Saatnya PLTU Batubara Pensiun Demi Dekarbonisasi Sistem Energi Indonesia - Beritalingkungan.com | Situs Berita Lingkungan | The First Environmental Website in Indonesia

Post Top Ad

Saatnya PLTU Batubara Pensiun Demi Dekarbonisasi Sistem Energi Indonesia

Saatnya PLTU Batubara Pensiun Demi Dekarbonisasi Sistem Energi Indonesia

Share This


JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM - Manager Program Transformasi Energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan dekarbonisasi sektor energi secara menyeluruh penting untuk mencapai target bebas emisi sejalan dengan Persetujuan Paris. 

 

Ini penting, karena PLTU batubara merupakan pengemisi terbesar sektor energi, sehingga perlu penerapan kebijakan yang tepat. PLTU batubara merupakan penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia, yakni 32% selama 20 tahun.

 

Analisis Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebutkan ada dua kebijakan untuk menekan emisi PLTU batubara agar sesuai dengan Persetujuan Paris, yakni melakukan moratorium PLTU dan mempensiunkannya,  dari umur pakai yang biasanya 30 tahun menjadi 20 tahun. 

 

Deon menilai, implementasi kebijakan tersebut memerlukan peta jalan yang optimal sehingga mampu menekan biaya dan dampak yang timbul serendah-rendahnya. Menurutnya, hal itu dapat bersandar pada data dan analisis yang mendalam terhadap setiap unit PLTU di Indonesia.

 

“Yang perlu dianalisis adalah umur PLTU karena terkait kontrak, efisiensi terkait emisi, biaya operasi dibandingkan dengan biaya untuk mempensiunkan PLTU. Selain itu, kesiapan perencanaan sistem ketenagalistrikan, dan aspek non-teknis seperti lapangan pekerjaan, polusi & kemampuan SDM perlu dipikirkan,” terang Deon di acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR), Rabu (22/9).

 

Saat menyusun peta jalan untuk mempensiunkan PLTU batubara, Deon menjelaskan ada banyak strategi yang bisa dipertimbangkan, diantaranya melakukan pengalihan pendanaan dan investasi ke energi terbarukan, melakukan peralihan tujuan (repurposing) dan memodifikasi (retrofitting) PLTU.

 

“Saat ini secara ekonomi, pembangkit energi terbarukan jauh lebih murah dibandingkan PLTU batubara. Jika kebijakan ini tidak segera dilakukan, PLN diproyeksikan menjadi perusahaan dengan aset terbesar kedua yang punya kemungkinan stranded asset sampai USD 15 miliar,” imbuh Deon.

 

PLN, melalui Herry Nugraha, Kepala Pusat Keunggulan, mengatakan bahwa pihaknya merespon RUPTL dan menyiapkan peta jalan dekarbonisasi dengan melakukan berbagai kajian dan menganalisa data PLTU batubara di Indonesia.

 

“Kami secara rutin mencatat berapa kapasitas, kapan retirement (pensiun), performa dari tiap-tiap PLTU, keandalan, produksi CO2 dari masing-masing unit dihitung setiap tahunnya untuk menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.

 

Senada dengan itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menjelaskan bahwa dalam Energy Transition Mechanism (EDM) telah termuat mekanisme mengganti kapasitas PLTU yang akan dihentikan dengan energi baru terbarukan.

 

“Tentu saja perlu dilakukan studi, bekerja sama dengan Asian Development Bank. Kami juga sudah melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan di industri batubara terkait mekanisme tersebut,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Architrandi Priambodo, Energi Senior Spesialis, Asian Development Bank (ADB) mengakui pihaknya tengah mengembangkan EDM yang memastikan aspek transisi energi yang berkeadilan (just energy transition).

 

“Pada akhirnya, yang menerima dan menikmati listrik adalah komunitas (masyarakat), sehingga kita memastikan bahwa pensiun PLTU batubara tidak berdampak buruk terhadap pekerja, lingkungan dan menyokong aspek sosial, termasuk inklusivitas,” katanya.

 

Roy Torbert, principal dari Rocky Mountain Institute, menambahkan bahwa dana yang didapat dari proses refinancing bisa dimanfaatkan untuk investasi ke energi terbarukan dan membantu masyarakat yang terdampak, misalnya pekerja untuk bertransisi ke pekerjaan baru. 

 

Meninggalkan PLTU batubara berarti membutuhkan inovasi teknologi energi terbarukan yang akan menggantikannya. Muhamad Reza, Ahli Teknik, Pengembangan Bisnis & Manajer Lini Bisnis Sistem Energi, Tractebel Engineering Indonesia mengemukakan bahwa saat variable renewable energy (VRE) masuk dalam sistem, bukan hanya beban yang fluktuatif namun dari sisi pembangkitan juga akan sedikit fluktuatif. 

 

“Antisipasinya, kita harus mencari teknologi yang dapat mencukupi kebutuhan itu, dan perlu memastikan kelayakan teknis dan nilai ekonomisnya,” ujar Reza. Menurutnya, teknologi penyimpanan energi atau baterai akan sangat menolong permasalahan tersebut. 

 

Menyoal kesiapan PLN, Wakil Ketua Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE) Indonesia Djoko Prasetijo menyatakan, PLN tidak perlu khawatir untuk mengatasi masuknya VRE. 

 

“Sebetulnya teman-teman di PLN sudah biasa berhadapan dengan variabilitas contohnya permintaan dari pagi sampai malam juga beda. Kalau misalnya ada masuk sekian ribu MW (PLTS -red) di Jawa, grid (jaringan) kita mestinya cukup akomodatif untuk bisa meng-handle 3.000 - 4.000 MW sepanjang Solar PV  (PLTS)  itu tersebar secara geografis,” pungkasnya. (Jekson Simanjuntak)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad