Planas PRB : Pemerintah Sangat Lambat Merespon Letusan Sinabung

Warga melihat kondisi rumah yang rubuh akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung di Desa Sigarang Garang, Karo, Sumatra Utara.  Foto : ANTARA/Rony Muharrman.
JAKARTA,BL- Pemerintah  dinilai lambat dalam merespon berbagai bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia terutama erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Koordinator Bidang Advokasi Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) Ivan Valentina Ageng kepada Beritalingkungan.com mengatakan, penanganan bencana di Indonesia belum proporsional. Sistem penanggulangan bencana tidak dijalankan secara konsisten.

Dikatakan, selain erupsi Gunung Sinabung, banjir Jakarta, dan banjir bandang Menado dan Fakfak, sebenarnya ada berbagai kejadian bencana yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dilihat dari konteks ancaman, kerentanan, maupun kapasitasnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum secara jeli dalam membagi proporsi tenaga dan sumberdayanya.

Ivan Valentinus Ageng menilai, penanganan bencana di Indonesia belum proporsional. BNPB cenderung reaktif merespon banjir Jakarta, namun sangat lambat dalam menanggulangi dampak erupsi Sinabung. “Kini, kita malah kebobolan dengan terjadinya banjir bandang di Menado,”ujarnya.

Untuk erupsi Gunung Sinabung Sumatera Utara misalnya, hingga meletusnya Gunung Sinabung pada November 2012, Pemerintah Kabupaten Karo masih belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah sebenarnya memiliki kesempatan untuk menata sistem dan kelembagaan penanggulangan bencana. Sayangnya, kesempatan itu disia-siakan. Akibatnya, koordinasi penanggulangan bencana menjadi tidak terencana.

Seperti diketahui, setelah tidur panjang selama 400 tahun, Gunung Sinabung pertama kali meletus pada Agustus 2010 dan terus berlangsung hingga September 2010. Gunung Sinabung sempat terdiam selama kurang lebih tiga tahun, hingga kemudian meletus kembali pada November 2013 dan terus berlangsung hingga saat ini. Namun, meski ancaman cukup riil, namun tidak ada inisiatif dari pemerintah setempat untuk segera mengisi gap kapasitasnya melalui pendirian BPBD.

Koordinasi penanggulangan bencana dilakukan melalui Satkorlak yang sifatnya ad hoc dan hanya focus pada kegiatan tanggap darurat. Kegiatan-kegiatan elementer dalam hal penguatan kapasitas kesiapsiagaan, khususnya bagi masyarakat yang berada di garis depan ancaman erupsi, tidak terkelola dengan baik. Pada saat jumlah penyintas (sebutan bagi pengungsi) melonjak hingga lebih dari 26 ribu jiwa, penanganan dampak menjadi semakin amburadul.

Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Utara sepertinya tidak melihat ketiadaan BPBD di Kabupaten Karo sebagai permasalahan. “Padahal, keberadaan BPBD Kabupaten akan sangat bermanfaat untuk mengoordinasikan upaya-upaya penanggulangan bencana secara modern dan komprehensif,” tegas Ivan.

Kondisi yang berbeda justru terjadi di Jakarta. Banjir yang merendam 33 kelurahan pada 13-14 Januari 2014 justru disikapi secara reaktif. Jika dibandingkan dengan kejadian banjir Jakarta awal 2013, yang merendam 124 kelurahan, banjir di Jakarta sebenarnya masih bisa ditanggulangi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk diketahui, banjir 2013 merendam 17% wilayah DKI, sementara banjir 2014 baru merendam 7% dari wilayah DKI.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki konsep rencana kontijensi banjir Jakarta yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholder penanggulangan bencana yang ada di Jakarta. Rencana kontijensi adalah salah-satu ciri pendekatan modern dan komprehensif dalam penanggulangan bencana.

Artinya, jika dilihat dari segi ancaman, banjir Jakarta 2014 masih lebih kecil dari skala ancaman banjir 2013, kemudian dari segi kapasitas, keberadaan dokumen rencana kontijensi menjadi indikator kesiapan kapasitas Pemprov dan masyarakat DKI dalam menghadapi ancaman bencana banjir.

“Kehadiran dalam tanda petik, BNPB dalam urusan banjir Jakarta 2014 justru menutup kesempatan pemerintah DKI untuk melakukan exercise atas kapasitas yang tengah dibangunnya,” jelas Ivan. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah adalah ujung tombak penanggulangan bencana.

Kini, publik Indonesia dikejutkan oleh banjir bandang Menado (15/1). Tidak kurang 40 ribu terpaksa mengungsi dan setidaknya 15 orang tewas akibat bencana tersebut. Ancaman yang menyebabkan banjir bandang di Menado sebenarnya sudah bisa diprediksi sebagai akibat dari cuaca ekstrem yang melanda kawasan selatan Filipina.

Publik melalui media massa tergiring oleh pemberitaan banjir Jakarta dan sepertinya tidak ada input apapun dari BNPB tentang kemungkinan bencana di Menado dan sekitarnya. “Seharusnya, BNPB dengan segala sumberdaya dan otoritas yang dimilikinya, harus berupaya mengarahkan perhatian publik terhadap kemungkinan ancaman cuaca ekstrem agar lebih siap-siaga,” jelas Ivan.

Manado sebagai kota paling strategis di Provinsi Sulawesi Utara, baik dari segi demografi, politik dan pemerintahan, serta perekonomian, cenderung “dibiarkan” begitu saja dilumat oleh ancaman bencana yang sebenarnya bisa diprediksi. “Tidak ada peringatan dini yang tersosialisasi secara luas apalagi skenario kesiapsiagaan,” tambahnya.

“Bayangkan, saat ancaman cuaca ekstrem semakin mendekati Manado, BNPB justru tengah sibuk menulis kultwit guna meladeni media massa yang penasaran dengan teknologi modifikasi cuaca untuk menanggulangi banjir yang sebenarnya baru merendam 7% wilayah DKI,”jelasnya.

Pengungsi letusan Gunung Sinabung menurut data BNPB, sampai saat ini sudah berjumlah 26.088 warga yang tersebar di berbagai tempat pengungsian, namun hingga kini Pemerintah Pusat belum menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional, sehingga penanganannya masih dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun situs jejaring social Facebook baru menginformasi rencanakan mengunjungi korban Sinabung minggu depan. "Minggu depan, Insya Allah saya akan berkunjung kembali ke Kabanjahe, untuk memastikan penanganan Sinabung dan pengungsi berjalan baik. *SBY*,"tulis SBY di akun facebooknya (13/1).
(Rini/Marwan Azis).
Share on Google Plus

About Editor

    Blogger Comment
    Facebook Comment