Anggota DPR RI, Fauzi H Amro.
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Anggota Komisi IV DPR-RI, Fauzi H Amro
kembali menyoroti perubahan kebijakan Presiden Jokowi dalam penanganan
virus corona dan peran kontroversi Luhut Binsar Panjaitan yang mendadak
mengurus penanganan covid-19.
“Saya melihat kebijakan Pemerintah
Pusat dalam penangan wabah virus corona selain lambat, juga plin plan.
Misalnya awalnya Presiden Jokowi melarang orang mudik untuk membatasi
penyebaran corona. Namun belakangan Luhut bersama Jubir Presiden
tiba-tiba meralat kebijakan tersebut dan membolehkan mudik. Kebijakan
ini tak sejalan dengan berbagai upaya Pemerintah Daerah membendung atau
memutus laju persebaran virus corona,”ujar Fauzi melalui keterangan
persnya di Jakarta (5/4).
Fauzi mengatakan, kebijakan membolehkan
mudik itu juga tak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
dicanangkan Presiden Jokowi.
Alumnus IPB ini menilai kebijakan
PSSB dalam penanganan corona tak ada kemajuan yang berarti dalam
menangkal laju wabah virus corona, terlebih tak ada larangan bagi
pemudik, demikian hal bus-bus dari daerah menuju Jakarta juga masih
dibolehkan.
Apa yang diatur dalam PSSB seperti kebijakan bekerja
di rumah, beribadah di rumah, pembatasan transportasi publik dan
larangan berkumpul sebenarnya sudah dan tengah berjalan sekitar 3 pekan
diberbagai daerah termasuk di Jakarta. Bahkan inistiaf sejumlah daerah
yang melakukan karantina wilayah seperti di Tegal jauh lebih progresif
dalam penangan wabah virus corona.
Melalui kebijakan PSSB,
Pemerintah Pusat terkesan mau melimpahkan urusan penanganan corona ke
daerah. Pemerintah Pusat tak mau menerapkan kebijakan karantina wilayah
karena tidak siap mensuplai kebutuhan pangan masyarakat sesuai
diwajibakan Undang-Undang Karantina.
“Dalam Pedoman PSSB baru
dikeluarkan Menteri Kesehatan, ada kewajiban Kepala Daerah memastikan
suplai pangan, bila ingin daerahnya ditetapkan dalam status
PSSB,”ungkapnya.
Seharusnya lanjut politisi Partai Nasdem ini,
dalam situasi darurat kesehatan seperti sekarang, Pemerintah Pusat
berkewajiban memastikan ketersedian pangan masyarakat yang saat ini
ditengah dililit berbagai kesulitan ekonomi.
Menurut Fauzi,
lambatnya respon Pemerintah Pusat, karena ada sosok yang sangat begitu
berkuasa mengendalikan kabinet. Dan sosok itu lebih mengutamakan
kepentingan ekonomi dari pada menyelamatkan rakyat Indonesia dari wabah
virus corona. Ia berperan melebihi kewenangannya. Sosok itu adalah
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
bertindak seolah 'The Real President'..
Pertama Luhut membatalkan
permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan
operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput
antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta, di
tengah wabah virus corona.
Keputusan itu diambil Luhut selaku
pelaksana tugas Menteri Perhubungan (Menhub) menggantikan Budi Karya
Sumadi yang tengah terbaring di rumah sakit lantaran positif Covid-19.
Luhut berdalih belum ada kajian dampak ekonomi dari penghentian
operasional bus-bus tersebut.
Selain itu, Luhut menurut juru
bicara Menko Maritim dan Investasi (Marves), Jodi Mahardi seperti
dikutip salah satu media nasional, pada rapat dadakan yang digelar
Presiden Jokowi akhir Maret lalu, Luhut ditunjuk sebagai koordinator
penanganan Covid-19. Jadi terjadi tumpang tindih antara peran Luhut
sebagai koordinator penangan covid-19 dengan Kepala BNPB Doni Monardo
yang sebelumnya ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19.
Padahal sesuai isi Keppres Nomor 9 Tahun 2020, Luhut
sebenarnya tak dapat panggung di Gugus Covid-19. Dalam Keppres itu,
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditetapkan sebagai Ketua
Pengarah Gugus Covid-19 didampingi Menko Politik, Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) dan Menteri Kesehatan (Menkes) sebagai wakil.
Selain
itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk
sebagai Ketua Pelaksana Gugus Covid-19. Kementerian Marves hanya
disebutkan sebagai anggota tim pelaksana Gugus Covid-19. Luhut bahkan
tidak masuk dalam anggota tim pengarah sebagaimana menteri-menteri
Jokowi lainnya.
Tapi begitu,Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan berencana menerapkan kebijakan karantina wilayah di Jakarta
sebagai upaya membendung laju penyebaran virus corona, Luhut mendadak
muncul kepublik, sebagai pelaksana Menteri Perhubungan dan memveto
menolak rencana kebijakan Anies Baswedan. “Saya heran, apa pun inisiatif
Anies selalu ditolak Pemerintah Pusat,”ujarnya.
Karantina
wilayah terlebih dulu sudah dilakukan Tegal, Tasikmalaya dan lain-lain.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga punya inisiatif serupa yaitu
melakukan karantina wilayah di Jakarta, tapi sangat disesalkan, Luhut
Binjar Panjaitan, sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan menolak
kebijakan tersebut, padahal itu kebijakan terbaik dalam memutus rantai
wabah virus corona.
Kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu
berubah-ubah dan tidak mengakomodir inisiatif daerah lanjut alumnus HMI
ini, bisa menimbulkan daerah kehilangan kepercayaan pada Pemerintah
Pusat, terlebih Pemerintah Pusat terlihat lambat dalam mengambil
kebijakan strategis dalam penanganan covid-19.
Belum lagi,
penanganan covid-19 ini di Pemerintah Pusat seperti tidak satu komando,
ada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dipimpin Kepala BNPB, Doni
Monardo. Disisi lain Luhut juga ditunjuk sebagai koordinator penanganan
Covid-19.
“Kalau kita mencermati, dari periode pertama
Pemerintahan Jokowi hingga saat ini, peran Luhut seperti disampaikan
banyak pihak sudah seperti Perdana Menteri, bahkan ada yang menyebut
Luhut, Pak Luhut ini bertindak seperti 'the real President', ini membuat
sosok Luhut oleh sejumlah pengamat dan ekonomi dianggap berbahaya.
Karena peran Luhut kelihatan sangat begitu berkuasa di kabinet Jokowi,
mengabaikan begitu banyak suara-suara publik yang mengingatkan perbaikan
kebijakan diperiode kedua Jokowi termasuk kebijakan yang cepat dan
kongkrit dalam penanganan wabah virus corona,”
“Luhut lebih
mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi, sementara urusan
kemanusian cenderung diabaikan. Ditengah wabah corona, Luhut masih
membolehkan tenaga kerja asing asal China masuk ke Indonesia, padahal
wabah corona pertama kali muncul dari negeri tirai bambu itu. Inisiatif
Karantina Wilayah yang rencana diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan juga berakhir ditangan Luhut, ditolak, Luhut ini sudah seperti
Menteri Segala Urusan atau Menteri Palugada, semua diurusnya,”tuturnya.
Luhut
sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan hingga kini tak melarang bus dari
berbagai daerah masuk ke Jakarta, demikian pula bus dari Jakarta ke
luar daerah juga tak dilarang, sehingga akan mempercepat laju penyebaran
virus corona ke daerah.
“Harusnya Luhut sebagai Pelaksana
Menteri Perhubungan, sudah melarang bus dari daerah menuju ke Jakarta,
segala jenis kendaraan dari Jakarta mesti dilarang ke luar daerah,
kecuali yang membawa bahan kebutuhan pokok atau pangan, alat-alat
kesehatan, dan energi atau minyak. Tapi itu dilakukan, Luhut juga masih
membolehkan pemudik pulang kampung. Itu kan sama saja, membiarkan wabah
virus corona terus menyebar dan membunuh rakyat Indonesia secara
perlahan. Di kepala Luhut sepertinya hanya duit, duit dan duit. Luhut
lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi dari pada
kemanusian,”imbunya.
“Semestinya kita harus belajar dari
negara-negara yang juga diserang wabah virus corona seperti China,
Italia, Iran, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, Ghana dan lain-lain.
Pemimpin mereka lebih mengedepankan penyelamatan rakyat dari pada
ekonominya. Seperti kata Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangkitkan, tapi
orang yang meninggal tidak bisa dibangkitkan. Nah ekonomi itu bisa
baik, kalau kesehatan masyarakat terjamin,”tambahnya.
Menurut
Fauzi, Presiden Jokowi memiliki mandat dari rakyat Indonesia, seharusnya
mengambil alih komando penangan wabah corona atau covid-19 di
Indonesia. Para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya, bertugas
membantu presiden. Selain itu, Presiden Jokowi mestinya mendengarkan
aspirasi publik dan mengokomidir inisiatif berbagai Pemerintah Daerah
dalam penanganan wabah virus corona.
“Ada baiknya Presiden
mendengarkan suara-sauara nurani rakyat dan juga mengakomodasi berbagai
inisiatif Pemerintah Daerah, karena merekalah yang paling tahu apa yang
terjadi di daerah masing-masing. Mereka sudah sangat risau dengan wabah
corona, yang korbannya tiap hari mengalami peningkatan, sehingga
beberapa daerah mengambil inisiatif menerapkan karantina daerah. Mesti
kebijakan itu diapresiasi oleh Pemerintah Pusat, bukannya malah diancam
diberi sangsi,”tandasnya.
Seraya menambahkan, trend jumlah
korban wabah virus corona terus meningkat, membuat masyarakat Jakarta di
beberapa wilayah sudah melakukan lockdown atau karantina mandiri
tingkat RT-RW. “Mereka ketakutan wabah ini berlangsung lama. Upaya warga
itu juga dipicu tidak ada kejelasan sikap pemerintah dalam penanganan
covid-19,”pungkasnya. (Wan)
-->
Post Top Ad


Home
Bencana
Berita Lingkungan
DPR RI
Ecopol
Kebijakan Jokowi
Luhut Binsar Panjaitan
News
Presiden Jokowi
Terkini
Virus Corona
Anggota DPR Soroti Peran Kontroversi Luhut Ditengah Wabah Corona
Anggota DPR Soroti Peran Kontroversi Luhut Ditengah Wabah Corona
Editor
23:35
Bencana,
Berita Lingkungan,
DPR RI,
Ecopol,
Kebijakan Jokowi,
Luhut Binsar Panjaitan,
News,
Presiden Jokowi,
Terkini,
Virus Corona,
Share This
Tags
# Bencana
# Berita Lingkungan
# DPR RI
# Ecopol
# Kebijakan Jokowi
# Luhut Binsar Panjaitan
# News
# Presiden Jokowi
# Terkini
# Virus Corona
Share This

About Editor
Virus Corona
Label:
Bencana,
Berita Lingkungan,
DPR RI,
Ecopol,
Kebijakan Jokowi,
Luhut Binsar Panjaitan,
News,
Presiden Jokowi,
Terkini,
Virus Corona
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar