![]() |
Prabowo-Jokowi. |
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan konsisten
meningkatkan akses
hutan untuk masyarakat demi kuatnya perlindungan hutan dan
mengangkat
kesejahteraan rakyat dalam pencapaian komitmen iklim
Indonesia.
Perhutanan
sosial dan komitmen iklim nasional Indonesia atau NDC (Nationally Determined Contribution)
adalah dua agenda penting yang harus dijaga oleh
pemimpin Indonesia
dikarenakan berkaitan langsung dengan keselamatan dan
kesejahteraan rakyat
Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi masa depan.
Di
bawah
Perjanjian Paris, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk
mengurangi emisi
sebesar 29 hingga 41 persen pada 2030 serta meningkatkan
ketahanan terhadap
berbagai dampak negatif perubahan iklim.
Dari target ini,
sektor kehutanan
menyumbang target penurunan emisi terbesar. Di sisi lain,
pemerintah telah
mengalokasikan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk
masyarakat melalui program
perhutanan sosial dengan capaian distribusi sebesar 2.613.408
hektare per 1 April
2019. Target distribusi perhutanan sosial yang harus dicapai
hingga akhir tahun
2019 masih cukup besar, yakni 1,77 juta hektare sementara
sisanya bergantung
pada kepemimpinan politik Presiden terpilih mendatang beserta
jajarannya.
“Perhutanan
sosial
yang dikelola secara lestari oleh masyarakat akan membantu
pencapaian komitmen
iklim Indonesia, baik mitigasi maupun adaptasi perubahan
iklim,” ujar Muhammad
Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com (23/04/2019).
“Oleh karena itu,
di tengah keriuhan politik saat ini, sangat penting menjaga
konsistensi agenda
pencapaian komitmen iklim Indonesia dan penguatan perhutanan
sosial.”
Kedua
kandidat
Presiden memberi penekanan pada peningkatan akses masyarakat
kepada hutan
dan/atau lahan. Joko Widodo - Ma’ruf Amin menjanjikan akan
mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan
sosial guna memberikan
peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan
atau aset untuk
terlibat dalam kegiatan ekonomi serta melanjutkan
pendampingan masyarakat dalam
penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah objek
reforma agraria dan
perhutanan sosial sehingga lebih produktif.
Sementara
itu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno berjanji akan
menjalankan agenda reforma
agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus
mendukung peningkatan
produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Kedua kandidat pun
mencantumkan upaya mengatasi perubahan iklim dalam dokumen
visi-misi mereka
meski tidak rinci.
“Sayangnya,
belum ada benang merah yang dapat ditarik secara tegas di
antara kedua agenda
tersebut,” ujar Anggalia Putri, Manajer Pengelolaan
Pengetahuan Yayasan Madani
Berkelanjutan.” Oleh karena itu, penting untuk memperjelas
bagaimana dan
seberapa besar perhutanan sosial dapat berkontribusi pada
pencapaian komitmen
iklim Indonesia agar masyarakat pengelola hutan juga dapat
menikmati insentif
dari berbagai skema pendanaan iklim, misalnya REDD+.”
Saat ini, telah banyak
pembelajaran dari
pengelolaan hutan oleh masyarakat yang sangat berharga untuk
memperkuat
kontribusi perhutanan sosial terhadap pencapaian komitmen
iklim Indonesia.
Melalui
Pertemuan
Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi
Perhutanan Sosial untuk
Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia yang
mengumpulkan pegiat perhutanan sosial di tingkat nasional dan
daerah,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, dan
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yayasan
Madani Berkelanjutan
berupaya memfasilitasi proses pembelajaran dari pengembangan
aksi adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim di wilayah perhutanan sosial dan
menginisiasi
komunikasi untuk menumbuhkan benih-benih kolaborasi di antara
para pemangku
kepentingan.
Beberapa isu yang dikupas dalam kaitannya dengan
perhutanan sosial
di acara ini antara lain perencanaan pembangunan rendah
karbon, Program Kampung
Iklim, REDD+, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut,
pendanaan iklim,
dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Sudah
waktunya
kita tidak lagi memisahkan antara peningkatan kesejahteraan
dan pelestarian
lingkungan maupun adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam
perhutanan sosial
karena di tingkat tapak dan dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat keduanya
saling bertautan dan tidak bisa dipisahkan,” tandanya (Marwan Azis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar