Bencana Ekologis dalam Perspektif Perubahan Iklim

Longsor di Sangihe, Sulawesi Utara yang menelan korban dua warga meninggal. Foto : Manadokita.com
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Akhir-akhir ini berbagai bencana ekologis banyak terjadi di Indonesia, banjir di Padang, tanah longsor di Jawa Tengah, banjir rob di pantai Jawa dan Bali, apakah bencana ini ada kaitannya dengan perubahan iklim? 

Hal tersebut dibahas dalam Media Briefing yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (22/06/2016)

Hadir sebagai narasumber Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Andi Eka Sakya, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, Sri Tantri Arundhati, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, Penasehat Senior Menteri LHK, Imam B. Prasodjo dan Suryo Adiwibowo.

Andi Eka Sakya menyatakan bahwa peningkatan curah hujan secara masif di Sumatera, Jawa, Kalimantan pada Juni 2016 dipicu oleh fenomena Madden Julian Oscilation (MJO) yang berasosiasi dengan kondisi SST Indonesia yang hangat. 

Disamping itu, fenomena El nino yang ekstrim tahun 2015, maka berimplikasi pada panjangnya fenomena La Nina terjadi tahun 2016. Beberapa wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan lebat meliputi wilayah: Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua Barat dan Papua.” 

Andi Eka juga menyampaika walaupun Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, Sumbar, Bengkulu, Kalbar, Kalser, Kalteng dan Jatim, mendapat curah hujan yang intensitasnya rendah, namun provinsi-provinsi ini juga masuk dalam provinsi yang rentan mengalami kebakaran selama musim kemarau basah ini.”

Sementara Kepala BMKG memperkirakan gelombang tinggi masih berpeluang terjadi hingga 25 Juni 2016 khususnya di wilayah perairan barat Sumatera dan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara.
  
Wilayah yang sudah memasuki musim kemarau meliputi 50 % wilayah Indonesia sebagian wilayah khususnya Sumatera dan Jawa masih mengalami musim hujan. Potensi meningkatnya kejadian banjir pada tahun ini, baik pada periode musim kemarau dan musim hujan 2016/2017”. 

Dari sisi kondisi hutan di pulau Jawa, Ruandha Agung Sugardiman menerangkan hubungan antara siklus bencana dan kondisi hutan di Jawa dimana,“jika kualitas dan kuantitas hutan menurun, maka titik/lokasi sumber potensial bencana jadi bertambah, luas wilayah yang terancam bencana juga bertambah dan kemungkinan terjadi bencana juga semakin meningkat”. 

“Kementerian telah melakukan upaya antisipasi sejak 10 tahun lalu dengan mensosialisasikan Land Position Map-LPM (kriteria: lereng, curah hujan, tanah, geologi, morfometri dan posisi DAS) mulai tahun 2003. Upaya melengkapi informasi menjadi LPM+ sehingga mencakup kriteria pokok: bagian hulu DAS, tidak berhutan dan posisi lahan sangat rawan (berdasarkan kriteria LPM). Dan LPM+ digabung dengan 2 peta yaitu: Peta Gerakan Tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tahun 2006 dan Peta Zona Banjir hasil kerjasama Bappenas-Dephut tahun 2004, sehingga menghasilkan Peta LPM++”, lanjutnya.

Dari sisi dampak perubahan iklim, Sri Tantri Arundhati menyampaikan, diprediksi kenaikan muka air laut kawasan pesisir pantai Asia Tenggara di tahun 2050 akan mencapai hingga 50 cm dan 100 cm di tahun 2090. Kota-kota besar di Asia Tenggara seperti Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, dan Yangon, akan terkena dampak yang paling besar. Meningkatnya kerentanan aquaculture, pertanian, tangkapan ikan, meningkatnya intensitas angin puting beliung tropis, serta intrusi air laut.

Untuk mengatasinya lanjut Sri, solusi perubahan iklim dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, didukung dengan transfer teknologi, pendanaan dan peningkatan kapasitas. Dampak perubahan iklim akan semakin memperburuk kejadian bencana dari segi intensitas dan kuantitas.

Upaya integrasi  pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ditujukan untuk mengurangi potensi kerugian dan tingginya biaya atau investasi pembangunan maupun pemulihan wilayah bencana. Upaya integrasi mencakup kebijakan dan kelembagaan, pendanaan, program dan kegiatan.

Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Suryo Adiwibowo dalam paparannya menyampaikan bahwa bencana yang terjadi bekerja dalam dua hal secara simultan. 

Perubahan iklim menjadi faktor pertama dan faktor global, selanjutnya adalah faktor perubahan lingkungan lokal yang berintegrasi menjadi bencana alam domestik di Indonesia.

Pada tahun 2016, menurut Adiwibowo, ada petisi yang ditandatangani sebagai sebuah early warning system untuk mencegah terjadinya integrasi bencana alam dari faktor global dan lokal. Suryo Adi juga menyatakan, bahwa degradasi lahan juga merupakan salah satu penyebab eskalasi terjadinya bencana.

Salah satu contoh yang disebutkan Adiwibowo adalah, tata ruang pulau Jawa yang peruntukkannya, dibuat sebagai tempat berdirinya pusat industri dan pusat jasa. Bila dibandingkan beberapa tahun lalu, pembangunan pulau Jawa di pusatkan di utara Jawa, namun saat ini, rencana tata ruang pulau Jawa dipindahkan ke selatan pulau Jawa, yang sekaligus merupakan daerah dengan cincin api.

Sementara itu Imam B. Prasojo sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menambahkan, inisiasi mengumpulkan BMKG dan KLHK pada hari ini, merupakan sebuah langkah sinergi untuk mengantisipasi potensi bencana, yang harus dihadapi pemerintah. Hal ini khususnya terkait waktu mudik lebaran yang akan terjadi pada dua minggu mendatang. 

"Pemerintah perlu melalukan langkah integrasi untuk mencegah bencana, mengingat pihak yang paling rentan terhadap bencana adalah masyarakat. Oleh karenanya perlu sebuah prosedur yang jelas untuk sama-sama meliterasi masyarakat akan perihal tanggap bencana,"tandasnya. (BL/KLHK)
Share on Google Plus

About Editor

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar: