 |
| Demo tolak PLTU Batang. Foto : Ist. |
Menurut pihak Greenpeace, PLTU Batang bila didirikan akan membahayakan mata pencaharian lebih dari 100.000 penduduk nelayan dan petani setempat, melanggar beberapa hukum Indonesia, dan pemerintah menggunakan uang publik pada investasi mahal sejumlah US$ 4 miliar untuk pembangunan proyek ini. Dana investasi mahal tersebut justru akan jauh menguntungkan dan berkelanjutan jika dialihkan ke dalam investasi energi bersih dan terbarukan.
Greenpeace
dan masyarakat setempat mendesak Indonesia dan pemerintah Jepang untuk
menghentikan rencana PLTU Batang yang kotor dan mahal tersebut dan
mengalihkan investasi tersebut ke pengembangan energi serta sumber daya
untuk rencana investasi energi terbarukan.
“Dokumen
ini mengungkapkan banyak fakta-fakta merugikan negara dan masyarakat
yang berhubungan dengan rencana pembangunan PLTU Batang ini. Pemerintah
Indonesia harus menghabiskan dana senilai 4 miliar dolar untuk membangun
PLTU bertenaga 2 juta kilowatt dibanding mengeluarkannya untuk energi
yang lebih bersih, lebih berkelanjutan, yaitu solusi
energi terbarukan, ” kata Arif Fiyanto, Jurukampanye Iklim dan Energi
Greenpeace Indonesia.
“Ini adalah suatu keharusan jika Indonesia ingin mendukung – bukan hanya janji -
komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, dan mengembangkan
energi terbarukan 25% total bauran energi pada tahun 2025. PLTU Batang
sendiri kemungkinan akan melepaskan 10,8 juta ton CO2 per tahun –
terlebih lagi jika PLTU seperti itu dibangun, emisi sektor energi di
Indonesia bisa mencapai dua kali lipat pada tahun 2020,” tambahnya.
PLTU
Batang juga akan membuat mata pencaharian lebih dari 100.000 penduduk
setempat memburuk dan dapat meningkatkan kemiskinan di kawasan tersebut.
Itulah sebabnya lebih dari 7.000 penduduk desa dari 5 desa terus
menentang proyek ini .
“Kami menentang rencana pembangunan PLTU Batang,
karena kita tidak ingin menghadapi takdir yang sama seperti masyarakat
yang sudah terpengaruh oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, seperti
masyarakat di Cirebon, Jepara, dan Cilacap. Pemerintah seharusnya lebih
memperhatikan masa depan kami daripada para penyumbang polusi yang
serakah,” kata Roidhi, warga Batang.
Menurut
Arif, untuk menyediakan listrik bagi masyarakat Indonesia, pemerintah
seharusnya tidak membahayakan ratusan ribu mata pencaharian dan
kesehatan warga lokal, kestabilan iklim bumi. Karena solusi energi untuk
Indonesia adalah energi terbarukan yang aman dan bersih.
Seraya
menambahkan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa Indonesia bisa
memimpin dunia dalam hal panas bumi , dengan 40% dari kapasitas
cadangan. Geothermal panas bumi dunia melebihi 29.000 MW tetapi hanya
1.2MW yang telah dikembangkan sejauh ini.
“Kami
juga memperkirakan kapasitas hidro melebihi 75.000 MW, belum lagi
potensi angin melimpah di negeri ini dengan ribuan mil dari garis pantai
ribuan gugusan pulau, dan angin yang konstan. Apa yang dibutuhkan
adalah kemauan pemerintah Indonesia untuk menghentikan kecanduan bahan
bakar fosil dan beralih kepada pemanfaatan energi terbarukan, untuk
memastikan masa depan yang bersih dan aman bagi masyarakat Indonesia dan
dunia, “tandasnya. (Wan).
Blogger Comment
Facebook Comment