 |
| Berbagai jenis beras di Indonesia. Foto : Marwan Azis/Beritalingkungan.com |
JAKARTA, BL- Upaya membangkitkan sektor pertanian yang dilakukan pemerintah
melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan perkebunan selama hampir 10 tahun
terakhir gagal mewujudkan swasembada pangan.
Penilaian tersebut disampaikan sejumlah akademisi
dan pemehati pertanian. Revitalisiasi yang dilakukan
pemerintah selama ini bertumpu pada sektor pangan terutama tanaman pangan (beras).
Berbagai upaya pun digalakan pemerintah mulai dari penguatan penyuluhan,
perbaikan infrastruktur dan penggunaan tenologi unggul pada input produksi
(benih unggul/hibrida, pupuk) dilakukan.
Sebagai ukuran keberhasilan revitalisasi pertanian
maka pemerintah telah menargetkan swasembada atas lima komoditas strategis
yaitu padi, kedelai, jagung, daging dan gula. Namun kenyataan di lapangan
berkata lain, bahkan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami
krisis pangan terutama beras, kedelai, daging dan gula, dan untuk memenuhi
kebutuhan pangan dalam negeri, Pemerintah Indonesia terpaksa mengimpor sejumlah
komoditi pangan dari berbagai negara.
Manager Advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan
Pangan (KRKP), Said Abdullah mengatakan,
revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani justru
malah makin meminggirkan petani. Pada sisi lain ketahanan pangan selalu berada
pada situasi mengkhawatirkan karena besarnya laju impor. Nilai impor tanaman
pangan dalam kurun 2009-2011 saja sudah menembus 13 miliar USD.
Alumnus Institute Pertanian Bogor (IPB) ini menilai bahwa pembangunan pertanian pangan selama ini dilakukan setengah hati. Program dan gerakan pembangunan kuat diatas kertas namun lemah diimplementasi.
Alumnus Institute Pertanian Bogor (IPB) ini menilai bahwa pembangunan pertanian pangan selama ini dilakukan setengah hati. Program dan gerakan pembangunan kuat diatas kertas namun lemah diimplementasi.
“Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian
kedaulatan pangan. untuk mencapai ini tak ada pilihan lain selain
bersungguh-sungguh membangun pertanian pangan dan petani. Situasi sekarang
menunjukkan pemerintah mengabaikan amanat itu” ujar Ayib panggilan Akrab Saib
Abdullah di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta kemarin.
Target swasembada tahun 2014, hampir dipastikan
tidak akan tercapai walaupun terjadi peningkatan produksi namun tak cukup untuk
mengeluarkan Indonesia dari jeratan impor. Laju impor yang besar menempatkan
negara dalam ‘kuasa’ pihak lain dan mengindikasikan kegagalan menjaga
kedaulatan.
Sementara Hermanu Triwidodo, Dosen Fakultas Pertanian
IPB mengatakan, pembangunan pertanian yang dilakukan setengah hati menimbulkan
implikasi muncul ancaman kirisis pangan. Hal itu nampak pada pendekatan peningkatan
produksi padi. Produksi yang didorong dengan menggunakan input luar yang tinggi
(pupuk kimia sintetis, pestisida, benih hibrida) menjadikan situasi rentan akan
munculnya ledakan hama penyakit.
Menurut Hermanu, sepanjang tahun 2013 telah terjadi spot-spot serangan hama terutama wereng disentra produksi padi di Jawa. Jika hal ini dibiarkan, apalagi ditambah perkiraan cuaca yang cenderung lebih basah, maka diyakini akan terjadi ledakan hama dan gagal panen secara luas. Jika hal ini terjadi maka situasinya akan sama dengan tahun 2010-2011, terjadi gagal panen dan impor akan kembali meningkat.
Suryo Wiyono dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB memandang pentingnya penyelarasan dan perbaikan kebijakan di sektor pertanian pangan. Keselarasan kebijakan diperlukan dari pemerintah pusat hingga daerah. Tanpa itu diyakini persoalan-persoalan di pertanian sulit diatasi.
Pembangunan pertanian dengan pendekatan pertanian berkelanjutan dan pengendalian hama penyakit secara terpadu (PHT) perlu dilakukan. Karena itu Suryo mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk mengkampanyekan dan mempraktekan pertanian yang ramah lingkungan dan adanya adopsi kegiatan PHT. Hal ini untuk menghindari terjadinya gangguan hama penyakit seperti dalam kasus wereng yang muncul kembali tahun ini.
KRKP mendesak pemerintah disisa pemerintahannya untuk segera mengeluarkan paket kebijakan yang bisa menyelamatkan petani dan keluar dari ancaman krisis pangan. Pemberian stimulus harga dasar dan proteksi kegagalan panen kepada petani segera dilakukan. Selain itu segera merealisasikan janji reforma agraria sebagai kunci jaminan produksi.
Menurut Hermanu, sepanjang tahun 2013 telah terjadi spot-spot serangan hama terutama wereng disentra produksi padi di Jawa. Jika hal ini dibiarkan, apalagi ditambah perkiraan cuaca yang cenderung lebih basah, maka diyakini akan terjadi ledakan hama dan gagal panen secara luas. Jika hal ini terjadi maka situasinya akan sama dengan tahun 2010-2011, terjadi gagal panen dan impor akan kembali meningkat.
Suryo Wiyono dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB memandang pentingnya penyelarasan dan perbaikan kebijakan di sektor pertanian pangan. Keselarasan kebijakan diperlukan dari pemerintah pusat hingga daerah. Tanpa itu diyakini persoalan-persoalan di pertanian sulit diatasi.
Pembangunan pertanian dengan pendekatan pertanian berkelanjutan dan pengendalian hama penyakit secara terpadu (PHT) perlu dilakukan. Karena itu Suryo mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk mengkampanyekan dan mempraktekan pertanian yang ramah lingkungan dan adanya adopsi kegiatan PHT. Hal ini untuk menghindari terjadinya gangguan hama penyakit seperti dalam kasus wereng yang muncul kembali tahun ini.
KRKP mendesak pemerintah disisa pemerintahannya untuk segera mengeluarkan paket kebijakan yang bisa menyelamatkan petani dan keluar dari ancaman krisis pangan. Pemberian stimulus harga dasar dan proteksi kegagalan panen kepada petani segera dilakukan. Selain itu segera merealisasikan janji reforma agraria sebagai kunci jaminan produksi.
Sedangkan Hermanu menyarankan pemerintah perlunya melakukan moratorium
dan merevisi peraturan yang mengatur peredaran pestisida. Dalam kasus wereng
pestisida menjadi salah satu pemicu utama ledakan. Selain itu telah mendegradasi
ekosistem secara masif. (Marwan Azis).
