Atasi Limbah, Negara Berkembang Tekankan Prinsip 3E

Limbah B3 Residu yang terlantar berbahaya bagi lingkungan. Foto : friendster.

Bali, BERLING-Memasuki hari kedua pertemuan Simultaneous Extraordinary Conference of the Parties (ExCOPs) Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions, telah dilakukan berbagai rangkaian pertemuan seperti, Open-Ended Joint Working Group dan Contact Groups yang membahas tentang Joint Activities, Review Mechanism dan Joint Managerial Functions.

Menurut Humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Dida Gardera yang melaporkan langsung dari Bali, pada umumnya semua persidangan berjalan sesuai harapan. Duduk sebagai co-chair pada Contact Groups Joint Managerial Functions adalah Indonesia dan Australia. Indonesia sebagai negara berkembang pada prinsipnya menekankan bahwa tidak ada penambahan kontribusi dari hegara berkembang dan selalu mengedepankan prinsip 3E, yaitu efektif, efisien dan ekonomis dalam pengelolaan limbah.

Selain itu, posisi tawar Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya adalah mengacu pada Prinsip 7 Deklarasi Rio yang menekankan bahwa setiap negara anggota memiliki kesamaan namun dengan tanggung jawab berbeda (common but differentiated responsibilities).

Indonesia sebagai tuan rumah kali ini memiliki target untuk mengajukan proposal penggabungan sistem administrasi dan program kerja ketiga protokol yang dalam banyak hal cukup berbeda.


Ketiga protokol yang telah diratifikasi oleh puluhan negara serta diikuti puluhan negara lain itu bersekretariat di satu gedung yang sama di Jenewa. Hal ini pula yang mendorong agar penyamaan prosedur administrasi dan penyusunan program kerja itu bisa terwujud.

Menurut Puckett, keberhasilan kerja mekanisme dalam Konvensi Basel telah terbukti. "Salah satunya pada kasus sembilan kontainer dari AS ke Indonesia itu. Oleh Indonesia, limbah berbahaya itu dikirim kembali ke negara asal sekalipun AS tidak turut menandatangani konvensi itu," katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB/Sekretaris Eksekutif Program Lingkungan PBB, Achim Steiner seperti dilansir Antara, menyatakan, seluruh industri elektronika di dunia harus bertanggung jawab tentang limbah elektronika yang jumlahnya pertumbuhannya mencapai 40 juta ton setahun.

"Jelas angka itu besar sekali, bukan hanya karena limbahnya saja tetapi juga karena langsung bisa membahayakan manusia. Industri harus bisa mengembangkan teknologi pemusnahan limbah elektronika mereka," katanya.

Dia memberi angka, di China, limbah dari telefon seluler bekas mencapai 2,3 juta ton pada 2010 dan di Amerika Serikat hingga tiga ton pada tahun sama. India menghasilkan limbah lemari es bekas hingga 100.000 ton pada 2008, dan 11.400 ton di Kenya.

Angka-angka yang diungkap dalam laporan kerja Ketua Komisi Konvensi Basel UNEP, Katarina K Piery, itu cenderung meningkat tajam dalam empat tahun terakhir. Hal itu disumbang agresivitas pemasaran dan pembaruan produk-produk elektronika oleh industri di seluruh dunia.

"Membangun sistem daur ulang domestik dan tepat itu sangat rumit dan terkait pembiayaan, pun memerlukan transfer teknologi canggih dari negara maju ke negara berkembang. Ini jelas tidak mudah," kata Steiner.

Menurut dia, menerapkan satu sistem pengolahan limbah elektronika yang tepat bagi satu negara bisa mengurangi secara berarti emisi gas rumah kaca, menambah lapangan kerja, dan menghemat pemakaian sejumlah besar logam penting.