Polusi Jakarta Tempati Urutan Ketiga Dunia

Jakarta, BERLING- Jakarta menempati urutan ketiga setelah Meksiko dan Thailand dalam tingkat polusi udara. Dalam dua dekade terakhir, kota yang dulu bernama Batavia ini telah berkembang menjadi menjadi kota metropolitan dan sekaligus menjadi salahsatu kota berpolusi udara tinggi.

Pakar Arsitektur Lansekap dari Universitas Trisakti Jakarta, Iwan Ismaun mengatakan, Jakarta, terlambat mengatasi polusi udara. Fenomena pulau panas (urban heat island) kini telah melanda Jakarta. “Ini adalah masalah lingkungan yang banyak terjadi di kota-kota besar sebagai akibat dari pembangunan dan pertumbuhan kota yang tak terkendali,”ujarnya.

Berbagai polutan udara seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), Hidrokarbon (HC), sulfur oksida (SOx) dan partikel/debu, memenuhi udara kota Jakarta. Dari hasil kajian akademis, sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas buang, terutama CO, terbesar, yaitu 92 persen, sektor industri 5 persen, permukiman 2 persen, dan sampah 1 persen.

“Jika kita perhatikan laju pertumbuhan sektor transportasi dan mempertimbangkan traffic-demand, maka pada 2015 tingkat emisi CO di Jakarta bisa mencapai sekitar 38 ribu ton setiap harinya,” ungkap Iwan Ismaun.

Menurutnya, saat ini udara kota-kota besar seperti Jakarta memang telah dipenuhi polusi udara. Warga kota telah menghirup udara penyumbang gas pembentuk rumah kaca yang menjadi biang keladi pemanasan global dan perubahan iklim. Tentunya ini berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan hidup (WALHI) DKI Jakarta, Ubaydillah mengungkapkan, polusi menyebabkan warga Jakarta harus merogoh ‘kocek’ dalam-dalam untuk menjaga kesehatannya. Data Bank Dunia menyebutkan, pada tahun 1998, belanja pengobatan akibat polusi udara yang harus dikeluarka warga Jakarta sebesar 1,8 triliun.

”Jika kondisinya tak berubah dan pemerintah tak melakukan apa-apa, angka ini akan meningkat menjadi sekitar 4,3 triliun di tahun 2015. Ini tentu memberatkan warga miskin kota,” tegas Ubaydillah.

Baik Ubaydillah maupun Iwan Ismaun sepakat perlunya ketegasan pemerintah dalam memperbaiki sistem transportasi massal dan mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH). Jika tidak, hingga kapanpun status ‘kota polusi’ akan tetap setia mendampingi Jakarta. (Khaerul Fahmi)