MENLH : Pola Produksi dan Komsumsi Dunia Perlu Diubah

Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH) Balthasar Kambuaya (Tengah).  Foto : Humas KLH.
NEW YORK, BL- Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH) Balthasar Kambuaya mengusulkan perlunya masyarakat dunia melakukan perlunya perubahan pola produksi dan konsumsi, sebagai persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Kambuaya saat menyampaikan pidato, selaku Vice Chair Board 10 Year Programme of Action for Sustainable Consumption and Production Patters pada pertemuan pada Forum Politik Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan (High Level Political Forum for Sustainable Development-HLPF) yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, pada 30 Juni – 9 Juli 2014.
Menurut Kambuaya, bagi Indonesia pendekatan produksi dan konsumsi berkelanjutan sangat penting, untuk mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih efisien dan ramah lingkungan, mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan serta mendorong tumbuhnya kapasitas industri produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan.
“Hal-hal ini sangat penting untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” kata Kambuaya melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.
Dalam konteks global, pendekatan konsumsi dan produksi berkelanjutan atau Sustainable Consumption and Production (SCP) dinilai penting sebagai landasan pelaksanaan pembangunan masa depan, guna menjawab berbagai tantangan pembangunan global termasuk penanganan dampak perubahan iklim.
SCP sendiri adalah kesepakatan global yang diadopsi pada Konferensi Rio+ 20 tahun 2012 lalu.  Penerapan SCP merupakan kelanjutan dari kesepakatan Deklarasi Rio tahun 1992 terkait pengubahan pola konsumsi dan produksi.
Kuasa Usaha ad interim Indonesia dan Deputi Wakil Tetap RI bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Duta Besar Yusra Khan, dalam kesempatan terpisah menggarisbawahi posisi Indonesia yang memandang SCP sebagai salah satu isu prioritas dalam pembahasan  agenda pembangunan pasca 2015.
“Indonesia juga selama ini senantiasa berperan aktif dalam pembahasan  implementasi SCP di PBB, antara lain sebagai anggota Board 10 Year Framework of Programme on Sustainable Consumption and Production," kata Yusra Khan.
Menurut Kambuaya, penerapan SCP diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas, teknologi serta akses dalam memproduksi dan memperoleh berbagai barang dan jasa yang ramah lingkungan. Berbagai inovasi dan investasi baru dalam kegiatan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan, akan mendapat dukungan kuat dari segenap pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.
Isu SCP saat ini tengah dibahas dalam penyusunan sustainable development goals sebagai panduan pembangunan global pasca berakhirnya Millennium Development Goals pada tahun 2015.
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memelopori pengintegrasian pendekatan SCP dalam kebijakan nasionalnya. Indonesia menginginkan SCP dapat diangkat menjadi salah satu isu utama yang membentuk agenda pembangunan pasca 2015.
Share on Google Plus

About Editor

    Blogger Comment
    Facebook Comment