuk mendorong pupuk kimia menjadi organik adalah pasar menerima itu sebagai bagian dari proyek baru. Dari tahun ke tahun ada lomba untuk menciptakan pupuk organik yang standarnya di bawah rata-rata.  

"Yang terpenting bagaimana memberi percepatan ke petani melakukan dekomposisi, memberikan mikroba yang kita kenal sebagai dekomposer,"tandasnya. (Ani/Marwan)

Share on Google Plus

About Editor

    Blogger Comment
    Facebook Comment