WALHI Kirim Surat ke KPK, Minta Gratifikasi PLTU Cirebon 2 Dituntaskan - Beritalingkungan.com | Situs Berita Lingkungan | The First Environmental Website in Indonesia

Post Top Ad

CIREBON, BERITALINGKUNGAN.COM - WALHI Jawa Barat mengirim surat kepada Pimpinan KPK untuk mengusut kasus gratifikasi dalam pembangunan PLTU Cirebon 2 yang merupakan megaproyek listrik nasional 35.000 MW Jokowi.

Sejak kepemimpinan baru KPK, Firli Bahuri, WALHI Jawa Barat menilai tidak ada perkembangan atas kasus korupsi itu. Padahal sejumlah nama yang ditetapkan menjadi tersangka dan yang terungkap dalam persidangan masih menghirup udara segar dan menikmati jabatan publik.

KPK telah menetapkan Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka dalam pengembangan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sunjaya disangka menerima Rp6.04 miliar dalam kasus gratifikasi proyek pembangunan PLTU Cirebon 2.

Seperti kesaksian dua orang dalam persidangan TPPU, dana itu diberikan Hyundai E&C melalui General Manager Herry Jung dan PT CEPR oleh Direktur Utama Heru Dewanto dan Direktur Corporate Affairs Teguh Haryono.

Pengkampanye Energi dan Urban WALHI Nasional Dwi Sawung menilai, penetapan tersangka terhadap beberapa orang di dalam kasus suap Hyundai sampai saat ini belum maju ke tahap apa pun. Semakin lama kasus ini tidak naik ke persidangan, semakin besar kemungkinan para pelaku menghilangkan barang bukti.

"Padahal beberapa aktor penting malah terlihat bersama beberapa pejabat negara dan beberapa pelaku masih menduduki jabatan publik," papar Sawung.

Hyundai E&C (HDEC) merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang mengerjakan konstruksi fisik PLTU batu bara Cirebon 2 (1x1000 MW). Sedangkan PT CEPR adalah perusahan yang akan menjalankan operasional PLTU tersebut.

Namun sejauh ini, KPK baru menetapkan Herry Jung sebagai tersangka penyuapan kepada Sunjaya. KPK telah menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri kepada Herry Jung, Heru Dewanto dan Teguh Haryono selama 6 bulan, terhitung November 2019.

Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha meminta KPK terus menelusuri nama-nama lain yang diduga menerima aliran suap.

"Dugaan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan secara serius, agar aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat bisa diketahui secara jelas,” ujar Egi.

Sementara itu, Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwank menegaskan, masyarakat sudah merasakan dampak kesehatan dari operasional PLTU Cirebon 1. Bahkan, operasional pembangkit telah merusak wilayah tangkap nelayan dan buruh tani kehilangan lahan garapan. Dengan pembangunan proyek PLTU Cirebon 2, maka potensi dampak kesehatan dan mata pencaharian warga semakin memburuk.

“PLTU ini sudah kotor dari sisi dampak operasional karena abu dan debu pembakaran batubara merusak ekonomi dan kesehatan. Industri listrik negara ini semakin kotor karena memang  sering dijadikan bancakan korupsi oleh elit lokal, nasional dan pihak swasta. Sudah hampir setahun kasus ini tidak ada perkembangan. Maka itu, kami meminta KPK segera selesaikan kasus korupsi yang sampai hari masih terkatung-katung,” kata Iwank.

Kasus tindak pidana gratifikasi oleh Hyundai sudah menjadi bahasan dengar pendapat di tingkat parlemen karena dianggap mencoreng nama baik dan reputasi negara. Hye Jin Chae, Koordinator Legal Greenpeace Korea Selatan mengatakan, "Greenpeace sedang fokus pada masalah ini dan, jika kecurigaan terhadap Hyundai dikonfirmasi oleh KPK, Greenpeace akan menyebarkan berita tersebut ke Korea dan akan menyoroti aspek "kotor" dari industri batubara." (Jekson Simanjuntak)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad