JAKARTA, BL -
Pengaturan komoditas pangan makin kelihatan tidak beres. Setelah
persoalan daging dan bawang, kini muncul masalah impor buah ilegal.
Kasus penyimpangan impor pangan terus berulang.
Untuk
itu, anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno mendorong pembentukan
panitia khusus (Pansus) yang melibatkan Komisi III, IV, VI, dan XI.
Pansus lintas Komisi ini akan menata ulang penanganan komoditas pangan
dan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kartel di bisnis
itu. Sebelumnya, usul serupa sudah disuarakan Komisi IV untuk mengatasi
karut-marut impor bawang.
"Saya
mendukung pembentukan Pansus untuk membereskan impor komoditas pangan.
Apalagi jika dalam praktiknya, ternyata banyak penyimpangan yang
melibatkan pejabat di pemerintahan seperti Bea Cukai dan instansi
lainnya," kata Hendrawan Supratikno di Jakarta seperti dilansir Jurnal Parlemen Minggu (31/3).
Hendrawan
menyesalkan pemerintah yang terkesan hanya basa-basi menangani masalah
penyimpangan impor yang terus berulang. "Seolah-olah hal ini adalah
biasa. Sementara masyarakat selalu jadi korban dari salah tata kelola
komoditas pangan. Ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah sangat
tergantung negara lain atau gagal swasembada pangan," katanya.
Jumat
(29/3), Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengungkapkan adanya
500 unit kontainer berisi produk buah-buahan impor yang tertahan di
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur. Kontainer itu tertahan
karena para pengimpornya tidak dapat menunjukkan kelengkapan
administrasi.
Selain
itu terdapat kontainer lain berisi bawang putih yang juga ditahan pihak
pelabuhan karena kurang dokumen. Dokumen yang dimaksud antara lain
Surat Pemberitahuan Impor (SPI), Laporan Surveyor (LS), Rekomendasi
Impor Produk Hortikultura (RIPH), dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
ke Bea Cukai.
Kementerian
Pertanian belum melakukan tindakan hukum terhadap para pengimpor.
Meski, dalam rapat kerja dengan DPR sudah muncul desakan agar
Kementerian Pertanian segera memutuskan sanksi bagi mereka. Wamentan
Rusman Heriawan beralasan, pihaknya akan berkompromi terlebih dulu
dengan Kementerian Perdagangan sebelum menentukan sikap. (Jay Waluyo/Hadi Rahman/JurnalParlemen).
